Rusia menyatakan membuka kemungkinan mengerahkan kekuatan angkatan laut untuk mencegah negara-negara Eropa menyita kapal-kapal berbendera Rusia. Moskow juga mengisyaratkan langkah tersebut dapat disertai tindakan balasan terhadap pelayaran Eropa apabila penyitaan kapal Rusia benar-benar terjadi.

Pernyataan itu disampaikan Nikolai Patrushev, ajudan Kremlin sekaligus Ketua Dewan Maritim Rusia, yang disebut sebagai sekutu dekat Presiden Vladimir Putin. Patrushev dikutip media Rusia, Argumenty i Fakty, pada Selasa (17/2/2026).

Patrushev menegaskan Rusia tidak akan tinggal diam bila negara-negara Barat meningkatkan tekanan terhadap armada Rusia. Menurutnya, pengerahan angkatan laut merupakan jaminan utama bagi keamanan navigasi Rusia di berbagai wilayah maritim, termasuk kawasan yang jauh dari perairan nasional.

“Jika kita tidak memberikan perlawanan tegas, maka segera Inggris, Prancis, bahkan negara-negara Baltik akan semakin berani hingga mencoba memblokir akses negara kita ke laut, setidaknya di cekungan Atlantik,” ujar Patrushev.

Ia menambahkan Rusia perlu menempatkan kekuatan maritim secara permanen di area-area strategis untuk menghalau apa yang ia sebut sebagai “pembajakan Barat”.

Pernyataan ini muncul di tengah sanksi luas yang dijatuhkan negara-negara Barat sejak konflik di Ukraina meletus. Disebutkan, lebih dari 30.000 sanksi telah diterapkan terhadap Rusia dengan tujuan membatasi akses Moskow ke perdagangan global dan melemahkan sumber pendanaan negara.

Selain pembatasan keuangan dan perdagangan, negara-negara Barat juga berupaya memblokir kapal tanker minyak yang diduga terlibat dalam pengiriman minyak Rusia. Pada Januari lalu, Amerika Serikat menyita sebuah kapal tanker berbendera Rusia sebagai bagian dari upaya menekan ekspor minyak Venezuela.

Sebelumnya, Presiden Putin menyebut tindakan penyitaan kapal Rusia sebagai bentuk “pembajakan”. Pernyataan Patrushev mempertegas sikap keras Kremlin dalam merespons potensi penyitaan kapal dan kemungkinan blokade jalur laut oleh negara-negara Eropa.