Justice and Democracy Forum (JDF) Asia Pasifik mengecam serangan militer yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran. Organisasi tersebut menilai tindakan itu memicu eskalasi serius dan memperburuk ketegangan di kawasan Timur Tengah.
JDF Asia Pasifik memperingatkan, eskalasi tersebut berisiko memperluas konflik regional menjadi krisis internasional yang lebih besar, dengan dampak kemanusiaan yang dinilai mengkhawatirkan.
Presiden JDF Asia Pasifik, Jazuli Juwaini—yang juga Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)—menegaskan serangan tersebut tidak dapat dibenarkan dari perspektif hukum internasional. Ia menyatakan penggunaan kekuatan militer yang melanggar prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum internasional.
“Kami mengecam keras tindakan agresi yang berpotensi menimbulkan korban sipil dan memperluas instabilitas kawasan. Segala bentuk penggunaan kekuatan militer yang melanggar prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum internasional,” kata Jazuli.
Menurutnya, kebijakan luar negeri yang bertumpu pada pendekatan koersif, tekanan sepihak, dan penggunaan kekuatan bersenjata hanya akan memperpanjang siklus konflik serta memperdalam krisis kemanusiaan. Ia juga menilai langkah-langkah semacam itu dapat mengancam ketertiban dan perdamaian dunia.
“Dunia tidak bisa dipimpin dengan cara kekerasan dan pemaksaan. Kepemimpinan global yang bertanggung jawab harus berpijak pada dialog, diplomasi, serta penghormatan terhadap kedaulatan dan hukum internasional. Dunia yang waras harus kompak menghentikan eskalasi ini,” ujarnya.
JDF Asia Pasifik menekankan setiap eskalasi militer berpotensi menimbulkan korban sipil, menghancurkan infrastruktur vital, serta memicu gelombang pengungsian baru yang memperburuk kondisi kemanusiaan. Organisasi itu juga menyebut perang saat ini telah mengganggu penerbangan, arus barang dan jasa vital, hingga stabilitas ekonomi global.
Karena itu, JDF Asia Pasifik menyerukan komunitas internasional untuk segera mendorong de-eskalasi, gencatan senjata, serta pembukaan jalur diplomasi yang konstruktif guna mencegah konflik yang lebih luas.
Selain itu, JDF Asia Pasifik mendorong lembaga-lembaga internasional yang berwenang melakukan penyelidikan independen dan memastikan adanya mekanisme akuntabilitas atas dugaan pelanggaran hukum internasional dan hukum humaniter.
“Perdamaian bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan. Solidaritas global sangat dibutuhkan untuk menghentikan spiral kekerasan dan mengembalikan komitmen pada tatanan dunia yang adil, damai, dan berbasis hukum,” tutup Jazuli.
