Jakarta (ANTARA) - Dalam dua dekade terakhir, sumber daya alam kian dipandang bukan hanya sebagai komoditas ekonomi, melainkan juga instrumen strategis dalam konflik global. Di antara berbagai sumber daya, air muncul sebagai salah satu yang paling krusial seiring meningkatnya tekanan terhadap ketersediaan dan distribusinya.
Keterbatasan air bersih, distribusi yang tidak merata, serta dampak perubahan iklim membuat air menjadi variabel geopolitik yang sensitif. Dalam kondisi tersebut, air tidak lagi semata kebutuhan dasar manusia, tetapi juga berpotensi menjadi “alat perang” di masa depan, baik sebagai target serangan, sarana tekanan politik, maupun senjata strategis dalam konflik modern.
Secara konseptual, kemungkinan konflik yang dipicu persoalan air telah lama menjadi perhatian. Pada 1995, mantan Wakil Presiden Bank Dunia Ismail Serageldin pernah menyatakan bahwa “perang di abad ke-21 akan dipicu oleh air.” Pernyataan itu dinilai semakin relevan di tengah meningkatnya perebutan sumber daya air di sejumlah kawasan. Air juga berperan sebagai penopang utama sektor pertanian dan energi, serta berkaitan dengan stabilitas sosial dan politik suatu negara.
Dari perspektif strategi militer, air dapat dimanfaatkan dalam beberapa bentuk operasi. Pertama, sebagai objek kontrol teritorial melalui penguasaan bendungan, sungai lintas batas, atau sumber air strategis yang dapat memberi keuntungan besar terhadap pihak lain. Kedua, sebagai instrumen tekanan politik dan ekonomi, misalnya dengan mengurangi atau memanipulasi aliran air untuk melemahkan negara di wilayah hilir. Ketiga, sebagai target serangan langsung dalam konflik bersenjata untuk melumpuhkan infrastruktur vital sekaligus memicu krisis kemanusiaan.
Sejumlah peristiwa menunjukkan air mulai memainkan peran penting dalam dinamika konflik modern. Dalam konflik di Suriah, kelompok bersenjata termasuk ISIS dilaporkan menguasai bendungan besar seperti Bendungan Tabqa di Sungai Efrat. Penguasaan itu memungkinkan kontrol atas pasokan listrik dan air bagi jutaan penduduk. Dalam beberapa kasus, suplai air diputus ke wilayah yang dikuasai lawan, dengan dampak yang tidak hanya bersifat militer tetapi juga memicu krisis kemanusiaan.
Contoh lain terlihat pada ketegangan antara Mesir, Sudan, dan Ethiopia terkait pembangunan Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) di Sungai Nil. Mesir yang sangat bergantung pada aliran Nil untuk kebutuhan domestik dan pertanian memandang proyek tersebut sebagai ancaman eksistensial. Dalam beberapa kesempatan, pejabat Mesir menyatakan seluruh opsi, termasuk langkah militer, tetap terbuka untuk melindungi hak atas air. Situasi ini menggambarkan bagaimana infrastruktur air dapat menjadi titik rawan konflik antarnegara.
Fenomena tersebut juga sejalan dengan pemikiran Carl von Clausewitz yang menyebut perang sebagai kelanjutan politik dengan cara lain. Dalam konteks perebutan sumber daya air, kepentingan politik dan ekonomi dapat bereskalasi menjadi konflik terbuka ketika kebutuhan vital suatu negara merasa terancam. Air, dalam situasi seperti itu, bukan hanya menjadi objek perebutan, tetapi juga medium dalam praktik diplomasi koersif.
Di sisi lain, pakar keamanan global Peter Gleick dari Pacific Institute mengembangkan basis data konflik air yang menunjukkan peningkatan signifikan insiden terkait air sejak awal abad ke-21. Data tersebut memperlihatkan bahwa air tidak hanya menjadi pemicu konflik, tetapi juga dimanfaatkan sebagai alat taktis dalam peperangan, mulai dari sabotase infrastruktur air hingga kontaminasi sumber air.
Dengan perkembangan tersebut, isu keamanan air dinilai perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari strategi pertahanan nasional. Pendekatan ini menempatkan air bukan semata persoalan lingkungan atau ekonomi, melainkan salah satu pilar stabilitas negara di tengah perubahan karakter konflik global.
