Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Sergey Shoigu, memperingatkan Finlandia dan negara-negara Baltik terkait meningkatnya serangan pesawat nirawak (drone) Ukraina ke wilayah Rusia yang diduga melintasi kawasan tersebut. Shoigu menegaskan Moskow memiliki hak untuk membela diri sesuai hukum internasional.
“Baru-baru ini, kasus serangan drone Ukraina terhadap Rusia melalui Finlandia dan negara-negara Baltik semakin sering terjadi. Akibatnya, warga sipil menderita dan infrastruktur sipil mengalami kerusakan yang signifikan,” kata Shoigu dalam keterangannya kepada media, sebagaimana diberitakan TASS pada Kamis (16/4/2026).
Menurut Shoigu, situasi itu dapat terjadi karena dua kemungkinan. Pertama, ia menilai sistem pertahanan udara Barat tidak efektif, yang disebutnya terlihat dalam konflik di Timur Tengah.
Kedua, Shoigu menyebut negara-negara terkait dapat dianggap secara sengaja membuka wilayah udaranya. Dalam pandangan Moskow, skenario ini berarti negara-negara tersebut turut berkontribusi dalam operasi militer terhadap Rusia.
Shoigu menyatakan, apabila skenario kedua yang terjadi, Rusia menilai memiliki dasar hukum untuk merespons. “Sesuai hukum internasional, Pasal 51 Piagam PBB tentang hak inheren negara untuk membela diri dalam hal serangan bersenjata berlaku,” ujarnya.
Pernyataan Shoigu mempertegas sikap Rusia yang kian keras terhadap keterlibatan negara-negara Eropa dalam konflik Ukraina, baik secara langsung maupun tidak langsung. Narasi itu kemudian diperkuat oleh pernyataan Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev.
Medvedev menanggapi publikasi Kementerian Pertahanan Rusia yang merilis daftar perusahaan di Eropa yang disebut terlibat dalam produksi pesawat nirawak (UAV) untuk Ukraina. Ia menegaskan daftar tersebut harus dipahami sebagai potensi target militer.
“Daftar fasilitas Eropa yang memproduksi drone dan peralatan lainnya harus ditafsirkan secara harfiah sebagai target potensial,” tulis Medvedev di platform X. Ia menambahkan pernyataan bernada sarkastik: “Tidur nyenyak, mitra-mitra Eropa!”
