Pada 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali mendekati Rp17.500 per dolar AS, level yang mendekati titik terlemah dalam sejarah Indonesia. Pelemahan ini memunculkan kekhawatiran baru mengenai stabilitas ekonomi nasional, terutama karena terjadi di tengah ketidakpastian global, tekanan di pasar keuangan internasional, serta meningkatnya persepsi risiko terhadap negara berkembang.
Tekanan pada rupiah berpotensi merembet ke berbagai sektor, mulai dari inflasi dan kenaikan biaya impor, hingga stabilitas APBN, daya beli masyarakat, dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Dalam situasi seperti ini, pergerakan kurs tidak bisa dilepaskan dari kondisi Neraca Pembayaran Indonesia (NPI), yang mencerminkan keseimbangan permintaan dan penawaran devisa di dalam perekonomian.
Neraca pembayaran mencatat seluruh transaksi ekonomi Indonesia dengan dunia internasional, termasuk perdagangan barang dan jasa, investasi, pembayaran bunga dan dividen, serta arus modal dan keuangan lainnya. Dari catatan ini terlihat apakah devisa yang masuk lebih besar daripada yang keluar atau sebaliknya. Ketersediaan devisa menjadi krusial karena transaksi internasional—seperti pembayaran impor dan pelunasan utang luar negeri—tidak dapat dilakukan dengan rupiah, melainkan menggunakan mata uang asing yang diterima secara internasional, terutama dolar AS.
Pasokan devisa Indonesia umumnya berasal dari ekspor barang dan jasa, investasi asing, pinjaman luar negeri, serta aliran modal asing ke pasar keuangan domestik. Saat devisa masuk meningkat, pasokan valuta asing bertambah dan rupiah cenderung lebih stabil. Sebaliknya, ketika devisa melemah atau modal asing keluar, pasokan valas menyusut dan rupiah tertekan.
Dalam satu dekade terakhir, posisi eksternal Indonesia menunjukkan perbaikan dibanding periode sebelumnya. Neraca perdagangan yang pada 2018 sempat defisit sekitar US$8,7 miliar berubah menjadi surplus sekitar US$21,7 miliar pada 2020, naik menjadi sekitar US$35,3 miliar pada 2021, dan mencapai rekor sekitar US$54,5 miliar pada 2022. Pada 2025, surplus perdagangan diperkirakan masih mendekati US$49 miliar. Kinerja ini terutama ditopang ekspor batu bara, nikel, CPO, besi baja, dan produk hilirisasi lainnya.
Sejalan dengan perbaikan neraca perdagangan, cadangan devisa Indonesia juga meningkat dari sekitar US$105 miliar pada 2015 menjadi sekitar US$155 miliar pada 2024. Namun pergerakannya tidak selalu mulus dan cenderung volatil. Cadangan devisa sempat tumbuh sekitar 10% pada 2016 dan sekitar 13% pada 2017, tetapi turun sekitar 8% pada 2018 ketika kenaikan suku bunga Amerika Serikat memicu keluarnya modal dari negara berkembang dan menekan rupiah. Setelah meningkat kembali pada 2019–2021, cadangan devisa kembali turun sekitar 6% pada 2022. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun surplus perdagangan membesar, dinamika arus modal internasional tetap sangat memengaruhi cadangan devisa.
Dari sisi kemampuan membiayai impor, posisi cadangan devisa Indonesia masih relatif aman, meski menunjukkan kecenderungan melemah. Pada 2015, cadangan devisa mampu membiayai sekitar tujuh bulan impor, bahkan sempat mendekati sembilan bulan pada 2020 saat impor turun akibat pandemi. Namun seiring pemulihan ekonomi, impor kembali meningkat—terutama untuk bahan baku, barang modal, dan energi—sehingga rasio cadangan devisa terhadap impor turun mendekati enam bulan pada 2022 dan cenderung bertahan di kisaran lima hingga enam bulan dalam beberapa tahun terakhir. Angka ini masih di atas standar internasional sekitar tiga bulan impor, tetapi tren penurunan mengindikasikan kebutuhan devisa tumbuh lebih cepat.
Memasuki 2026, tekanan kembali meningkat. Cadangan devisa yang pada akhir 2025 sekitar US$157 miliar turun menjadi sekitar US$154,6 miliar pada Januari 2026, sekitar US$151,9 miliar pada Februari, dan sekitar US$148,2 miliar pada Maret 2026. Artinya, cadangan devisa turun rata-rata sekitar US$3 miliar per bulan sejak akhir 2025. Penurunan ini dikaitkan dengan intervensi Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah penguatan dolar AS, ketidakpastian global, dan keluarnya modal asing dari pasar keuangan domestik.
Tekanan pada rupiah terjadi meskipun neraca perdagangan dinilai masih cukup kuat. Hal ini menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar tidak hanya ditentukan oleh perdagangan barang dan jasa, tetapi juga sangat dipengaruhi pergerakan modal internasional. Arus modal dapat bergerak lebih cepat dibanding perdagangan. Ketika investor global menilai aset Amerika Serikat lebih menarik, misalnya akibat kenaikan suku bunga The Fed, dana cenderung keluar dari negara berkembang. Investor menjual aset di pasar domestik, membeli dolar AS, lalu memindahkannya ke luar negeri. Kondisi ini meningkatkan permintaan dolar dan menekan rupiah.
Pada 2026, rupiah sempat mendekati Rp17.450 per dolar AS. Pelemahan tersebut diikuti kenaikan persepsi risiko pasar. Credit Default Swap (CDS) Indonesia tenor 5 tahun sempat mencapai sekitar 91,3 basis points (bps), dengan rata-rata sepanjang 2026 sekitar 84,9 bps, meningkat dibanding rata-rata sekitar 69,5 bps pada 2025. CDS tenor 10 tahun naik menjadi sekitar 144,13 bps, lebih tinggi dibanding sekitar 124 bps pada tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, yield Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun sempat naik hingga sekitar 6,96% sebelum turun ke kisaran sekitar 6,81%. Kenaikan indikator-indikator tersebut menunjukkan investor meminta premi risiko yang lebih tinggi untuk memegang aset keuangan Indonesia.
Dalam perbandingan global, depresiasi rupiah selama 2015–2026 tercatat sekitar 2,1% per tahun, masih lebih baik dibanding Real Brasil yang sekitar 3,5–4% per tahun dan Rubel Rusia sekitar 4–5% per tahun. Namun dalam konteks Asia, rupiah dinilai lebih lemah. Singapore Dollar mencatat depresiasi rata-rata sekitar 0,2% per tahun, Yuan China sekitar 1,4–1,5% per tahun, dan Ringgit Malaysia sekitar 1,6–1,7% per tahun.
Perbedaan kinerja di kawasan ini mengarah pada sorotan terhadap kerentanan struktural. Indonesia masih cukup bergantung pada ekspor komoditas, sehingga stabilitas rupiah cenderung mengikuti siklus harga batu bara, CPO, dan mineral. Di sisi lain, defisit migas yang kronis membuat sebagian surplus nonmigas tergerus oleh impor energi. Struktur pasar keuangan juga dinilai masih relatif bergantung pada modal asing portofolio, sehingga saat sentimen global berubah menjadi risk-off, arus keluar modal dari pasar obligasi dan saham dapat membesar.
Tekanan nilai tukar berpotensi berdampak luas. Pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya impor bahan baku, energi, dan barang modal, yang pada akhirnya mendorong inflasi. Selain itu, pelemahan kurs meningkatkan beban pembayaran kewajiban luar negeri pemerintah dan swasta dalam rupiah. Situasi menjadi lebih sensitif karena asumsi nilai tukar dalam APBN 2026 berada di sekitar Rp16.500 per dolar AS, sementara kurs pasar mendekati Rp17.450 per dolar AS. Dengan selisih tersebut, beban pembayaran kewajiban luar negeri dalam rupiah meningkat sekitar 5–6% dibanding asumsi APBN.
Sejumlah indikator menunjukkan pasar melakukan penyesuaian harga risiko secara bertahap. Belum terlihat kepanikan seperti krisis 1998 atau taper tantrum 2013, namun tekanan tercermin pada pelemahan rupiah, kenaikan CDS, meningkatnya yield obligasi, penurunan cadangan devisa, serta naiknya biaya pembiayaan. Meski demikian, kondisi saat ini belum mengarah pada kesimpulan bahwa Indonesia berada di ambang krisis. Inflasi disebut masih relatif terkendali, sistem perbankan lebih sehat, dan cadangan devisa masih cukup untuk membiayai impor sekitar lima hingga enam bulan. Namun, rangkaian indikator tersebut mengisyaratkan ruang stabilisasi ekonomi mulai menyempit.
Pada akhirnya, stabilitas rupiah bukan semata persoalan kurs, melainkan mencerminkan kekuatan fundamental ekonomi, kualitas struktur neraca pembayaran, kemampuan menghasilkan devisa secara berkelanjutan, serta tingkat kepercayaan pasar terhadap kebijakan ekonomi. Dalam kerangka itu, stabilisasi melalui intervensi valas saja dinilai tidak cukup. Penguatan fondasi ekonomi—melalui penguatan ekspor manufaktur bernilai tambah, pengurangan ketergantungan impor energi, pendalaman pasar keuangan domestik, peningkatan investasi produktif jangka panjang, serta kredibilitas kebijakan fiskal—menjadi faktor yang disebut penting untuk memperkuat ketahanan eksternal Indonesia pada 2026 dan tahun-tahun berikutnya.
