Pengamat politik Rocky Gerung mengkritik pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menyebut jenjang sekolah tidak menjamin kualitas seseorang. Rocky menilai pernyataan itu lebih menyerupai pembelaan diri atas kegagalan akademis Bahlil di Universitas Indonesia (UI).
Dalam diskusi bersama jurnalis senior Hersubeno Arief di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rocky mengatakan Bahlil seolah baru menyadari bahwa ijazah hanya menjadi tanda seseorang pernah bersekolah, namun tidak otomatis membuktikan seseorang pernah berpikir.
“Ucapan Bahlil itu sebetulnya sekadar apologi terhadap kegagalan dia untuk memperoleh ijazah di UI,” ujar Rocky, dikutip pada Kamis (12/3/2026).
Meski demikian, Rocky menegaskan bahwa bagi seorang menteri, ijazah bukan hal yang paling krusial dibandingkan dampak kebijakan. Ia menilai kebijakan publik semestinya berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Kebijakannya harus tiba di dapur dan piring emak-emak, bukan tiba di kantong-kantong oligarki,” tegasnya.
Diskusi itu juga menyinggung isu ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang kembali mencuat. Rocky menyoroti adanya langkah hukum berupa restorative justice yang diajukan oleh beberapa pihak terkait isu tersebut.
Menurut Rocky, perbincangan mengenai ijazah Jokowi akan terus berlanjut selama publik belum memperoleh jawaban yang dianggap pasti mengenai keasliannya.
Selain isu domestik, Rocky turut menaruh perhatian pada situasi geopolitik global, khususnya ketegangan Amerika Serikat-Israel dengan Iran. Ia memperingatkan konflik tersebut berpotensi memicu krisis ekonomi di dalam negeri yang, bila tidak dikelola dengan baik, dapat berujung pada kerusuhan sosial.
Rocky menekankan perlunya kesiapsiagaan masyarakat sipil, mulai dari akademisi, jurnalis, hingga organisasi nonpemerintah (NGO), untuk menghadapi kemungkinan krisis. Ia juga mengingatkan faktor struktural seperti kesulitan ekonomi dan fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM) dapat memicu keresahan publik yang meningkat.
“Segala hal yang memungkinkan kita masuk di dalam radical break sudah tersedia… Jadi kalau lembaga-lembaga demokrasi bekerja, itu krisis nggak ada soal tuh,” kata Rocky.
Di akhir pernyataannya, Rocky mengingatkan agar penanganan krisis tetap berada di ranah sipil dengan mengedepankan prinsip civilian value. Ia juga menilai penting untuk menghindari campur tangan militer yang berlebihan dalam krisis politik agar kehidupan demokrasi tidak terganggu.
“Jadi sekali lagi kita mesti buka ini sebagai problem supaya jangan takut ada krisis, yang penting argumentasi dan koordinasi di wilayah sipil itu dilakukan dengan prinsip civilian value,” pungkasnya.
