Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi dampak konflik global, khususnya di kawasan Timur Tengah, terhadap perekonomian nasional. DPR menilai gejolak geopolitik tersebut berpeluang memengaruhi sejumlah indikator ekonomi, termasuk harga energi dan stabilitas nilai tukar.
Puan menyatakan DPR telah meminta pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, agar mengantisipasi dampak lanjutan dari situasi global yang memanas sehingga tidak menimbulkan tekanan lebih besar bagi ekonomi dalam negeri.
“Kami sudah meminta kepada pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memitigasi dampak dari situasi global yang sedang terjadi saat ini,” ujar Puan saat ditemui Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Menurut Puan, dinamika geopolitik internasional, terutama konflik di Timur Tengah, berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia dan memengaruhi stabilitas ekonomi global. Ia menilai kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini agar tidak berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional.
Seiring dimulainya masa sidang, Puan mengatakan DPR akan meminta penjelasan pemerintah melalui komisi-komisi terkait mengenai langkah antisipatif yang telah disiapkan.
“DPR sudah mulai memasuki masa sidang, sehingga nantinya komisi terkait akan meminta penjelasan kepada mitra kerjanya mengenai langkah-langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengawasan DPR juga akan difokuskan pada kesiapan pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan ekonomi, terutama terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, agar tetap responsif terhadap perkembangan situasi global.
“Kami berharap pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan ekonomi dan fiskal dengan situasi global yang sedang berkembang saat ini,” kata Puan.
Puan menegaskan mitigasi perlu dilakukan secara komprehensif agar gejolak global tidak berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya kebijakan yang tepat serta koordinasi yang kuat antar kementerian dan lembaga untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
DPR, lanjut Puan, akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan pemerintah mampu mengantisipasi berbagai potensi risiko ekonomi akibat dinamika geopolitik global.
