Prancis dan Inggris mendorong rencana pengerahan pasukan dari sejumlah negara Eropa ke Ukraina apabila tercapai kesepakatan damai yang dinilai berkelanjutan. Skema ini masih dalam tahap perencanaan, sementara jumlah personel serta daftar negara peserta belum ditetapkan dan disebut akan diperjelas dalam beberapa pekan mendatang.
Rencana tersebut disampaikan Presiden Prancis Emmanuel Macron usai pertemuan sekitar 30 pemimpin Eropa dan NATO di Paris pada Kamis (27/03). Pertemuan itu dihadiri antara lain Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, serta Wakil Presiden Turki Cevdet Yilmaz.
Macron mengatakan pejabat pertahanan Inggris dan Prancis akan segera mengunjungi Ukraina untuk menilai kebutuhan di lapangan terkait pembentukan pasukan keamanan, yang ia sebut sebagai reassurance force. “Akan ada pasukan penjamin keamanan dengan beberapa negara Eropa yang akan dikerahkan ke Ukraina,” kata Macron kepada pers.
Namun, Macron mengakui belum ada kesepakatan bulat di antara para sekutu Ukraina di Eropa. Menurutnya, tidak semua negara akan berpartisipasi—sebagian karena keterbatasan “kapasitas”, sementara yang lain menolak karena “konteks politik” domestik.
Dalam beberapa minggu terakhir, Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer disebut bekerja sama menyiapkan konsep “pasukan penjaga keamanan” bagi Pemerintah Ukraina sebagai bagian dari skenario pascakonflik.
Latar belakang kekhawatiran Eropa
Inisiatif Prancis-Inggris ini muncul di tengah kekhawatiran Eropa terhadap arah proses diplomasi dan risiko agresi lanjutan Rusia. Amerika Serikat, menurut laporan, mengejutkan Eropa pada awal tahun ini dengan membuka pembicaraan bilateral dengan Moskow dan untuk sementara menghentikan bantuan militer bagi Ukraina. AS juga menyatakan tekad menengahi perdamaian, meski pemerintahan Zelenskyy menentang keras kemungkinan kesepakatan yang menguntungkan Rusia.
Pekan ini, setelah pembicaraan yang dipimpin Presiden AS Donald Trump, Kyiv dan Moskow menyepakati perjanjian awal untuk meredakan ketegangan di Laut Hitam, yang dinilai bisa menjadi langkah menuju kesepakatan damai yang lebih menyeluruh. Namun, perjanjian itu disebut mulai goyah pada Kamis (27/03) setelah Rusia menyatakan mengharapkan pencabutan beberapa sanksi Barat sebagai bagian dari kesepakatan—sesuatu yang tidak tercantum dalam pengumuman resmi AS.
Para pemimpin Eropa yang bertemu di Paris menolak kemungkinan pencabutan sanksi tersebut dan menegaskan sanksi akan tetap berlaku selama Rusia terus melakukan agresi terhadap Ukraina.
Tujuan pasukan dan batasan peran
Macron menegaskan pasukan yang direncanakan tidak akan ditempatkan di garis depan, tidak bertindak sebagai pasukan penjaga perdamaian, serta tidak menggantikan tentara Ukraina. Ia menyebut tujuan utamanya adalah mencegah agresi lebih lanjut dari Rusia.
Dari pihak Inggris, Starmer menyatakan London telah menjadi tuan rumah bagi “lebih dari 200 perencana militer dari 30 negara” pada pekan ini. Ia mengatakan sejumlah negara telah menyatakan kesiapan untuk berkontribusi dalam aspek logistik, komando dan kontrol, serta kemungkinan penempatan di darat, laut, dan udara.
Jumlah pasukan yang akan dikerahkan belum dipastikan. Rafael Loss, peneliti di European Council on Foreign Relations (ECFR), memperkirakan kemungkinan penempatan sekitar 15.000 hingga 20.000 tentara di Ukraina. Namun, ia menekankan prasyaratnya adalah adanya “kesepakatan yang kuat untuk menghentikan pertempuran, menetapkan garis kendali, membangun jalur komunikasi politik antara pihak yang berperang, serta melibatkan mediator untuk mencegah perselisihan di masa depan.”
Loss juga menilai gagasan inti dari pengerahan pasukan adalah menciptakan risiko bagi Rusia agar kepemimpinannya berpikir dua kali sebelum menyerang Ukraina. Meski demikian, ia mengingatkan adanya risiko bagi pasukan Eropa dan kemungkinan konflik meluas melampaui wilayah Ukraina.
Presiden Rusia Vladimir Putin, menurut laporan, telah berulang kali menyatakan tidak akan menerima kehadiran pasukan dari negara-negara NATO di Ukraina.
Negara yang berminat dan perdebatan mandat
Selain Inggris dan Prancis, negara-negara Nordik dan Baltik disebut telah menyatakan minat untuk berpartisipasi. Sikap Jerman masih belum jelas karena pemerintahan baru sedang dalam proses pembentukan, meskipun kandidat kanselir yang diperkirakan kuat, Friedrich Merz, disebut lebih terbuka dibandingkan Scholz. Sementara itu, negara-negara Eropa selatan seperti Italia dan Spanyol dilaporkan lebih skeptis.
Amerika Serikat menyatakan tidak akan ikut serta dalam misi tersebut. Sebagian pihak menilai misi sulit berjalan tanpa dukungan AS, sementara yang lain mengusulkan mandat PBB. Namun, dengan hak veto Rusia di Dewan Keamanan PBB, opsi mandat PBB dinilai akan sulit diwujudkan dalam kesepakatan yang dapat diterima Kyiv dan Moskow.
Macron menegaskan Eropa harus siap bertindak sendiri. “Kita harus berharap yang terbaik, tetapi bersiap untuk yang terburuk,” ujarnya. Ia menambahkan, meski berharap AS berada di pihak Eropa dan berperan aktif, Eropa harus siap menghadapi kemungkinan AS tidak ikut serta.
Di Paris, Macron dan Starmer menyatakan mereka aktif merencanakan skenario pascakonflik, meski tetap skeptis terhadap komitmen Rusia untuk berdamai saat ini. Starmer mengatakan Eropa akan siap menjalankan kesepakatan damai “apa pun bentuk akhirnya” dan bekerja sama untuk memastikan Ukraina dapat mempertahankan diri serta mencegah agresi di masa depan.
Loss menilai pesan ini juga ditujukan kepada AS dan Kyiv, untuk menunjukkan bahwa Eropa tetap terlibat dan berkomitmen dalam pembicaraan, meskipun ada perkembangan yang mengecewakan dari perundingan gencatan senjata dan pernyataan sejumlah pejabat.
