Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat kerja Kabinet Merah Putih di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026). Forum tersebut dihadiri seluruh anggota kabinet, pejabat eselon I kementerian/lembaga, serta direktur utama badan usaha milik negara (BUMN) dalam agenda evaluasi kinerja sekaligus penguatan konsolidasi pemerintahan.
Dalam arahannya, Prabowo menyampaikan apresiasi atas kinerja kabinet yang telah bekerja hampir satu setengah tahun. Ia menilai pemerintahannya mampu menjaga dan mengendalikan arah pembangunan nasional meski situasi dunia diliputi ketidakpastian, konflik, dan peperangan yang berdampak pada stabilitas global.
“Di tahun pertama kita tidak dapat dipungkiri, kita telah mencapai tonggak-tonggak prestasi yang nyata, prestasi yang nyata. Di tengah prestasi yang nyata ini kita menghadapi keadaan dunia yang penuh dengan ketidakpastian, dengan penuh konflik, peperangan di mana-mana yang telah mengakibatkan goncangan-goncangan stabilitas dunia,” ujar Prabowo.
Prabowo juga mengklaim kabinetnya tidak sekadar bertahan menghadapi tekanan global. Menurut dia, pemerintah telah mampu melewati berbagai risiko dan membuktikan efektivitasnya dalam menjalankan tugas kenegaraan.
“Alhamdulillah kita dapat mengendalikan arah perkembangan bangsa. Kita mampu melewati berbagai risiko, dan telah membuktikan bahwa pemerintah kita efektif, handal, serta mampu melaksanakan tugas bernegara dengan baik,” tuturnya.
Salah satu isu yang disorot Prabowo adalah dampak konflik di Timur Tengah terhadap harga energi global. Namun, ia mengatakan telah mempelajari angka-angka dan laporan dari para menteri, dan menyimpulkan kondisi Indonesia masih relatif aman meski terdapat tantangan dan kesulitan.
“Saya telah mempelajari angka-angka dan laporan dari para menteri. Ternyata kondisi kita cukup aman. Ada tantangan, ada kesulitan, tetapi kita mampu menghadapi dan mengatasinya,” kata Prabowo.
Di akhir pengarahan, Prabowo meminta seluruh jajaran pemerintah memperkuat sinergi, mempercepat eksekusi program, serta memastikan setiap kebijakan berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
