S&P Global menyatakan terus memantau ketahanan fiskal Indonesia di tengah ketegangan konflik di Timur Tengah, yang dinilai berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian. Dalam sebuah webinar baru-baru ini, lembaga pemeringkat tersebut menyebut belum mengambil tindakan negatif terhadap peringkat maupun prospek Indonesia karena proses mitigasi dampak perang masih berlangsung.
Meski demikian, S&P memberikan catatan khusus terkait kondisi anggaran Indonesia saat ini. Lembaga itu menilai bantalan fiskal Indonesia relatif tipis sehingga membuat posisi Indonesia lebih rentan dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya. Namun, S&P menilai langkah pemerintah dapat membantu mengurangi potensi dampak negatif yang parah dari konflik, sebagaimana dikutip dari Reuters, Jumat, 1 Mei 2026.
Dalam penilaiannya, S&P melihat pemerintah mulai melakukan upaya mitigasi melalui pemangkasan anggaran, termasuk pada program makan gratis. Selain itu, pemerintah juga dinilai mengandalkan kenaikan harga komoditas untuk meningkatkan pendapatan ekspor.
S&P turut menyoroti kekhawatiran mengenai meningkatnya rasio pembayaran bunga utang, terutama jika penerimaan negara melemah. Namun, lembaga itu menilai dukungan terhadap ekonomi Indonesia tidak akan langsung anjlok. Menurut S&P, diperlukan krisis Timur Tengah yang berkepanjangan sebelum dampak ekonomi menjadi sangat signifikan hingga berpotensi menggoyahkan peringkat kredit nasional.
Dalam penilaian terakhir pada Juli tahun lalu, S&P mempertahankan peringkat Indonesia pada level BBB/A-2 dengan prospek stabil. S&P juga disebut sebagai satu-satunya lembaga pemeringkat besar yang belum merilis tinjauan tahunan terbaru.
Sikap S&P dinilai lebih bertahan dibanding lembaga pemeringkat lainnya. Fitch Ratings, misalnya, menurunkan prospek peringkat Indonesia menjadi negatif bulan lalu dengan alasan ketidakpastian dan kredibilitas kebijakan. Sementara itu, Moody’s mengubah prospek Indonesia menjadi negatif pada Februari lalu karena kekhawatiran terkait tata kelola keuangan negara.
