Indonesia memiliki potensi ekonomi yang beragam di setiap daerah, namun pemanfaatannya kerap dinilai belum optimal karena keterbatasan informasi yang akurat. Sejumlah wilayah disebut memiliki kekuatan ekonomi yang khas, tetapi belum seluruhnya tercatat secara utuh dalam peta pembangunan ekonomi nasional.
Untuk menjembatani kebutuhan data tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Program ini diarahkan untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap pelaku ekonomi non-pertanian di Indonesia, mulai dari usaha mikro hingga perusahaan besar, guna menyajikan potret ekonomi daerah yang lebih lengkap.
Melalui SE2026, setiap kabupaten, kota, dan provinsi diharapkan memiliki gambaran mengenai struktur perekonomian di wilayahnya, termasuk sektor dominan, jumlah pelaku usaha, titik-titik pertumbuhan, serta sektor yang dinilai paling potensial untuk dikembangkan.
Data yang dihasilkan dari SE2026 diproyeksikan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Sebagai contoh, daerah dengan konsentrasi tinggi pada usaha pengolahan pangan lokal dapat mengarahkan investasi pada sektor tersebut. Sementara wilayah yang memiliki potensi wisata atau ekonomi kreatif dapat memperoleh penguatan melalui promosi serta pembangunan infrastruktur pendukung.
Dalam pelaksanaannya, SE2026 menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah daerah agar data yang dikumpulkan sesuai dengan kondisi di lapangan. Pemerintah daerah diposisikan sebagai penghubung antara BPS dan masyarakat, termasuk membantu memastikan pelaku usaha memahami pentingnya memberikan data yang akurat dan jujur.
Hasil sensus juga dapat dimanfaatkan oleh akademisi, asosiasi usaha, dan lembaga keuangan untuk kebutuhan penelitian, pengembangan, serta penguatan ekonomi lokal. Dengan data yang valid, setiap daerah diharapkan dapat menyusun strategi ekonomi yang sesuai karakter dan potensinya, bukan sekadar mengadopsi kebijakan nasional yang seragam.
SE2026 dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat pembangunan ekonomi regional sebagai fondasi perekonomian nasional. Dengan ketersediaan data yang lebih akurat, pembangunan yang lebih merata diharapkan dapat didorong sebagai bagian dari langkah menuju Visi Indonesia Emas 2045.
