Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Doha, Qatar, pada 12 September 2025, beberapa hari setelah serangan Israel menghantam kawasan permukiman di Doha pada 9 September 2025. Kunjungan ini dilakukan setelah Prabowo lebih dahulu menghubungi Emir Qatar sehari pascaserangan untuk menyampaikan solidaritas Indonesia serta menilai serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional dan ancaman bagi stabilitas kawasan.
Serangan ke Doha turut memengaruhi dinamika politik Timur Tengah. Qatar berada dalam posisi yang dinilai rumit karena di satu sisi dituding mengakomodir Hamas, namun di sisi lain menjadi salah satu mitra penting Amerika Serikat di kawasan, termasuk melalui keberadaan pangkalan militer Al-Udeid yang disebut sebagai pusat operasi Washington di Teluk. Dalam konteks ini, Qatar juga dikenal berperan sebagai mediator utama dalam konflik Gaza.
Keputusan Prabowo terbang langsung ke Doha, dengan jarak tempuh sekitar 7.000 kilometer, dipandang sebagai langkah diplomasi yang menekankan kehadiran langsung. Rangkaian komunikasi melalui telepon dan kunjungan tatap muka tersebut menegaskan respons cepat Indonesia terhadap situasi yang berkembang.
Kunjungan kali ini juga terjadi setelah Prabowo melakukan kunjungan resmi kenegaraan ke Qatar pada April 2025. Pada kunjungan sebelumnya, ia disambut dengan upacara kehormatan di Istana Amiri Diwan dan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman yang disebut bernilai lebih dari 1 miliar dolar AS. Kerja sama itu mencakup energi, infrastruktur, investasi, dan pendidikan, termasuk komitmen Qatar untuk memperkuat pasokan LNG ke Indonesia serta peluang investasi di sektor energi terbarukan.
Hubungan Indonesia–Qatar sendiri telah berlangsung lintas pemerintahan dan kerap berfokus pada ekonomi serta energi. Namun, kunjungan Prabowo pada September 2025 disebut menunjukkan penekanan lain, yakni mengaitkan kerja sama yang sudah ada dengan dimensi strategis terkait perdamaian dan stabilitas kawasan, termasuk isu Gaza.
Dalam narasi yang menyertai kunjungan tersebut, Indonesia juga menegaskan posisi terkait Palestina. Disebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu kontributor besar pasukan penjaga perdamaian PBB, dengan lebih dari 24 ribu prajurit dikerahkan sejak 2008, termasuk lebih dari 2.500 personel perempuan dari TNI. Indonesia juga menyatakan kesiapan mengirim hingga 20.000 personel ke Gaza apabila ada mandat PBB.
Kesiapan itu dikaitkan dengan kapasitas pelatihan yang dimiliki Indonesia melalui International Peace and Security Center (IPSC) di Sentul, yang dibangun pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan disebut sebagai pusat pelatihan pasukan perdamaian terbesar di belahan bumi selatan. Dalam konteks yang sama, tradisi keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian juga disebut memiliki akar personal, termasuk pengalaman SBY sebagai peacekeeper di Bosnia.
Dengan Qatar yang saat ini memegang peran penting sebagai mediator Gaza, kunjungan Prabowo ke Doha diposisikan sebagai bagian dari diplomasi yang menggabungkan solidaritas, penegasan prinsip hukum internasional, dan dukungan pada upaya perdamaian. Langkah ini juga disebut memperlihatkan upaya Indonesia memperluas peran di luar lingkup regional, seiring berkembangnya tata dunia multipolar.
Rangkaian kunjungan dan komunikasi yang dilakukan Prabowo—mulai dari kerja sama ekonomi melalui nota kesepahaman hingga sikap terkait konflik dan kesiapan kontribusi perdamaian—digambarkan sebagai penegasan bahwa Indonesia ingin berperan aktif dalam isu-isu global, terutama yang berkaitan dengan kemanusiaan dan stabilitas kawasan.
