BANDARLAMPUNG—Pemerintah Provinsi Lampung merumuskan langkah strategis untuk menghadapi dinamika global yang dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi daerah. Salah satu fokus yang dibahas adalah penyusunan skema kebijakan guna mengantisipasi dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam Rapat Pembahasan Rancangan Awal Perubahan RKPD 2026 dan Prioritas Pelaksanaan APBD 2026 yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di ruang kerjanya, Rabu (25/3/2026). Rapat dihadiri perangkat daerah terkait, termasuk Bappeda dan BPKAD.
Marindo menekankan perlunya pemerintah daerah menyiapkan langkah mitigasi yang terukur dan adaptif terhadap situasi global. Menurutnya, konflik internasional dapat memicu ketidakpastian ekonomi sehingga diperlukan respons kebijakan yang tepat.
“Kita harus menyiapkan berbagai bentuk mitigasi terhadap situasi global yang berkembang akibat dampak dari konflik Timur Tengah. Bappeda dan BPKAD perlu melihat kondisi secara komprehensif untuk menentukan langkah apa saja yang bisa kita lakukan,” ujar Marindo.
Ia menegaskan, kebijakan yang disusun harus mampu melindungi masyarakat dari potensi tekanan ekonomi. Pemerintah provinsi, kata dia, berkomitmen agar langkah antisipatif yang diambil tidak justru menambah beban masyarakat.
Selain itu, Marindo menyampaikan bahwa penyesuaian anggaran tidak boleh mengganggu program prioritas daerah. Ia menyebut sejumlah agenda strategis tetap menjadi fokus, di antaranya hilirisasi dan peningkatan produksi pertanian, program Desaku Maju, serta pembangunan infrastruktur.
“Program prioritas harus tetap berjalan. Kita tidak ingin upaya antisipasi ini justru menghambat agenda pembangunan yang sudah direncanakan, terutama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
