BERITA TERKINI
Pulang dari Jepang, Penulis Merasakan Kontras Tajam Keteraturan dan Ruang Publik di Indonesia

Pulang dari Jepang, Penulis Merasakan Kontras Tajam Keteraturan dan Ruang Publik di Indonesia

Perjalanan 10 hari ke Osaka dan Kyoto meninggalkan kesan mendalam bagi penulis, bukan hanya karena pengalaman berwisata, tetapi karena keteraturan yang ia rasakan sehari-hari. Selama berada di Jepang, penulis mengaku tidak sekali pun terpancing melontarkan makian, bukan karena perubahan pribadi, melainkan karena minimnya situasi yang memicu amarah. Ia menggambarkan keseharian di sana sebagai rapi, disiplin, terukur, dan berjalan sebagaimana mestinya.

Namun, kenyamanan itu disebut runtuh ketika ia kembali ke Indonesia. Begitu mobil keluar dari rumah, penulis langsung berhadapan dengan parkir sembarangan yang menutup jalan, disusul kemacetan dan tumpukan sampah yang sudah berhari-hari. Ia juga menyoroti pengalaman berjalan kaki yang menurutnya menuntut kewaspadaan tinggi, karena menjadi pejalan kaki terasa berisiko.

Dari kontras itu, penulis menyimpulkan ada sejumlah hal yang paling terasa “hilang” setelah kembali dari Jepang.

Transportasi umum yang tertib

Di Jepang, transportasi umum digambarkan bukan sekadar sarana berpindah tempat, melainkan sistem yang bekerja dengan baik. Kereta datang tepat waktu, bus berhenti sesuai jadwal, dan tidak ada kendaraan umum yang berhenti mendadak demi mengejar penumpang atau berlomba di jalan. Kondisi ini membuat jalan raya terasa lebih tenang karena tidak ada motor menyalip dari segala arah maupun klakson yang menjadi “bahasa” sehari-hari. Sekembalinya ke Indonesia, penulis merasa aktivitas berpindah tempat kembali identik dengan bernegosiasi dengan kekacauan.

Prioritas bagi pejalan kaki

Penulis menilai pejalan kaki di Jepang mendapatkan ruang yang layak. Trotoar tersedia dan berfungsi sebagaimana mestinya, penyeberangan dilengkapi suara penanda, dan kendaraan berhenti memberi ruang tanpa perlu adu nyali. Sementara di Indonesia, ia menilai trotoar kerap berubah fungsi menjadi lahan parkir, lapak dagang, hingga tempat aktivitas lain. Menyeberang jalan, menurutnya, lebih sering menjadi soal keberanian ketimbang hak.

Aparat sebagai wajah pelayanan publik

Penulis juga membandingkan pengalaman berinteraksi dengan aparat. Polisi di Jepang ia gambarkan hadir dengan sikap membantu dan menjadi titik aman bagi warga maupun wisatawan, termasuk ketika dimintai petunjuk arah. Sebaliknya, di Indonesia relasi warga dan aparat disebut kerap dibayangi kewaspadaan. Penulis mengaitkan hal itu dengan pengalaman kolektif yang membuat kekuasaan lebih sering dipersepsikan ingin ditaati dan menguasai ketimbang melayani.

Wisata tanpa pungutan tidak jelas

Di tempat wisata Jepang, penulis menyebut tidak menemukan pungutan tak jelas maupun “parkir misterius”. Semua tarif dinilai transparan dan masuk akal. Saat kembali ke Indonesia, ia menilai ruang publik kerap berubah menjadi ladang ekonomi informal: area parkir muncul di lokasi yang sebelumnya tidak ada, sementara toilet umum atau sekadar berhenti sebentar bisa berujung transaksi yang tidak tercatat dalam sistem resmi. Penulis menyoroti normalisasi pungutan kecil dengan dalih “uang dua ribu tidak bikin miskin”, lalu mengajak pembaca membayangkan akumulasi pengeluaran tersebut jika terjadi berulang setiap hari.

Penghormatan terhadap ruang bersama

Hal lain yang paling ia rasakan adalah budaya menghormati ruang bersama. Menurut penulis, masyarakat Jepang tidak merasa perlu menguasai ruang dengan suara, tidak berisik, tidak menyerobot, dan tidak menjadikan keberadaan orang lain sebagai gangguan. Di Indonesia, ia menilai perilaku menyerobot kerap dianggap wajar bahkan cerdik, sementara ketidakteraturan seolah menjadi hal biasa. Ia menyebut hidup berdampingan tidak selalu berarti saling menghormati.

Di akhir tulisannya, penulis menyatakan bahwa pulang dari Jepang bukan semata soal jet lag atau berakhirnya liburan, melainkan pengalaman yang menjadi cermin. Ia menilai keteraturan bukan kemewahan, melainkan pilihan, sementara disiplin bukan sifat bawaan bangsa tertentu, melainkan hasil kesepakatan sosial. Yang paling menyakitkan, menurutnya, bukan fakta bahwa Indonesia tertinggal, melainkan kesadaran bahwa kondisi bisa berbeda jika masyarakat tidak terus-menerus berdamai dengan kekacauan.