Pemerintah Provinsi Lampung merumuskan langkah strategis untuk menghadapi dinamika global yang dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi daerah. Salah satu fokus yang dibahas adalah penyusunan sejumlah skema kebijakan guna mengantisipasi dampak konflik di kawasan Timur Tengah.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam Rapat Pembahasan Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dan Prioritas Pelaksanaan APBD 2026. Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di ruang kerjanya pada Rabu (25/3/2026).

Rapat dihadiri perangkat daerah terkait, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Marindo menyampaikan perlunya pemerintah daerah menyiapkan langkah mitigasi yang terukur dan adaptif terhadap situasi global. Ia menilai konflik internasional dapat memicu ketidakpastian ekonomi sehingga diperlukan respons kebijakan yang tepat.

“Kita harus menyiapkan berbagai bentuk mitigasi terhadap situasi global yang berkembang akibat dampak dari konflik Timur Tengah. Bappeda dan BPKAD perlu melihat kondisi secara komprehensif untuk menentukan langkah apa saja yang bisa kita lakukan,” ujar Marindo.

Ia menegaskan, kebijakan yang dirancang harus mampu melindungi masyarakat dari potensi tekanan ekonomi. Pemerintah provinsi, menurutnya, berkomitmen agar langkah antisipatif yang disiapkan tidak justru membebani masyarakat.

Selain itu, Marindo menekankan penyesuaian anggaran tidak boleh mengganggu program-program prioritas daerah. Sejumlah program strategis seperti hilirisasi dan peningkatan produksi pertanian, program Desaku Maju, serta pembangunan infrastruktur disebut tetap menjadi fokus utama pemerintah daerah.

“Program prioritas harus tetap berjalan. Kita tidak ingin upaya antisipasi ini justru menghambat agenda pembangunan yang sudah direncanakan, terutama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.