Presiden Prabowo Subianto angkat bicara mengenai keterlibatan Indonesia dalam skema Board of Peace (BOP) yang diinisiasi negara-negara Barat. Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah video wawancara Presiden dengan para pakar dan jurnalis beberapa hari lalu.
Dalam wawancara tersebut, Prabowo membantah kabar yang sempat beredar bahwa Indonesia berkomitmen menyetor dana sebesar 1 miliar dolar AS ke BOP. Ia menegaskan tidak ada komitmen setoran sebesar itu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Prabowo juga menjelaskan bahwa posisi Indonesia saat ini adalah menangguhkan keterlibatan dalam BOP. Menurutnya, keputusan itu terkait eskalasi perang yang disebut belum mereda.
“Saya masuk ke situ (BOP) karena kalau kita di dalam, kita bisa membantu Palestina, kita bisa bicara langsung. Tapi sekarang semuanya on hold, perang makin hebat. Dan tidak ada itu komitmen satu miliar dolar dari APBN kita, itu tidak ada,” kata Prabowo dalam wawancara tersebut.
Pernyataan Presiden itu sekaligus menggambarkan alasan awal Indonesia mempertimbangkan keterlibatan di BOP, yakni agar dapat berkomunikasi langsung dan mendorong bantuan bagi Palestina. Namun, Prabowo menekankan bahwa situasi terkini membuat keterlibatan tersebut ditangguhkan.
Di sisi lain, isu ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas dan risiko diplomasi Indonesia ketika bergabung dalam skema yang diusulkan kekuatan besar. Sejumlah pihak menilai, keterlibatan dalam forum seperti BOP dapat membuka ruang komunikasi, tetapi juga berpotensi menempatkan Indonesia dalam dinamika kepentingan negara-negara besar yang memiliki pengaruh kuat dalam konflik.
Dalam konteks politik luar negeri “bebas aktif”, penangguhan keterlibatan Indonesia di BOP dipandang sebagai langkah yang menunjukkan kehati-hatian. Namun, keputusan tersebut juga memunculkan perdebatan mengenai sejauh mana forum semacam itu dapat memberi dampak nyata terhadap upaya penghentian kekerasan dan perlindungan kemanusiaan.
