Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menegaskan serangan udara terhadap tiga fasilitas nuklir Iran tidak dimaksudkan untuk menggulingkan pemerintahan di Teheran. Menurutnya, operasi tersebut bertujuan menetralkan ancaman program nuklir Iran terhadap kepentingan nasional AS dan sekutu-sekutunya, terutama Israel.
“Misi ini bukan dan tidak pernah tentang perubahan rezim,” kata Hegseth dalam konferensi pers di Washington pada Minggu (22/6/2025) waktu setempat. Ia didampingi Jenderal Dan Caine, Ketua Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata dari Angkatan Udara.
Pernyataan itu disampaikan tidak lama setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa militer AS telah melancarkan serangan presisi ke tiga situs nuklir utama Iran di Fordo, Natanz, dan Isfahan.
Hegseth mengatakan operasi militer tersebut merupakan hasil persiapan strategis selama berbulan-bulan. Ia menyebut serangan itu disetujui Trump sebagai bagian dari “pertahanan kolektif” terhadap ancaman program nuklir Iran, sekaligus untuk melindungi pasukan AS dan sekutunya.
Meski menilai dampak serangan sangat menghancurkan, Hegseth menekankan sasaran tidak ditujukan kepada pasukan Iran maupun warga sipil. “Ambisi nuklir Iran telah dilumpuhkan,” ujarnya, seraya menyebut operasi yang dirancang Trump sebagai langkah berani dan menyatakan daya tangkal AS “telah kembali.”
Sementara itu, Jenderal Dan Caine menjelaskan serangan yang dinamai Operation Midnight Hammer disebut sebagai operasi B-2 terbesar dalam sejarah militer AS. Ia menyatakan lebih dari 125 pesawat terlibat, termasuk tujuh pembom siluman B-2 yang terbang tanpa henti selama 18 jam dari pangkalan AS menuju wilayah sasaran.
Menurut Caine, sebanyak 14 bom penghancur bunker atau Massive Ordnance Penetrator (MOP) dijatuhkan ke dua dari tiga situs nuklir, yang disebutnya menghasilkan kerusakan sangat berat. Ia menambahkan serangan tersebut menggunakan total 75 senjata berpemandu dan dirancang sebagai serangan presisi untuk meminimalkan risiko terhadap personel AS.
Caine juga menyampaikan seluruh pasukan AS di kawasan berada dalam status siaga tinggi dan siap menghadapi kemungkinan balasan dari Iran.
Di sisi lain, keputusan Trump melancarkan serangan tanpa meminta persetujuan Kongres menuai kritik dari sejumlah anggota parlemen AS. Langkah itu kembali memicu perdebatan mengenai kewenangan presiden dalam memulai aksi militer secara sepihak.
Saat ditanya kapan pimpinan Kongres diberi tahu, Hegseth mengatakan mereka baru diinformasikan setelah seluruh pesawat AS keluar dari wilayah udara Iran.
