Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kewaspadaan nasional dalam menghadapi dinamika dan ketegangan global yang kian kompleks. Ia mengingatkan bahwa sejak awal berdirinya Republik Indonesia, dunia berada dalam pusaran konflik ideologis dan geopolitik yang dampaknya dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh Indonesia.
Dalam taklimat pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026), Prabowo menyinggung pembelahan dunia pada masa perang ideologi besar. “Dari mulai presiden pertama, kita, Indonesia, tapi seluruh dunia, berada di tengah perang ideologi besar. Perang ideologi besar di dunia, di mana dunia dipecah menjadi blok, ada blok komunis dan blok antikomunis, bisa dikatakan blok demokrasi, blok kapitalis,” ujarnya.
Prabowo menilai konflik global, seperti perang di Ukraina dan krisis kemanusiaan di Gaza, membawa dampak luas terhadap berbagai aspek, termasuk stabilitas ekonomi, keamanan, dan ketahanan nasional Indonesia. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran pemerintahan memahami tantangan global secara utuh. “Jadi saudara-saudara, ini yang saya ingin sampaikan ke seluruh barisan pemerintahan. Marilah kita waspada, marilah kita mengerti tantangan-tantangan yang ada di dunia ini,” tegasnya.
Presiden juga menyampaikan pengamatannya dari sejumlah pertemuan internasional yang baru dihadirinya di Eropa, termasuk World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss. Menurutnya, kekhawatiran para pemimpin dunia terhadap kemungkinan pecahnya Perang Dunia Ketiga meningkat. “Hampir semua pemimpin dunia merisaukan kemungkinan terjadinya Perang Dunia Ketiga,” kata Prabowo.
Ia mengingatkan, konflik berskala global—terutama yang melibatkan senjata nuklir—dapat berdampak luas bahkan bagi negara yang tidak terlibat langsung. Prabowo menyebut potensi dampak seperti kontaminasi lingkungan, gangguan pangan dan perikanan, hingga perubahan iklim ekstrem akibat fenomena nuclear winter yang dapat berlangsung puluhan tahun.
Dalam konteks itu, Prabowo menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap politik luar negeri bebas aktif dan prinsip nonblok. Ia menyatakan Indonesia tidak akan bergabung dalam pakta militer mana pun dan akan terus mengedepankan persahabatan dengan semua bangsa. “Filosofi luar negeri saya adalah seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak,” ujarnya.
Namun, Prabowo menekankan bahwa sikap nonblok menuntut kemandirian nasional yang kuat. Jika Indonesia tidak bergantung pada aliansi militer, maka bangsa ini harus mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri, sebagaimana ditekankan Presiden Sukarno dan Panglima Besar Jenderal Sudirman. “Dari awal, Bung Karno mengatakan, kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri! Dan Panglima Besar kita yang pertama, Panglima Besar Sudirman mengajarkan kepada kita, kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri!” katanya.
Prabowo juga menilai hubungan internasional tidak selalu berjalan berdasarkan prinsip ideal, melainkan realitas kekuatan. “Saya selalu mengingatkan, mengajarkan, yang berlaku di dunia ini sekarang adalah yang kuat akan berbuat apa yang mereka kehendaki, yang lemah akan menderita,” ujarnya.
Karena itu, sebagai pemegang mandat rakyat, Prabowo menegaskan kewajibannya menjaga keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia melalui kebijakan yang rasional, tenang, dan tidak emosional. “Kita tidak bisa emosional, kita tidak bisa terlalu idealis karena yang berlaku adalah dunia nyata. Karena kita tidak mau perang, kita harus siap untuk perang,” pungkasnya.
