Rusia menyatakan upaya menyelesaikan persoalan keamanan terkait Ukraina tanpa melibatkan Moskow akan berujung pada kebuntuan. Pernyataan itu disampaikan di tengah dorongan negara-negara Barat untuk merumuskan jaminan perlindungan bagi Kyiv dalam kerangka penyelesaian perang yang telah berlangsung sekitar tiga setengah tahun.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, Rabu (20/8), secara khusus mengkritik peran para pemimpin Eropa yang bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy di Gedung Putih pada Senin untuk membahas jaminan keamanan bagi Ukraina.
Dalam konferensi pers bersama seusai bertemu Menteri Luar Negeri Yordania, Lavrov menegaskan Rusia tidak setuju jika isu keamanan—termasuk keamanan kolektif—dibahas tanpa partisipasi Federasi Rusia. Menurutnya, pendekatan tersebut tidak akan berhasil dan ia menyebut pembahasan serius soal keamanan tanpa Rusia sebagai sesuatu yang utopis serta sia-sia.
Pernyataan Lavrov menegaskan kembali tuntutan Moskow agar pemerintah Barat terlibat langsung dengannya dalam pembahasan keamanan yang menyangkut Ukraina dan Eropa, sesuatu yang menurut laporan tersebut sejauh ini ditolak.
Moskow pada pekan yang sama juga kembali menegaskan penolakan tegas terhadap skenario apa pun yang melibatkan pengerahan pasukan NATO di Ukraina.
Lavrov menuduh para pemimpin Eropa yang bertemu Trump dan Zelenskiy mendorong “eskalasi” secara agresif, bertindak ceroboh, dan tidak etis karena berupaya mengubah posisi pemerintahan Trump serta presiden AS secara pribadi. Ia juga mengatakan tidak mendengar gagasan konstruktif dari pihak Eropa dalam pertemuan itu.
Di sisi lain, Trump pada Senin menyatakan Amerika Serikat akan membantu menjamin keamanan Ukraina dalam kesepakatan apa pun untuk mengakhiri perang. Namun ia mengatakan telah mengesampingkan penempatan pasukan AS di Ukraina, meski AS mungkin memberi dukungan udara sebagai bagian dari kesepakatan untuk mengakhiri permusuhan.
Lavrov mengatakan Rusia mendukung jaminan keamanan yang “benar-benar andal” bagi Ukraina. Ia menyarankan modelnya dapat merujuk pada rancangan perjanjian yang pernah dibahas Rusia dan Ukraina di Istanbul pada 2022, pada minggu-minggu awal perang.
Menurut Lavrov, rancangan Istanbul merupakan “contoh yang sangat baik” sebagai kemungkinan cetak biru keamanan. Dalam rancangan tersebut, Ukraina antara lain dipersyaratkan menjadi negara netral dan melepaskan ambisi bergabung dengan NATO.
Berdasarkan rancangan yang dibahas saat itu, Ukraina akan menerima jaminan keamanan dari sekelompok negara, termasuk lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB—China, Rusia, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Draf tersebut menyebut negara-negara penjamin, termasuk Rusia, akan menghormati kemerdekaan dan kedaulatan Ukraina serta menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadapnya.
Namun, Ukraina saat itu menginginkan agar para penjamin, jika terjadi serangan, memberikan bantuan yang dapat mencakup penutupan wilayah udara di atas Ukraina, penyediaan senjata yang diperlukan, serta penggunaan kekuatan bersenjata untuk memulihkan dan menjaga keamanan Ukraina sebagai negara netral permanen.
Dalam pembahasan itu, Rusia bersikeras setiap keputusan harus disetujui oleh semua negara penjamin, yang berarti Moskow akan memiliki hak veto. Kyiv menolak usulan tersebut dengan alasan mekanisme itu akan memberi Rusia kendali efektif atas respons militer apa pun untuk membantu Ukraina.
