Sekretaris Jenderal To Lam, atas nama Politbiro, menandatangani dan menerbitkan Arahan Politbiro tentang mempelajari, memahami, menyebarluaskan, dan menerapkan Resolusi Kongres Nasional Partai ke-14. Arahan tersebut bernomor 01-CT/TW dan bertanggal 23 Januari 2026.
Dalam arahan itu, Politbiro menegaskan Kongres Nasional Partai ke-14 sebagai sebuah keberhasilan besar yang telah mengadopsi resolusi dan dokumen lain. Resolusi tersebut dinilai mencerminkan pemikiran strategis serta visi pembangunan nasional di era baru.
Politbiro menyatakan Resolusi Kongres Nasional Partai ke-14 merupakan rangkuman mendalam dari teori dan praktik, serta kristalisasi kebijaksanaan seluruh Partai, rakyat, dan tentara. Resolusi ini juga disebut memiliki nilai untuk membimbing dan memimpin seluruh kegiatan Partai, Negara, dan masyarakat, sekaligus berkontribusi pada terwujudnya aspirasi bangsa menuju Vietnam yang damai, merdeka, demokratis, makmur, beradab, dan bahagia, serta terus maju menuju sosialisme.
Untuk memastikan resolusi dilaksanakan segera, serentak, efektif, dan substantif, Politbiro meminta komite dan organisasi Partai di semua tingkatan dan sektor menjadikan pengorganisasian penelitian, studi, pemahaman, dan implementasi resolusi sebagai salah satu tugas utama pada 2026 dan sepanjang masa jabatan. Pelaksanaannya diminta dilakukan secara serius, sistematis, dan ilmiah.
Arahan tersebut menyebut langkah ini sebagai kampanye politik komprehensif agar setiap kader dan anggota Partai memahami dan menerapkan resolusi secara benar, kreatif, dan efektif. Tujuannya untuk menciptakan perubahan nyata dalam kesadaran, menyatukan kemauan dan tindakan di seluruh Partai, meraih konsensus rakyat, serta membangkitkan dan mempromosikan tradisi patriotik, semangat kemandirian dan kekuatan diri, serta kekuatan persatuan nasional dalam pembangunan dan perlindungan Tanah Air.
Menurut Politbiro, kegiatan mempelajari, memahami, dan menyebarluaskan resolusi juga diarahkan untuk memperkuat pembangunan Partai dalam aspek politik, ideologi, moral, organisasi, dan personalia, serta melindungi landasan ideologis Partai.
Ruang lingkup materi penelitian, studi, pemahaman, dan penyebaran mencakup: Resolusi Kongres Nasional Partai ke-14; Laporan Politik Komite Sentral Partai ke-13 pada Kongres Nasional ke-14; laporan yang merangkum sejumlah isu teoretis dan praktis dari 40 tahun proses reformasi berorientasi sosialis di Vietnam; serta laporan yang merangkum 15 tahun pelaksanaan Piagam Partai (2011–2025) beserta usulan dan arahan untuk melengkapi dan mengubah Piagam Partai.
Politbiro menugaskan komite Partai, organisasi Partai, dan para pemimpinnya untuk memimpin, membimbing, mengawasi, dan bertanggung jawab penuh atas kualitas kegiatan penelitian, studi, pemahaman, dan penyebaran resolusi. Mereka juga diminta menyusun program aksi dan rencana spesifik dengan fokus pada bidang utama, serta melaksanakannya secara teratur dan berkelanjutan sepanjang masa jabatan.
Komite dan organisasi Partai di semua tingkatan diminta segera memperbarui dan melengkapi program aksi serta rencana pelaksanaan resolusi kongres dan cabang Partai di setiap tingkatan, menautkannya dengan fungsi dan tugas masing-masing, serta menyesuaikannya dengan karakteristik dan kondisi praktis daerah, lembaga, dan unit. Arahan menekankan perlunya tekad dan inovasi, sekaligus memastikan kelayakan, kepraktisan, dan efektivitas.
Politbiro menyatakan hasil pelaksanaan program aksi akan menjadi dasar penting untuk meninjau dan mengevaluasi kinerja kolektif komite Partai, pemerintah, lembaga, unit, dan para pemimpinnya setiap tahun serta sepanjang masa jabatan. Program aksi tersebut dijadwalkan selesai pada kuartal pertama 2026.
Dalam pelaksanaannya, Politbiro menekankan kegiatan penelitian, studi, pemahaman, penyebaran, dan implementasi harus dilakukan segera, serentak, teratur, kaya, dan jelas. Arahan juga meminta penggabungan metode tradisional dengan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, serta transformasi digital secara efektif; mengombinasikan pembelajaran mandiri dengan mendengarkan presentasi; serta mendorong inovasi pola pikir dari “mempelajari dan memahami” menjadi “memahami secara mendalam – bertindak dengan benar – melakukannya sampai tuntas” pada setiap tahap implementasi.
Konten sosialisasi diarahkan pada keberhasilan kongres, substansi inti dan inovasi resolusi, serta identifikasi menyeluruh peluang, keuntungan, kesulitan, dan tantangan ke depan. Arahan juga menekankan perlunya membimbing opini publik, melindungi landasan ideologis Partai, dan membantah pandangan yang dinilai keliru serta bermusuhan.
Politbiro turut meminta agar pelaksanaan resolusi dilaporkan secara cepat, lengkap, dan komprehensif kepada seluruh lapisan masyarakat di dalam negeri dan warga negara di luar negeri, guna memperkuat kepercayaan dan membangun konsensus dalam mencapai tujuan pembangunan nasional di era baru.
Terkait langkah pelaksanaan, Politbiro menugaskan Sekretariat memimpin konferensi nasional bertema “Mempelajari, memahami, menyebarluaskan, dan menerapkan resolusi Kongres Partai ke-14” dalam format hibrida, menggabungkan tatap muka dan daring hingga tingkat komite Partai akar rumput. Kegiatan ini ditargetkan rampung pada kuartal pertama.
Departemen Propaganda dan Mobilisasi Massa Pusat ditugaskan memimpin dan berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk menyelenggarakan konferensi pendalaman resolusi bagi dosen inti komite Partai di semua tingkatan, dosen teori politik, pimpinan pers dan penerbitan, seniman, intelektual, serta tokoh agama di seluruh negeri. Konferensi ini juga dijadwalkan selesai pada kuartal pertama.
Selain itu, Komite Partai provinsi, kota, dan komite Partai yang berada langsung di bawah Komite Pusat diminta mengarahkan penyelenggaraan konferensi pendalaman resolusi bagi kelompok sasaran tertentu dari tingkat provinsi/kota hingga akar rumput, serta meluncurkan gerakan peniruan patriotik yang luas untuk melaksanakan resolusi Kongres Nasional Partai ke-14 dan resolusi kongres Partai di semua tingkatan.
Bagi kader dan anggota Partai yang belum mengikuti konferensi pelatihan yang diselenggarakan Sekretariat, sekretaris komite Partai serta kepala instansi atau unit diminta menyampaikan materi secara langsung.
Sementara itu, Komisi Inspeksi Pusat ditugaskan menyusun rencana inspeksi tematik dan pengawasan terhadap pelaksanaan resolusi pada komite dan organisasi yang berada langsung di bawah Komite Pusat.
