Jepang menggalakkan industri persenjataan seiring meningkatnya permintaan yang terkait dengan perang di Ukraina. Langkah ini menandai pergeseran penting dari kebijakan “non-militer” yang dianut Jepang sejak akhir Perang Dunia II.
Rudal Patriot buatan Jepang untuk mengisi stok AS dan mitra NATO
Pemerintah Jepang melonggarkan pembatasan ekspor senjata, meski secara tidak langsung, untuk membantu pemenuhan kebutuhan sistem rudal pertahanan udara Patriot. Kabinet Jepang pekan lalu mengizinkan pengiriman sistem senjata yang diproduksi di Jepang di bawah lisensi Amerika Serikat (AS). Rudal Patriot produksi Jepang akan dikirim terlebih dahulu ke AS, menanggapi permintaan Presiden Joe Biden.
Ilmuwan politik asal Jerman, Sebastian Maslow, yang mengajar di Universitas Wanita Shirayuri di Sendai, menyebut ekspor senjata ini menempatkan Jepang sebagai aktor yang lebih aktif dalam kebijakan keamanan internasional dan sebagai mitra terpercaya AS. Menurutnya, langkah tersebut juga perlu dilihat sebagai bagian dari kerja sama Jepang yang lebih erat dengan NATO yang berkembang sejak tahun lalu.
Rudal Patriot diproduksi oleh Mitsubishi Heavy Industries di Jepang berdasarkan lisensi perusahaan AS, Lockheed Martin dan RTX.
Pertimbangan ekspor amunisi 155 mm
Menurut informasi dari Financial Times, pemerintah Jepang juga mempertimbangkan izin ekspor peluru artileri kaliber 155 mm yang diproduksi di bawah lisensi perusahaan senjata Inggris, BAE System. Ukraina saat ini dilaporkan mengalami kekurangan amunisi.
Aturan ekspor dan keterbatasan pengiriman ke Kyiv
Seperti Jerman, Jepang mengizinkan negara penerima untuk mengekspor kembali persenjataan ke negara ketiga setelah memperoleh persetujuan sebelumnya, namun hanya jika negara tersebut tidak terlibat dalam konflik bersenjata.
Dengan aturan tersebut, Washington tidak dapat meneruskan rudal dari Jepang secara langsung ke Kyiv. Namun, AS dapat memanfaatkan pasokan itu untuk mengisi kembali stoknya sendiri maupun stok mitra NATO di Eropa yang menipis setelah mereka mengirimkan Patriot ke Ukraina. Duta Besar AS untuk Jepang, Rahm Emanuel, mengatakan rudal dari Jepang memberi fleksibilitas bagi persediaan dan komitmen global AS.
Pergeseran kebijakan pertahanan sejak 2014
Pada 2014, Perdana Menteri Jepang saat itu, Shinzo Abe, mencabut larangan ekspor senjata yang berakar pada konstitusi pascaperang Jepang yang bersifat pasifis. Sejak itu, Jepang menandatangani kontrak pasokan persenjataan dengan 15 negara, terutama di Asia Tenggara. Bangladesh, misalnya, disebut akan menerima empat kapal patroli tahun depan, sementara Filipina dijadwalkan menerima sistem peringatan radar buatan Jepang.
Ekspor rudal Patriot dinilai sebagai ekspor pertama sistem senjata mematikan Jepang dan dipandang sebagai perubahan mendasar dalam kebijakan pertahanannya. Perdana Menteri Fumio Kishida menargetkan penggandaan anggaran pertahanan menjadi dua persen dari produk domestik bruto pada 2027. Politisi pertahanan dari Partai LDP, Akihisa Nagashima, menyatakan peningkatan kekuatan militer akan menjadikan Jepang “80 persen negara normal”, sementara “20 persen sisanya” adalah penghapusan pembatasan ekspor secara keseluruhan.
Dampak bagi industri pertahanan Jepang
Pelonggaran hukum ekspor senjata diperkirakan mendukung industri persenjataan Jepang yang selama ini relatif absen dari pasar senjata global akibat pembatasan. Maslow menilai industri pertahanan Jepang masih sulit bersaing secara internasional meski Jepang telah menerapkan kebijakan keamanan yang ambisius sejak era Abe.
Perubahan kebijakan juga membuka peluang bagi Jepang untuk menjual komponen senjata tidak mematikan, seperti mesin pesawat, serta memasok peralatan pertahanan kepada negara yang mempertahankan diri dari invasi yang melanggar hukum internasional, termasuk Ukraina.
Proyek jet tempur dengan Inggris dan Italia masih tertahan
Di sisi lain, Jepang juga menjajaki pengembangan jet tempur bersama Inggris dan Italia. Ketiga negara telah menandatangani perjanjian untuk mengembangkan pesawat tersebut di Tokyo. Namun, Partai Komei—mitra koalisi kecil LDP yang didukung pemilih beragama Buddha—masih memblokir proyek itu. Penolakan terkait rencana penjualan jet tempur tersebut ke negara lain.
LDP disebut ingin mencapai kesepakatan dengan Partai Komei mengenai pelonggaran lebih lanjut aturan ekspor senjata hingga akhir Februari tahun depan.
