Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menyiapkan langkah strategis untuk merespons dinamika geopolitik global yang dinilai berpotensi memengaruhi sektor perdagangan. Situasi yang memanas, khususnya konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat, menjadi perhatian karena dapat berdampak pada aktivitas ekspor, terutama bagi pelaku usaha Jawa Barat yang memiliki pasar di kawasan terdampak.
Untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, Pemprov Jabar menyiapkan berbagai upaya mitigasi. Salah satu fokus utama adalah mendorong pelaku usaha agar tidak bergantung pada satu kawasan pasar. Diversifikasi tujuan ekspor dipandang sebagai strategi untuk menekan risiko akibat ketidakpastian global.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Nining Yuliastiani, mengatakan pihaknya aktif memfasilitasi pertemuan bisnis secara daring antara pelaku usaha dengan calon pembeli dari negara nontradisional. Kegiatan pitching business tersebut melibatkan Atase Perdagangan serta Kepala Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) guna memperluas jaringan pasar ekspor.
“Kami mendorong pelaku usaha melakukan diversifikasi pasar tujuan ekspor agar tak terkena dampak negatif dari konflik Iran dan Israel bersama Amerika Serikat,” ujar Nining.
Selain membuka akses pasar baru, Pemprov Jabar juga mengoptimalkan pemanfaatan berbagai perjanjian perdagangan internasional yang telah dimiliki. Langkah ini diharapkan memberi keuntungan tarif bagi pelaku usaha. Pemerintah daerah juga memperkuat sistem informasi intelijen pasar untuk menyediakan pembaruan terkait perubahan regulasi global yang dapat memengaruhi ekspor.
Di Jawa Barat, terdapat 14 Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) yang tersebar di kabupaten dan kota. Lembaga ini memfasilitasi penerbitan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (COO) agar pelaku usaha dapat memanfaatkan skema preferensi tarif.
Pemprov Jabar juga berkomitmen meningkatkan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan ekspor. Program tersebut dikemas dalam Export Coaching Program (ECP) yang direncanakan bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan Kementerian Perdagangan pada 2026. Selain itu, program pendampingan Produk Potensi Ekspor Jawa Barat (Prospek Pesat) akan dilanjutkan setelah berjalan selama dua tahun dan dinilai memberikan dampak positif bagi pelaku usaha.
Di sisi lain, Nining mengungkapkan sejumlah eksportir di Jawa Barat telah mulai merasakan dampak langsung konflik, antara lain kenaikan biaya logistik serta kendala ketersediaan bahan baku akibat lamanya waktu pengiriman. Hambatan juga muncul dari sisi perlindungan asuransi, karena perusahaan asuransi disebut enggan memberikan jaminan pengiriman ke wilayah Timur Tengah akibat tingginya risiko.
Dampak lainnya adalah adanya permintaan penundaan pengiriman dari pembeli di kawasan Timur Tengah yang berujung pada penumpukan stok di gudang pabrik. Nining mencontohkan, salah satu perusahaan Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) di Jawa Barat mengeluhkan penundaan pengiriman sebanyak 10 kontainer untuk tujuan kawasan tersebut.
Menanggapi situasi itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat juga menampung aspirasi Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat. Salah satu usulan yang disampaikan ialah pemberian fleksibilitas bagi kawasan berikat untuk memasarkan produknya di dalam negeri. Usulan ini dinilai dapat membantu industri yang mengalami kesulitan bahan baku impor sekaligus menjaga keberlangsungan produksi di tengah tekanan global.
Ke depan, Pemprov Jabar menyatakan akan terus memantau perkembangan konflik antarnegara secara cermat agar daya saing produk lokal tetap terjaga di pasar global. Pemerintah daerah juga melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, dengan harapan situasi geopolitik tidak berkembang menjadi krisis ekonomi global yang berkepanjangan sehingga target pembangunan ekonomi daerah tetap dapat dicapai.
