Spekulasi mengenai kemungkinan perubahan dalam lingkaran kekuasaan Tiongkok kembali mencuat dalam beberapa waktu terakhir. Sejumlah laporan spekulatif dan opini analis menyinggung peluang Presiden Xi Jinping—yang juga Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok (PKT)—mengalami pelemahan posisi, meski kesimpulan semacam itu dinilai masih terlalu dini.
Salah satu sorotan datang dari mantan diplomat Amerika Serikat, Gregory W. Slayton, yang menuliskan rangkaian peristiwa yang ia anggap sebagai sinyal tidak biasa dari dinamika internal PKT. Dalam tulisannya, Slayton menyebut Xi tidak tampil di hadapan publik selama hampir dua pekan pada akhir Mei hingga awal Juni tahun ini.
Dalam periode tersebut, sejumlah tokoh asing yang biasanya disambut langsung oleh Xi disebut diterima oleh pemimpin senior PKT lainnya di Beijing. Slayton juga menilai tidak lazim karena media pemerintah Tiongkok tidak menampilkan Xi secara menonjol di halaman depan.
Ia turut menyoroti pertemuan Xi dengan Presiden Belarus Alexander Lukashenko pada awal Juni yang berlangsung dalam suasana informal di Zhongnanhai, tanpa upacara kenegaraan maupun rombongan besar.
Selain sinyal di ruang publik, Slayton menyinggung adanya pencopotan jabatan di jajaran atas Tentara Pembebasan Rakyat (PLA). Beberapa jenderal yang disebut sebagai loyalis Xi dilaporkan dicopot, sementara Jenderal Zhang Youxia disebut menjadi kepala angkatan bersenjata Tiongkok secara de facto.
Slayton juga menyebut hal lain yang dianggap tidak biasa, seperti makam yang dibangun untuk ayah Xi Jinping yang disebut tidak diberi nama. Ia turut mengangkat spekulasi mengenai pengurangan personel keamanan pribadi Xi.
Dalam catatannya, media pemerintah Tiongkok juga sempat tidak menggunakan jabatan resmi Xi ketika melaporkan percakapan telepon Xi dengan Presiden AS Donald Trump, meski kemudian diperbaiki. Slayton menambahkan bahwa meski kritik terhadap Xi tidak ditoleransi, sejumlah akademisi di Tiongkok disebut sempat lolos mempublikasikan artikel yang mengkritik Xi.
Di tengah berbagai spekulasi itu, terdapat pula rangkaian investigasi dan perubahan di tingkat elite politik serta militer. Dua mantan menteri pertahanan diselidiki atas dugaan korupsi. Mantan menteri luar negeri Qin Gang dicopot dari jabatannya, sementara seorang pejabat militer senior juga dilaporkan diselidiki pada November lalu.
Pada Maret, media Barat melaporkan bahwa He Weidong—pejabat senior militer yang terlihat dekat dengan Xi—ditangkap. He merupakan wakil ketua Komisi Militer Pusat (CMC), badan beranggotakan lima orang yang bertanggung jawab atas PLA. Kenaikan posisi He sebelumnya dipandang sebagai konsekuensi dari kedekatannya dengan Xi.
Perubahan lain terjadi pada April, ketika dua dari 24 anggota Politbiro PKT bertukar posisi dalam langkah yang disebut belum pernah terjadi sebelumnya. Media pemerintah menyebutnya sebagai perombakan tanpa menjelaskan alasan.
Dalam perombakan tersebut, Shi Taifeng diangkat sebagai kepala Departemen Organisasi yang mengawasi keputusan personalia internal, sementara Li Ganjie menjadi kepala Departemen Kerja Front Bersatu yang menangani hubungan partai dengan kelompok agama dan etnis serta isu Hong Kong dan Taiwan. Keduanya dipromosikan ke Politbiro pada 2022, namun bukan bagian dari Komite Tetap Politbiro yang beranggotakan tujuh orang.
Shi Taifeng (68) sebelumnya memimpin Departemen Kerja Front Bersatu. Ia juga pernah menjadi pejabat tinggi partai di Ningxia dan Mongolia Dalam, menjabat sebagai presiden Akademi Ilmu Sosial Tiongkok, serta pernah bertugas di Sekolah Partai Pusat.
Sementara itu, Li Ganjie (60) disebut sebagai anggota Politbiro termuda dengan latar belakang keselamatan nuklir. Ia pernah menjabat sebagai menteri perlindungan lingkungan dan gubernur provinsi Shandong. Kenaikan jabatannya digambarkan cepat karena pengangkatannya ke Politbiro terjadi kurang dari dua tahun setelah menjadi gubernur.
Terkait kemungkinan figur pengganti Xi, Slayton mengklaim Wang Yang—tokoh senior PKT dan mantan anggota Komite Tetap Politbiro—dapat menjadi kandidat potensial untuk kepemimpinan mendatang. Ia menyebut indikasi lebih jelas mungkin muncul dalam rapat pleno partai berikutnya pada Agustus 2025.
Namun, klaim-klaim tersebut juga disertai catatan kehati-hatian. Sejumlah spekulasi dinilai bisa saja merupakan bagian dari propaganda Barat, sehingga perkembangan selanjutnya masih perlu dicermati.
