Industri penerbangan di kawasan Asia Pasifik bersiap menghadapi tekanan ekonomi akibat lonjakan harga bahan bakar jet (avtur). Maskapai nasional Korea Selatan, Korean Air, mengumumkan transisi ke mode “manajemen darurat” untuk meredam dampak kenaikan biaya avtur yang dikaitkan dengan konflik berkepanjangan di Timur Tengah.
Keputusan itu diambil setelah harga minyak mentah dilaporkan naik lebih dari 50 persen sejak akhir Februari 2026. Pada periode yang sama, harga bahan bakar jet global disebut telah meningkat dua kali lipat.
Dalam memo internal, Wakil Ketua Korean Air Woo Ki-hong menyatakan perusahaan akan menerapkan langkah-langkah pengurangan biaya internal guna menjaga stabilitas finansial di tengah ketidakpastian ekonomi global. Langkah serupa juga diikuti maskapai Korea Selatan lainnya, termasuk Asiana Airlines dan Air Busan.
Sejumlah ahli menilai maskapai di Asia menghadapi “kejutan ganda”: kenaikan harga minyak global yang berbarengan dengan kelangkaan pasokan avtur di tingkat regional. Kondisi ini disebut mendorong maskapai menahan investasi serta memperlambat pemutakhiran armada.
Dampak tekanan biaya juga dilaporkan merambat ke negara-negara tetangga seperti Cina dan Hong Kong. China Eastern Airlines menyampaikan peringatan bahwa gangguan global tersebut akan membebani kinerja operasional mereka sepanjang 2026. Di Cina, banyak maskapai mulai menaikkan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge), sementara kilang-kilang minyak diperintahkan menghentikan ekspor bahan bakar untuk menjaga stabilitas harga domestik.
Di Hong Kong, Cathay Pacific menerapkan biaya tambahan pada seluruh penerbangan, yang kemudian memicu kenaikan harga tiket secara tajam bagi penumpang.
Asia Tenggara turut merasakan dampak krisis energi ini. Singapore Airlines dan unit berbiaya rendahnya, Scoot, menaikkan tarif untuk menutup biaya avtur yang disebut menyumbang sekitar 30 persen dari total pengeluaran mereka. Pemerintah Singapura juga menunda pemberlakuan pajak bahan bakar hijau yang semula dijadwalkan pada April 2026, dengan tujuan meringankan beban maskapai.
Di Filipina, situasi dilaporkan lebih genting setelah deklarasi keadaan darurat energi nasional. Presiden Ferdinand Marcos memperingatkan kemungkinan pengandangan pesawat (grounding) akibat kelangkaan bahan bakar.
Di tengah kondisi tersebut, maskapai besar seperti Qantas dan Singapore Airlines disebut mencoba menata ulang rute untuk mengisi celah yang ditinggalkan maskapai Timur Tengah. Namun, maskapai yang lebih kecil diperkirakan menjadi pihak yang paling terdampak.
Para ahli industri mencatat maskapai dengan armada pesawat lebih tua dan boros bahan bakar akan menghadapi kesulitan lebih besar karena ruang efisiensi yang terbatas. Jika konflik berlanjut, persaingan industri dan pola perjalanan udara diperkirakan akan mengalami perubahan struktur yang signifikan.
