JAKARTA — Memasuki dua bulan konflik antara Amerika Serikat dan Iran, dampaknya mulai merembet ke stabilitas pangan di Indonesia. Meski pasokan beras dan pupuk disebut masih aman, lonjakan harga energi, biaya logistik, serta bahan baku impor dinilai berpotensi menekan harga pangan domestik pada semester II/2026.
Konflik di Timur Tengah tidak hanya memicu sentimen pasar, tetapi juga mengganggu rantai pasok global. Pembatasan jalur Selat Hormuz dan blokade akses pelabuhan Iran disebut menghambat arus minyak, pupuk, serta bahan baku industri pangan. Kondisi ini menambah ketidakpastian distribusi sejumlah komoditas penting.
Sejumlah analis menilai dampak terhadap pangan kerap muncul dengan jeda waktu, sehingga tekanan terbesar dapat terasa beberapa bulan setelah konflik pecah. Benoît Fayaud, manajer senior analisis biji-bijian dan tanaman penghasil minyak di Expana, menyebut harga pangan global sudah meningkat sejak awal konflik, meski masih tertahan oleh musim tanam di beberapa daerah.
Ke depan, efek konflik diperkirakan lebih terasa melalui jalur energi dan pupuk. Komoditas yang dinilai rentan adalah yang terkait biofuel, seperti jagung, gula, minyak sawit, minyak kedelai, dan minyak nabati lainnya. Kenaikan harga minyak mentah mendorong komoditas substitusi energi ikut naik.
Tekanan global itu datang ketika Indonesia masih bergantung pada impor sejumlah komoditas strategis, antara lain gandum, kedelai, gula, garam, hingga sebagian bahan baku pupuk.
Staf Ahli Menteri Bidang Transformasi Digital dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Bara Krishna Hasibuan, mengatakan konflik global menjadi pelajaran bahwa Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan ketahanan pangan berbasis impor. Ia menekankan perlunya mengarah pada swasembada pangan. Pernyataan itu disampaikan dalam Food Summit di Jakarta.
Pemerintah menargetkan swasembada empat komoditas utama pada 2027, yakni beras, garam, gula, dan jagung. Untuk beras, Bara menyebut posisi Indonesia relatif aman. Produksi tahun ini diperkirakan mencapai 34 juta ton dan cadangan beras nasional sekitar 12 juta ton, termasuk 4 juta ton di Perum Bulog. Ia menegaskan beras tahun ini tidak akan diimpor.
Namun, kondisi tersebut tidak otomatis menutup seluruh risiko pangan. Indonesia masih mengimpor gandum dan kedelai dalam jumlah besar. Bila harga minyak dunia bertahan di kisaran US$100 per barel, ongkos angkut kedua komoditas itu berpotensi meningkat. Dampaknya dapat merambat ke harga tepung terigu, mi instan, roti, pakan ternak, tahu, tempe, dan produk turunannya.
Risiko lain datang dari bahan baku pupuk. Bara menyebut Indonesia masih mengimpor sulfur dari Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar yang jalur distribusinya melewati Selat Hormuz. Pemerintah dan industri, menurut dia, mulai melakukan mitigasi melalui pemanfaatan asam sulfat dari smelter tembaga domestik. Ia menyatakan sejauh ini belum ada dampak langsung dan kondisi masih aman.
Di sisi lain, ekonom menilai tekanan inflasi mulai terlihat. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufikurahman menilai perang AS-Iran berpotensi mendorong imported inflation yang perlahan merembet ke berbagai komoditas, termasuk pangan. Ia menyebut di lapangan harga-harga sudah mengalami kenaikan.
Menurut Rizal, kombinasi kenaikan harga energi, pelemahan rupiah terhadap dolar AS, serta tingginya ketergantungan impor untuk input produksi membuat harga domestik rentan terdorong naik. Biaya pupuk, energi, distribusi, hingga bahan baku pakan dinilai dapat memicu cost-push inflation di sektor pangan.
Rizal menilai komoditas yang paling rentan terdampak antara lain minyak goreng karena keterkaitannya dengan pasar minyak nabati global, ayam dan telur akibat ketergantungan pakan berbasis jagung-kedelai, serta hortikultura yang sensitif terhadap ongkos logistik dan pupuk. Sementara itu, beras dinilai lebih terlindungi karena stok besar dan minim impor, meski tetap berisiko jika biaya distribusi domestik meningkat.
Ia mendorong pemerintah memperkuat stabilisasi stok dan distribusi, mempercepat produksi domestik, serta meningkatkan koordinasi pengendalian inflasi antara pusat dan daerah. Selain itu, rantai distribusi pangan dinilai perlu dipersingkat agar pasokan lebih cepat bergerak dari sentra produksi ke konsumen.
Setelah dua bulan perang, ancaman terbesar bagi Indonesia dinilai bukan semata kelangkaan pangan, melainkan kenaikan harga bertahap yang berpotensi menggerus daya beli rumah tangga. Jika konflik berlanjut dan harga energi bertahan tinggi, semester II/2026 diperkirakan menjadi ujian berikutnya bagi stabilitas pangan nasional.
