Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi secara resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jepang pada Jumat (23/1). Keputusan tersebut membuka jalan bagi pelaksanaan pemilihan umum sela yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Februari 2026.
Pembubaran dilakukan untuk mencari mandat publik guna memperkuat agenda kebijakan ekonomi dan keamanan pemerintah, seiring terbentuknya mitra koalisi baru. Takaichi menyetujui pembubaran pada Jumat pagi, meski masa jabatan anggota parlemen seharusnya baru berakhir pada 2028. Ia menyatakan membutuhkan legitimasi publik setelah menjabat sebagai perdana menteri sejak Oktober 2025.
Langkah ini juga tergolong tidak lazim karena dilakukan pada awal masa sidang parlemen reguler. Pembubaran majelis rendah yang memiliki 465 kursi itu disebut sebagai keputusan langka yang terakhir terjadi sekitar 60 tahun lalu. Dengan pembubaran tersebut, Jepang memasuki masa kampanye singkat karena pemilu digelar hanya 16 hari setelah DPR dibubarkan.
Pembubaran parlemen berlangsung sejalan dengan terbentuknya koalisi baru antara Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Partai Inovasi Jepang (Japan Innovation Party/JIP) atau Nippon Ishin. “Saya ingin meminta penilaian langsung dari rakyat terkait pergeseran kebijakan utama, termasuk kebijakan fiskal yang bertanggung jawab namun tetap agresif,” kata Takaichi, seperti dikutip dari Kyodo News, Minggu (25/1).
Kontestasi pemilu diperkirakan berlangsung ketat. Blok penguasa berupaya mempertahankan posisinya di tengah kekhawatiran berkurangnya dukungan dari basis pemilih Komeito, mantan mitra koalisi LDP selama 26 tahun yang kini berpisah. Pemilu ini juga menjadi ajang debut bagi blok oposisi baru, Aliansi Reformasi Sentris, yang dibentuk oleh Partai Demokrat Konstitusional Jepang (CDPJ) dan Komeito.
Sejumlah analis menilai keluarnya Komeito dari koalisi berpotensi menjadi pukulan bagi LDP. Komeito dikenal memiliki kemampuan memobilisasi sekitar 10.000–20.000 suara per distrik, ditopang dukungan organisasi Buddhis awam terbesar di Jepang, Soka Gakkai.
Di tengah situasi tersebut, isu ekonomi diperkirakan menjadi sorotan utama selama kampanye. Baik kubu penguasa maupun oposisi mengajukan kebijakan terkait pajak konsumsi atas bahan makanan sebagai respons terhadap tekanan inflasi. Pemerintah mempertimbangkan penangguhan pajak, sementara oposisi mendorong penghapusan total, yang memicu perdebatan mengenai sumber pendanaan alternatif dan kesehatan fiskal Jepang.
Selain ekonomi, isu politik dan uang kembali mengemuka menyusul skandal dana gelap yang menjerat LDP dalam beberapa tahun terakhir.
