Tagar #kaburajadulu belakangan ramai digunakan di media sosial, muncul dalam bentuk meme hingga video TikTok. Bagi sebagian orang, ungkapan ini dianggap sekadar candaan. Namun, jika dibaca lebih jauh, kemunculannya mencerminkan keresahan generasi muda terhadap masa depan di Indonesia sekaligus menguatnya fenomena brain drain, yakni arus keluarnya anak muda berpendidikan untuk bekerja atau melanjutkan studi ke luar negeri.
Media sosial seperti TikTok, Instagram, dan X (Twitter) kini tidak hanya menjadi ruang hiburan, tetapi juga megafon ketidakpuasan. Di platform-platform tersebut, anak muda dapat menyaksikan dan mendiskusikan isu korupsi, sulitnya lapangan kerja, hingga biaya hidup yang kian menekan. Pola ini sebelumnya terlihat pada 2019 melalui tagar #ReformasiDikorupsi, ketika mahasiswa memanfaatkan media sosial untuk memperluas gaung protes. Ketidakpuasan yang dulu terbatas di ruang-ruang kampus, kini dapat berubah menjadi percakapan nasional dalam waktu singkat.
Dalam konteks migrasi, situasi serupa terjadi. Ketika pekerjaan sulit diperoleh dan kepercayaan terhadap pemerintah menurun, dorongan untuk mencari peluang di luar negeri menguat. Tagar #kaburajadulu kemudian menjadi ekspresi kolektif: ketika negara dinilai tidak menawarkan masa depan yang menjanjikan, pilihan untuk “kabur” dipandang sebagai jalan keluar.
Perubahan juga tampak pada cara kritik berkembang. Jika dahulu keluhan mengenai kondisi negara berhenti di obrolan sehari-hari, kini ia menjadi wacana publik melalui meme satir, video tentang sulitnya mencari kerja, hingga unggahan mengenai mahalnya pendidikan. Ketika suara-suara ini tidak ditanggapi secara serius, kritik dapat berubah menjadi sinisme.
Fenomena tersebut berkaitan dengan konsep digital witnessing, yakni pengalaman menyaksikan realitas sosial orang lain secara langsung melalui media digital. Ketika linimasa dipenuhi kisah diaspora Indonesia yang bekerja di Jepang, memperoleh beasiswa di Jerman, atau membangun karier di Australia, imajinasi tentang hidup yang lebih layak di luar negeri menjadi semakin konkret. Di titik ini, media sosial memainkan peran paradoks: memperkuat kritik terhadap ketidakadilan di dalam negeri, sekaligus membangun daya tarik global yang membuat migrasi terasa semakin realistis.
Media sosial bahkan berfungsi sebagai panduan praktis. Komunitas pekerja migran di Facebook, grup WhatsApp mahasiswa, atau kanal Telegram diaspora kerap membagikan informasi mengenai beasiswa, lowongan kerja, hingga tips hidup di luar negeri. Dengan begitu, aktivisme digital tidak hanya menjadi saluran protes, tetapi juga kompas migrasi—dari “teriakan kabur” di ruang digital, lahir strategi nyata untuk benar-benar pergi.
Fenomena #kaburajadulu, dalam konteks ini, dipandang sebagai alarm yang perlu dibaca serius. Data Badan Pusat Statistik (BPS) disebut menunjukkan bahwa pengangguran terbuka masih didominasi kelompok usia muda, termasuk mereka yang bergelar sarjana. Sementara itu, laporan Bank Dunia menyoroti kualitas pekerjaan di Indonesia yang dinilai masih tertinggal dibanding negara tetangga.
Dampak brain drain dinilai tidak sepele. Ketika anak muda terbaik memilih bekerja atau belajar di luar negeri tanpa rencana kembali, negara berpotensi kehilangan modal sosial penting berupa kreativitas, tenaga produktif, dan gagasan baru. Padahal, bonus demografi Indonesia diperkirakan hanya bertahan hingga 2030-an. Jika pada periode ini justru terjadi eksodus anak muda, peluang mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi dikhawatirkan ikut tergerus.
Selain itu, brain drain juga berpotensi memunculkan ketimpangan sosial baru. Mereka yang memiliki akses informasi dan modal untuk bermigrasi dapat meraih peluang global, sementara kelompok yang tertinggal di dalam negeri harus menghadapi situasi yang stagnan.
Di sisi lain, generasi muda disebut bukan kelompok yang apatis. Demonstrasi, petisi digital, hingga kampanye di media sosial menunjukkan tingginya partisipasi politik digital. Namun, respons pemerintah kerap dinilai lambat atau defensif, sementara kritik anak muda sering dianggap sekadar luapan emosi. Ketika ruang dialog tidak terbuka dan kanal partisipasi formal terasa buntu, migrasi menjadi pilihan alternatif yang semakin menarik. Dalam kerangka itu, brain drain tidak hanya dipandang sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga krisis representasi politik.
