Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah meningkatnya konflik geopolitik global. Menurutnya, dinamika global berpotensi menekan stabilitas fiskal Indonesia apabila tidak diantisipasi dengan langkah yang tepat.

Untuk menjaga kondisi fiskal tetap sehat, Said mendorong pemerintah melakukan realokasi belanja negara yang dinilai tidak mendesak. Ia menilai langkah tersebut diperlukan agar ruang fiskal dapat difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang berdampak langsung terhadap perekonomian dan perlindungan masyarakat.

“Mau tidak mau, suka atau tidak suka, pemerintah tetap harus melakukan realokasi terhadap belanja prioritas yang tidak mendesak,” ujar Said dalam tayangan video yang diterima Liputan6.com, Rabu (1/4/2026).

Said menyebut realokasi dapat dilakukan pada pos belanja yang belum dikeluarkan oleh Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Selain itu, ia juga membuka ruang bagi pemerintah untuk memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara terukur sebagai bantalan fiskal menghadapi ketidakpastian global.

Berdasarkan perhitungannya, posisi SAL saat ini sekitar Rp 370 triliun. Ia menilai angka tersebut menunjukkan pemerintah masih memiliki ruang gerak untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional tanpa perlu bersikap panik, terlebih sisa waktu tahun anggaran masih berjalan sekitar sembilan bulan.

“SAL kita kan masih Rp 370 triliun. Nah, di BA BUN Badan Gizi Nasional (BGN) itu ada Rp 67 triliun. Kalau (dari) Rp 370 triliun, (misal) kita pakai Rp 170 triliun, ditambah BGN Rp 67 triliun, artinya pemerintah masih punya Rp 237 triliun,” jelasnya.

Ia menilai kombinasi realokasi belanja, pemanfaatan SAL, serta bauran kebijakan dapat menjadi langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global.