Sejumlah negara di Eropa memperkuat kesiapsiagaan warga untuk menghadapi kemungkinan konflik bersenjata atau perang. Pemerintah di berbagai negara mengimbau masyarakat membangun ketahanan psikologis, menyiapkan logistik, hingga mengikuti simulasi evakuasi massal sebagai bagian dari persiapan menghadapi ancaman tersebut.
Upaya ini turut dipicu oleh meningkatnya urgensi untuk memperkuat pertahanan internal di tengah ketidakpastian dukungan keamanan dari Amerika Serikat. Dalam pertemuan keamanan di Brussel pada Desember lalu, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menegaskan, “Sudah saatnya kita beralih pada pola pikir masa perang.”
Pada Maret lalu, Komisi Eropa merilis panduan yang menganjurkan seluruh warga menyimpan persediaan makanan dan kebutuhan pokok untuk minimal 72 jam dalam menghadapi krisis. Komisi juga menekankan pentingnya membangun budaya kesiapsiagaan dan ketahanan di tengah masyarakat.
Sejumlah negara kemudian menerapkan panduan nasional masing-masing. Jerman, misalnya, memperbarui Petunjuk Kerangka Kerja untuk Pertahanan Menyeluruh (Framework Directive for Overall Defense) yang memuat gambaran perubahan drastis dalam kehidupan warga apabila terjadi perang.
Swedia juga mendistribusikan ulang buku panduan berjudul Jika Krisis atau Perang Datang kepada jutaan rumah tangga. Panduan itu berisi instruksi mulai dari cara berlindung saat serangan udara, prosedur evakuasi, hingga langkah menghadapi serangan nuklir, termasuk imbauan agar warga segera masuk ke dalam ruangan, menutup semua jendela dan ventilasi, serta mengikuti siaran darurat melalui radio nasional.
Finlandia, yang berbatasan langsung dengan Rusia sepanjang 1.340 kilometer, disebut telah lama mempersiapkan diri. Sejak 1950-an, pembangunan tempat perlindungan bom menjadi kewajiban pada setiap bangunan apartemen dan perkantoran. Setelah invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada 2022, pemerintah Finlandia melakukan inventarisasi dan menemukan lebih dari 50 ribu tempat perlindungan yang diperkirakan mampu menampung sekitar 4,8 juta orang dari total populasi 5,6 juta.
Pada November lalu, Kementerian Dalam Negeri Finlandia menerbitkan panduan krisis terbaru yang mencakup langkah-langkah menghadapi pemadaman listrik berkepanjangan, gangguan telekomunikasi, bencana cuaca ekstrem, hingga konflik militer.
Meski intensitas upaya pemerintah meningkat, pertanyaan masih muncul mengenai efektivitas berbagai rencana tersebut, termasuk apakah masyarakat akan meresponsnya dengan serius.
