Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Gerakan Rakyat yang digelar di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, pada 17–18 Januari 2026 menghasilkan 10 poin rekomendasi strategis bagi pemerintah. Salah satu sorotan utama tertuang dalam poin keenam, yang menekankan agar arah politik luar negeri Indonesia tetap berpegang pada prinsip bebas-aktif, namun dijalankan lebih progresif dalam memperjuangkan kepentingan rakyat kecil.
Ketua Dewan Pakar Gerakan Rakyat, Sulfikar Amir, menilai diplomasi Indonesia di kancah global tidak semestinya berhenti pada agenda elitis antarnegara. Menurutnya, setiap langkah diplomasi perlu memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan domestik, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga perlindungan warga negara.
Dalam rekomendasi tersebut, Gerakan Rakyat juga mendorong Indonesia mempertahankan kemandirian strategis di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Indonesia diharapkan terus memainkan peran aktif dalam isu kemanusiaan dan perdamaian, termasuk konflik Palestina-Israel, dinamika di Iran, serta hubungan Venezuela–Amerika Serikat, sekaligus memperkuat kontribusi di kawasan ASEAN.
Gerakan Rakyat menegaskan bahwa diplomasi ekonomi seharusnya berpijak pada fondasi kesejahteraan rakyat dan ketahanan pangan nasional, bukan semata mengejar capaian angka-angka makro. “Indonesia harus mempertahankan kemandirian strategis dan memperjuangkan kepentingan rakyat di ranah global serta tetap memainkan pola dasar politik luar negeri bebas-aktif. Indonesia juga dapat terus memperjuangkan perdamaian untuk dunia serta meningkatkan kepedulian dengan dinamika internasional seperti kasus Venezuela-AS, Iran, Palestina-Israel, kontribusi kawasan yakni ASEAN, dan lain-lain,” ujar Sulfikar.
Ia menambahkan, keberhasilan diplomasi perlu diukur dari dampaknya bagi masyarakat di dalam negeri maupun warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri. “Diplomasi juga bukan hanya tentang hubungan antar-negara, tetapi tentang dampaknya terhadap kehidupan rakyat: lapangan kerja, keamanan pangan, keselamatan WNI di luar negeri. Teguhkan politik luar negeri bebas-aktif yang mendorong kerja sama untuk pembangunan berkelanjutan; lindungi hak WNI; dan perkuat diplomasi ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan rakyat,” katanya.
Melalui poin keenam tersebut, Gerakan Rakyat mendesak pemerintah memastikan kebijakan luar negeri tetap berjiwa rakyat serta mampu menjawab tantangan perubahan global tanpa mengorbankan kedaulatan dan hak-hak masyarakat.
