Presiden Prabowo menjadi perhatian dalam Sidang Tahunan World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. Dalam pidato kunci sekitar 40 menit di forum yang dihadiri pemimpin negara, akademisi, CEO perusahaan global, dan aktivis itu, Prabowo memaparkan arah kebijakan ekonomi Indonesia di tengah tekanan krisis global.
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan lima hal: stabilitas ekonomi, investasi sumber daya manusia (SDM), penegakan hukum, ketahanan pangan, serta prinsip diplomasi Indonesia. Ia memposisikan Indonesia sebagai negara dengan fondasi ekonomi yang relatif stabil, dengan merujuk pada pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 5 persen per tahun dalam satu dekade terakhir, inflasi sekitar 2 persen, serta defisit anggaran yang disebut tetap di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Menurut Prabowo, stabilitas tersebut ditopang oleh kepercayaan global yang dibangun Indonesia, termasuk dengan memprioritaskan kewajiban finansial seperti pembayaran utang luar negeri yang disebut selalu tepat waktu. Ia juga menyinggung keberlanjutan komitmen luar negeri dari pemerintahan sebelumnya yang dilanjutkan sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan dunia.
Gagasan ekonomi yang dipaparkan Prabowo dalam forum itu disebut berakar dari pengalaman hidupnya. Ia menyebut lingkungan keluarga yang dekat dengan diskusi ekonomi, dengan kakeknya Margono Djojohadikusumo dan ayahnya Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo yang dikenal sebagai tokoh ekonomi Indonesia. Dari latar tersebut, artikel opini itu menilai terdapat sejumlah kesamaan paradigma antara Soemitro dan Prabowo, yakni penekanan pada nasionalisme ekonomi dan kedaulatan negara, disiplin fiskal, serta peran negara sebagaimana Pasal 33 UUD 1945 untuk melindungi kepentingan publik.
Di sisi lain, Prabowo juga digambarkan mengembangkan pendekatan yang lebih menekankan program yang dapat diakses dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Sejumlah program prioritas yang disebut antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan koperasi desa, pembangunan 1.000 kampung nelayan, cek kesehatan gratis, serta pendirian Sekolah Rakyat.
Dalam konteks menghadapi gejolak ekonomi global, pidato Prabowo menekankan ketahanan ekonomi yang bersifat bottom-up, yakni memperkuat kelompok masyarakat kelas bawah agar lebih siap menghadapi tekanan eksternal. Kerangka ini dalam artikel tersebut dirangkum sebagai “Prabowonomics”, yang digambarkan sebagai elaborasi komprehensif yang mengintegrasikan ketahanan negara melalui aspek disiplin fiskal, kepedulian sosial, dan elemen lain yang mendukung stabilitas.
Prabowo juga menyinggung langkah kebijakan yang disebut sebagai upaya melawan praktik ekonomi yang merugikan negara, salah satunya melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Satgas itu disebut telah menertibkan sekitar 4 juta hektare lahan yang bermasalah secara administrasi, pajak, dan lokasinya berada dalam kawasan hutan. Proyeksi penyelamatan kerugian negara dan peningkatan pendapatan melalui denda dan pajak diperkirakan mencapai Rp150 triliun hingga Rp200 triliun, yang disebut akan dialokasikan untuk program prioritas dalam visi Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Isu kedaulatan dan kemandirian pengelolaan sumber daya alam (SDA) juga menjadi bagian dari paparan tersebut. Fokus yang disampaikan tidak hanya pada ekspor bahan mentah, tetapi juga hilirisasi melalui pengembangan industri manufaktur. Dalam kerangka itu, Prabowo menyampaikan rencana pendirian Dana Nusantara (Danantara) dengan penyertaan modal sebesar USD 1 triliun. Danantara diharapkan menjadi lembaga negara yang mengelola kekayaan negara secara terbuka dan profesional untuk memperkuat daya tawar Indonesia di tingkat internasional.
Untuk mendukung agenda tersebut, Prabowo menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan profesional. Ia menyatakan, apabila hukum bisa dinegosiasikan, maka upaya membangun tata kelola pemerintahan yang kuat akan menjadi sia-sia. Pendekatan yang disebut agresif diarahkan pada peningkatan penerimaan negara, baik melalui efisiensi anggaran di sektor pemerintahan maupun penyitaan aset ilegal di sektor swasta untuk dikembalikan kepada negara.
Prabowo juga menekankan kerja tegas aparat, dengan menyebut peran TNI, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung agar penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu. Hal ini dikaitkan dengan adanya perusahaan yang telah inkrah secara hukum selama puluhan tahun namun disebut belum dapat dieksekusi karena kendala eksternal dan lemahnya penegakan hukum.
Di bidang hubungan internasional, Prabowo menegaskan prinsip politik luar negeri bebas-aktif. Dengan pendekatan “tidak memiliki musuh dan berteman dengan semua negara”, ia menilai diplomasi menjadi bagian dari strategi Indonesia memperkuat posisi untuk keluar dari krisis global.
