Pemerintah Rusia menyatakan tidak berencana menyita aset milik negara-negara Eropa, termasuk perusahaan dan bank, selama Uni Eropa (UE) tidak mengambil langkah untuk menyita aset Rusia yang saat ini dibekukan. Pernyataan itu disampaikan Wakil Menteri Keuangan Rusia Alexei Moiseev pada Rabu (22/10/2025).
Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, sekitar US$ 250 miliar aset Rusia dibekukan di wilayah UE. Aset tersebut mencakup dana milik bank sentral dan kementerian keuangan Rusia, setelah Amerika Serikat dan sekutunya melarang transaksi dengan lembaga-lembaga tersebut.
Para pemimpin UE kini membahas opsi pemanfaatan aset beku itu untuk membiayai pertahanan dan rekonstruksi Ukraina. Namun, rencana tersebut dilaporkan menghadapi kendala hukum serta penolakan dari Bank Sentral Eropa dan beberapa negara anggota UE karena dinilai berisiko tinggi.
Moiseev menegaskan bahwa hingga saat ini UE belum benar-benar melakukan penyitaan terhadap aset Rusia. Karena itu, Moskow juga tidak akan mengambil langkah serupa kecuali jika UE mengubah sikapnya.
“Kami belum menyita apa pun. Eropa juga belum memutuskan untuk menyita, jadi kami tidak akan melakukannya sampai mereka benar-benar melakukannya. Namun jika mereka memutuskan untuk menyita, kami akan mempertimbangkannya,” ujar Moiseev di sela konferensi.
Ia juga menepis spekulasi bahwa keputusan Presiden Vladimir Putin mengenai percepatan privatisasi aset negara terkait dengan rencana penyitaan aset Eropa. Dalam dekrit tersebut, Putin menunjuk PSB—bank yang melayani sektor industri pertahanan Rusia dan terkena sanksi Barat—sebagai agen pemerintah dalam penjualan aset negara.
Dekrit itu memperkenalkan mekanisme percepatan penjualan, termasuk kewajiban penilaian aset dalam waktu 10 hari sejak kontrak penilaian ditandatangani, serta percepatan proses pendaftaran hak kepemilikan. Teks dekrit menyebut kebijakan ini sebagai tanggapan atas “tindakan tidak bersahabat” dari Amerika Serikat dan sekutunya, yang memicu spekulasi bahwa langkah tersebut disiapkan sebagai balasan bila aset Rusia benar-benar disita.
Moiseev membantah kaitan tersebut dan menekankan bahwa perusahaan serta bank Eropa yang masih beroperasi di Rusia tidak disita dan tidak termasuk dalam kebijakan privatisasi baru. “Lupakan soal aset Eropa. Tidak ada yang sedang mempertimbangkan atau membahas hal itu,” katanya. “Tujuan utama dekrit ini adalah membuka saluran baru untuk penjualan aset negara.”
Sejak awal operasi militer di Ukraina, otoritas Rusia disebut telah menyita aset senilai sekitar US$ 50 miliar, termasuk milik perusahaan-perusahaan Barat yang hengkang dari Rusia. Beberapa perusahaan dalam negeri juga diambil alih pemerintah dengan alasan dugaan korupsi, pelanggaran privatisasi, atau manajemen yang buruk.
Gelombang nasionalisasi tersebut disebut sebagai redistribusi kepemilikan terbesar sejak era 1990-an, ketika aset negara bekas Uni Soviet dijual murah kepada investor swasta. Pemerintah Rusia menyatakan akan segera mencari pemilik baru bagi aset-aset yang telah disita. “Ada banyak aset yang perlu dijual dengan cepat,” ujar Moiseev.
