Politbiro Vietnam menerbitkan Resolusi No. 79-NQ/TW tentang pengembangan ekonomi milik negara, yang menegaskan peran utama dan pengarah sektor ini dalam perekonomian nasional. Resolusi tersebut menetapkan target agar ekonomi milik negara tumbuh pesat pada 2030, dengan sekitar 50 perusahaan milik negara masuk jajaran terbesar di Asia Tenggara dan 1–3 perusahaan milik negara berada dalam daftar 500 perusahaan terbesar dunia.
Di tingkat daerah, Resolusi 79 dipandang sebagai kerangka kebijakan penting untuk menata ulang sumber daya negara. Bagi Kota Ho Chi Minh—yang disebut sebagai mesin ekonomi nasional—dokumen ini dinilai sangat relevan di tengah upaya restrukturisasi sistem perusahaan milik negara, dengan tujuan membentuk perusahaan-perusahaan besar yang mampu memimpin pembangunan dalam konteks baru.
Hingga 1 Juli 2025, meski memiliki pasar besar dan sumber daya melimpah, Kota Ho Chi Minh disebut belum memiliki perusahaan milik negara yang benar-benar memainkan peran utama dalam pembangunan ekonomi maupun infrastruktur perkotaan. Di saat yang sama, proses privatisasi berjalan lambat; banyak perusahaan masih mempertahankan porsi kepemilikan negara yang tinggi, sehingga sumber daya dinilai belum terkonsentrasi dan dimanfaatkan secara efektif.
Dalam rencana restrukturisasi hingga akhir 2025, Kota Ho Chi Minh (sebelumnya) menargetkan privatisasi 10 dari total 46 perusahaan milik negara. Perusahaan yang masuk rencana tersebut bergerak di sejumlah sektor, antara lain perdagangan, jasa pariwisata, infrastruktur kawasan industri, teknik transportasi, konstruksi dan real estat, budaya, serta farmasi.
Selama proses privatisasi, pemerintah kota berencana tetap memegang 50% hingga 65% modal dasar pada perusahaan-perusahaan tersebut. Langkah ini ditujukan untuk menjaga peran pengendalian negara di sektor-sektor penting, sekaligus membuka ruang bagi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam manajemen dan investasi.
Setelah perluasan ruang pengembangan melalui penggabungan dengan Binh Duong dan Ba Ria–Vung Tau, skala sistem perusahaan milik negara Kota Ho Chi Minh meningkat signifikan, termasuk dengan hadirnya perusahaan besar seperti Becamex IDC. Berdasarkan realitas operasional di wilayah tersebut dan pengalaman model Becamex—perusahaan milik negara lokal yang beroperasi dengan mekanisme pasar dan berperan dalam pembangunan industri serta perkotaan—Ketua Komite Rakyat Kota Ho Chi Minh Nguyen Van Duoc berulang kali menekankan perlunya percepatan restrukturisasi untuk membentuk BUMN yang cukup besar dan mampu menjadi “lokomotif” pertumbuhan.
Rencana yang sedang dipelajari menyebut Kota Ho Chi Minh akan menata ulang puluhan perusahaan milik negara menjadi sekitar 6–7 perusahaan besar. Fokusnya diarahkan pada bidang-bidang seperti infrastruktur dan pengembangan perkotaan, keuangan dan investasi, perdagangan dan jasa, serta industri dan logistik. Restrukturisasi ini ditujukan untuk mengatasi persoalan lama berupa fragmentasi BUMN yang membuat sumber daya tersebar dan pemanfaatannya dinilai kurang efektif.
Dalam proses tersebut, kelompok perusahaan milik negara di tingkat distrik dan kabupaten disebut menjadi salah satu hambatan yang perlu segera diselesaikan. Sebelumnya, perusahaan-perusahaan ini banyak bergerak di utilitas publik, layanan perkotaan, pengelolaan pasar, lahan dan perumahan, serta infrastruktur skala kecil di bawah kendali langsung Komite Rakyat Distrik. Namun penerapan model pemerintahan perkotaan, termasuk penghapusan tingkat distrik sebagai entitas pengelola, membuat sejumlah unit menghadapi ketidakjelasan terkait badan pengatur, model organisasi, dan arah operasional.
Sejumlah ahli menilai, tanpa reorganisasi cepat, kelompok perusahaan di tingkat distrik dan kabupaten (sebelumnya) berisiko terus menyebarkan sumber daya negara, menurunkan efisiensi penggunaan modal dan aset publik, bahkan memunculkan risiko kerugian. Karena itu, muncul kebutuhan untuk mengklasifikasikan secara jelas perusahaan utilitas publik dan perusahaan yang memegang peran utama, agar mekanisme manajemen, keuangan, dan evaluasi kinerja dapat disesuaikan. Langkah ini dipandang penting untuk menggeser model “banyak perusahaan kecil” menuju sistem korporasi dan konglomerat yang lebih kuat, sejalan dengan semangat Resolusi 79.
Pelaksana Tugas Ketua Asosiasi Pengusaha Kota Ho Chi Minh (HUBA) sekaligus Ketua Dewan Direksi Perusahaan Investasi Keuangan Kota Ho Chi Minh (HFIC), Nguyen Ngoc Hoa, menyatakan ekonomi milik negara saat ini memiliki sumber daya penting, mulai dari modal, lahan, infrastruktur, hingga instrumen keuangan. Menurutnya, fokus utama bukan ekspansi tanpa batas, melainkan reorganisasi dan pemanfaatan sumber daya secara lebih efektif.
Hoa menekankan perlunya penempatan yang tepat bagi tiap kelompok BUMN dalam keseluruhan perekonomian. Untuk perusahaan utilitas publik, tugas utama adalah memastikan layanan publik berjalan stabil dan efisien. Sementara bagi BUMN yang berperan utama—terutama di bidang infrastruktur dan keuangan—dibutuhkan mekanisme yang lebih fleksibel agar dapat beroperasi sesuai prinsip pasar dan menciptakan efek pengganda bagi sektor swasta.
Dari perspektif HFIC, Hoa menyebut lembaganya memosisikan diri sebagai institusi keuangan milik Komite Rakyat Kota Ho Chi Minh yang siap menjalankan tugas sesuai fungsi perusahaan investasi keuangan, yakni berinvestasi dan mengelola modal negara. Dalam restrukturisasi BUMN, ia menyatakan sebagian perusahaan dapat ditugaskan kepada HFIC untuk menjalankan peran pengelolaan modal.
Menurutnya, pengelolaan modal tidak hanya memantau kinerja perusahaan per perusahaan, tetapi juga mengorganisasikan, mengintegrasikan, dan menghubungkan sumber daya untuk menciptakan sinergi. Ia memberi contoh, jika dipercaya mengelola bisnis pertanian, HFIC dapat mengaitkan sumber daya tersebut dengan program investasi kota lainnya, seperti pengembangan perumahan sosial atau infrastruktur perkotaan, untuk meningkatkan nilai dan dampak aliran modal.
HFIC juga mengelola Dana Investasi Pembangunan Kota Ho Chi Minh dan terlibat dalam program pinjaman, investasi pembangunan, serta mobilisasi sumber daya keuangan untuk proyek-proyek besar. Untuk proyek infrastruktur utama seperti jalur kereta api perkotaan dan metro, penggunaan instrumen mobilisasi modal—termasuk obligasi kota dan obligasi proyek—diidentifikasi sebagai pendekatan penting.
Untuk menjalankan peran tersebut, Hoa menilai HFIC perlu proaktif berbenah, mulai dari struktur organisasi hingga model tata kelola, serta mengikuti penilaian dan pemeringkatan oleh organisasi internasional. Menurutnya, keberadaan peringkat kredit menjadi faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan investor dan membuka peluang penempatan modal, yang membutuhkan dukungan mekanisme dan kebijakan sekaligus upaya internal perusahaan.
Di luar HFIC, kalangan BUMN disebut menaruh harapan pada perubahan yang dibawa Resolusi 79, terutama terkait dorongan desentralisasi kewenangan kepada Dewan Direksi di perusahaan dan badan usaha milik negara. Kebijakan ini dinilai memperluas otoritas pengambilan keputusan dan mempersingkat waktu pemrosesan, sehingga perusahaan lebih cepat merespons fluktuasi pasar.
Resolusi tersebut juga memperluas ruang gerak BUMN. Perusahaan milik negara dapat berpartisipasi dalam investasi di perusahaan saham gabungan dan perusahaan sekuritas. Dewan Anggota juga memperoleh otonomi lebih besar untuk memutuskan penambahan modal, pengurangan modal, atau divestasi bila diperlukan—pendekatan yang disebut lebih dekat dengan praktik sektor swasta dalam mengalokasikan sumber daya secara fleksibel.
Sebelumnya, keputusan serupa di BUMN harus melewati beberapa tingkat peninjauan, dari lembaga pemilik hingga departemen dan sektor terkait, sehingga prosesnya panjang dan mengurangi ketepatan waktu. Dengan desentralisasi, Hoa menilai BUMN memiliki peluang lebih proaktif merestrukturisasi portofolio investasi sesuai tujuan strategis, termasuk memindahkan atau melepas proyek tertentu untuk memusatkan sumber daya pada area yang dinilai lebih penting. Ia juga menyinggung pembentukan Pusat Keuangan Internasional yang diharapkan mempermudah transaksi jual-beli modal dan menarik dana investasi.
Para ahli menilai pemberian kewenangan lebih besar kepada Dewan Anggota berpotensi meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing BUMN melalui keputusan investasi dan restrukturisasi sumber daya yang lebih cepat. Namun, tantangan yang tersisa adalah pelaksanaan di lapangan agar Resolusi No. 79-NQ/TW benar-benar menjadi landasan bagi ekonomi milik negara untuk menjalankan peran utama dalam pertumbuhan Kota Ho Chi Minh dan Vietnam ke depan.
