Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menjajaki peluang kerja sama strategis dengan Pemerintah Inggris untuk memperkuat agenda pembangunan berkelanjutan. Pembahasan mencakup pelestarian lingkungan, pendidikan, serta riset, sekaligus menegaskan komitmen daerah terhadap Deklarasi Manokwari.
Penjajakan itu ditandai pertemuan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dengan Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey di Jakarta. Dominggus menyebut komunikasi dan sinergi dengan Kedutaan Inggris merupakan kelanjutan dari hubungan yang telah terbangun sejak periode pertama kepemimpinannya pada 2017–2022.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas perkembangan implementasi Deklarasi Manokwari, termasuk capaian, tantangan di lapangan, serta peluang dukungan lanjutan dari Pemerintah Inggris melalui mekanisme kerja sama lintas kementerian yang lebih terstruktur.
Pemprov Papua Barat juga memaparkan langkah penerjemahan komitmen Deklarasi Manokwari ke dalam kebijakan tata ruang. Melalui penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pemerintah daerah menargetkan 70 persen kawasan hutan masuk kategori dilindungi dan 50 persen wilayah laut dijaga dengan prinsip pemanfaatan berkelanjutan. Dominggus menyatakan dokumen RTRW tingkat provinsi diselaraskan dengan RTRW kabupaten dan nasional.
Upaya tersebut diperkuat dengan payung hukum otonomi khusus, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 serta 23 peraturan daerah khusus yang mengatur pengakuan dan perlindungan hutan adat yang mulai diimplementasikan.
Dari pihak Kedutaan Inggris, apresiasi disampaikan atas konsistensi Papua Barat. Dalam kesempatan itu, disebutkan pula adanya pembahasan awal dengan Kementerian Kehutanan Indonesia terkait pendataan dan registrasi hutan adat di Papua.
Dominggus juga mengundang Dominic Jermey untuk menghadiri dua agenda internasional yang dijadwalkan berlangsung di Manokwari pada 9–14 Februari 2026, yakni 12th International Flora Malesiana Symposium dan International Nature-Based Climate Solutions Conference. Menurut Dominggus, dua forum tersebut menjadi ruang penting untuk memperkuat posisi Papua Barat sebagai provinsi yang berkomitmen pada perlindungan keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Papua Barat Charlie D. Heatubun menambahkan, arah pembangunan Papua Barat didorong melalui konsep lanskap ridge to reef, dari pegunungan hingga terumbu karang. Pendekatan ini ditujukan agar agenda pembangunan nasional seperti ketahanan pangan dan energi dapat berjalan seiring dengan konservasi serta perlindungan hak masyarakat adat.
Di bidang teknis, Pemprov Papua Barat disebut telah menjalin kemitraan riset dengan Royal Botanic Gardens untuk pemetaan kawasan tumbuhan penting. Data pemetaan itu diharapkan menjadi dasar ilmiah bagi kebijakan penataan ruang ke depan. Charlie menyebut salah satu implementasinya adalah pengembangan Kampung Wisata Kwau sebagai proyek percontohan lanskap ridge to reef.
Aspek pengembangan sumber daya manusia turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Dominic Jermey menyampaikan adanya tawaran program beasiswa bagi putra-putri Papua untuk melanjutkan studi di Inggris, serta menyebut tahun ini menjadi kali pertama terdapat pendaftar dari Papua yang mengikuti seleksi beasiswa untuk studi di Inggris.
Pertemuan itu turut dihadiri sejumlah pejabat Pemprov Papua Barat, antara lain Inspektur Papua Barat, Kepala Dinas Kominfo Perstatik, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, serta Kepala Badan Penghubung Daerah, sebagai bagian dari upaya menindaklanjuti pembahasan kerja sama yang telah dilakukan.
