Kontroversi kembali mencuat di kawasan perbatasan Thailand–Kamboja setelah otoritas setempat mengganti patung dewa Hindu yang sebelumnya dihancurkan dengan sebuah gambar Buddha. Langkah ini muncul di tengah sengketa wilayah yang masih berlangsung dan dinilai memperkeruh situasi, alih-alih meredakannya.
Sebelumnya, penghancuran patung dewa Hindu di lahan yang diperebutkan antara Thailand dan Kamboja oleh militer Thailand pada bulan lalu memicu kecaman luas. Insiden tersebut bahkan memunculkan protes dari India, negara dengan mayoritas penduduk beragama Hindu.
Ketika isu penghancuran patung mulai mereda, kontroversi baru timbul setelah didirikan gambar Buddha bertajuk “Buddha di bawah Perlindungan Naga” di Ban Chom Kasan, Distrik Nam Yuen, Ubon Ratchathani. Lokasi itu berada tepat berseberangan dengan Provinsi Preah Vihear di Kamboja. Pemasangan gambar baru tersebut disebut dilakukan untuk meningkatkan semangat.
Upacara pemasangan dipantau oleh biksu senior Phra Dhamma Vajiarayankosol dari Surin. Sejumlah foto memperlihatkan biksu tersebut berdiri di antara personel militer saat gambar Buddha ditempatkan langsung di atas sisa-sisa patung yang hancur. Tindakan ini memunculkan kesan pamer penaklukan, bukan upaya rekonsiliasi.
Dalam laporan yang beredar, biksu tersebut disebut mengatakan gambar itu dipasang untuk “melindungi wilayah Thailand.” Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan, termasuk soal keterlibatan tokoh agama dalam perselisihan wilayah. Status area yang disebut “diklaim kembali” juga masih berada di wilayah sengketa dan dinilai perlu diverifikasi melalui mekanisme bilateral yang damai.
Lokasi tersebut merupakan salah satu dari lebih dari selusin area tumpang tindih yang kini diduduki pasukan Thailand setelah dua putaran pertempuran berat sejak Juli tahun lalu. Dalam situasi seperti itu, pemasangan simbol-simbol keagamaan dinilai tidak akan mempermudah negosiasi perbatasan yang masih dinanti.
Penghancuran patung Vishnu yang berukuran besar dilaporkan terjadi pada 22 Desember di dekat perbatasan Chong An Ma, tidak lama sebelum kedua pihak menyatakan gencatan senjata. Tindakan itu disebut melukai perasaan umat Hindu dan memicu protes dari pemerintah India.
Langkah militer di lokasi-lokasi keagamaan dan candi kuno, termasuk kawasan Preah Vihear dan Kuil Ta Kwai, juga disebut memperburuk citra Thailand ketika konflik berlanjut. Klaim bahwa pasukan Kamboja mengubah area tersebut menjadi zona pertempuran dinilai tidak membenarkan tindakan tersebut berdasarkan prinsip proporsionalitas.
Di tengah konflik, sorotan turut mengarah pada peran pemuka agama. Para biksu dinilai berada pada standar moral yang berbeda dan diharapkan menjadi agen perdamaian yang dipandu oleh belas kasih. Namun, dalam konflik perbatasan Thailand–Kamboja yang telah merenggut banyak nyawa, terutama di kalangan masyarakat miskin, peran itu dinilai belum tampak kuat.
Disebutkan pula bahwa ujaran kebencian, permusuhan, dan rasisme menyebar di masyarakat, sementara Sangha Thailand dinilai lebih banyak berpaling ke dalam dan tetap berada di zona aman. Kondisi ini dipandang ironis karena pada saat seperti inilah pemimpin agama diharapkan membimbing publik menuju perdamaian sesuai ajaran Buddha, bukan mendorong nasionalisme berbasis sengketa wilayah.
Diamnya sebagian tokoh agama juga disebut kerap ditafsirkan sebagai persetujuan terhadap kekerasan. Dalam salah satu contoh yang diingat sebagian pembaca, disebut ada seorang biksu yang beralih menjadi influencer dan membanggakan penghasilan online besar setelah memposting pesan anti-Kamboja.
Kontroversi memuncak pada tindakan menempatkan gambar Buddha di atas reruntuhan patung Vishnu. Langkah itu dinilai memperdalam penderitaan penganut agama lain dan bertentangan dengan nilai-nilai yang seharusnya diwakili simbol tersebut.
Meski Buddhisme Thailand disebut telah lama menyerap pengaruh Hindu, insiden ini dinilai dapat memunculkan kesan diskriminasi agama. Jika ditangani secara buruk, situasi tersebut dikhawatirkan memicu ketegangan antara umat Buddha dan Hindu.
Di tengah situasi yang rapuh, para pemuka agama dinilai memiliki kewajiban moral untuk membimbing masyarakat menuju perdamaian dan harmoni. Kegagalan menjalankan peran tersebut disebut sebagai kekecewaan yang mendalam.
