Upaya Moldova untuk mengubah citra sebagai negara kecil bekas Uni Soviet yang terjepit antara Rusia dan Barat kembali menguat, setelah tiga pemimpin Uni Eropa (UE) berkunjung ke ibu kota Chisinau. Kunjungan itu dilakukan Kanselir Jerman Friedrich Merz, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Perdana Menteri Polandia Donald Tusk pada Rabu (27/8), bertepatan dengan perayaan hari kemerdekaan bersama Presiden Moldova Maia Sandu.
Dalam pidatonya, Sandu menegaskan arah kebijakan Moldova yang ingin mendekat ke Eropa. Ia menyatakan tidak ada alternatif selain Eropa, seraya mengaitkan perang Rusia di Ukraina dengan pilihan geopolitik negaranya. “Alternatif selain Eropa tidak ada. Tanpa UE, Moldova tetap terjebak di masa lalu,” kata Sandu. Ia juga menyebut perang Rusia di Ukraina sebagai bukti bahwa Eropa berarti kebebasan dan perdamaian, sementara Rusia di bawah Presiden Vladimir Putin berarti perang dan kematian.
Merz menilai keputusan Moldova memilih jalur menuju UE merupakan langkah penting. Namun ia mengingatkan situasi politik domestik Moldova masih dibayangi ketidakpastian menjelang pemilu. Pemerintah pro-Barat menghadapi tantangan berupa naik-turunnya kondisi demokrasi, yang turut dipengaruhi frustrasi warga akibat dampak ekonomi perang di Ukraina.
Meski partai pro-Eropa yang dipimpin Sandu masih memimpin sejumlah jajak pendapat, beberapa wilayah di Moldova secara konsisten mendukung kandidat pro-Moskow. Selain itu, keberadaan militer Rusia di wilayah separatis Transnistria sejak lama menjadi persoalan sensitif bagi Moldova.
Di tengah dinamika tersebut, muncul pula faktor lain yang dinilai berpotensi memengaruhi pemilih. Konglomerat buron pro-Rusia, Ilan Shor, disebut menjanjikan hingga 3.000 dolar AS per bulan kepada orang-orang yang menghadiri protes anti-pemerintah, menurut Reuters. Shor melarikan diri dari Moldova saat mengajukan banding atas vonis kasus penipuan bank pada 2019, dan tawaran itu dipublikasikan melalui video daring.
Sandu menyebut langkah-langkah semacam itu sebagai bagian dari ancaman yang lebih luas terhadap demokrasi Moldova. Ia merinci bentuk gangguan lain yang dikhawatirkan, mulai dari campur tangan pemilu, pendanaan ilegal, kampanye disinformasi, serangan siber, sabotase di tempat pemungutan suara luar negeri, hingga upaya memecah belah masyarakat melalui penyebaran kebencian antar komunitas.
Rusia membantah terlibat dalam campur tangan pemilu di Moldova. Namun para pemimpin UE yang hadir di Chisinau tetap menyampaikan kekhawatiran. Merz mengatakan Rusia terus berupaya merusak kebebasan, kemakmuran, dan perdamaian di Moldova, serta memperingatkan bahwa Putin ingin menarik Moldova ke dalam “lingkup pengaruh” Moskow.
Victoria Olari, yang memantau disinformasi dan tren daring untuk Lab Penelitian Atlantic Council Digital Forensic, memperkirakan upaya campur tangan Rusia akan meningkat dalam beberapa pekan ke depan. Ia menggambarkan suasana menjelang pemilu sebagai “menegangkan”, namun juga diiringi rasa optimis dan kewaspadaan. Menurutnya, kunjungan para pemimpin UE yang menegaskan dukungan kepada Moldova ikut membangkitkan harapan.
Meski dukungan politik UE menguat, jalan Moldova menuju keanggotaan UE dinilai masih berliku. Moldova dan Ukraina sama-sama mengajukan permohonan bergabung dengan UE pada 2022 setelah invasi besar-besaran Rusia. Proses tersebut disertai reformasi domestik untuk memperkuat aturan dan lembaga pemberantasan korupsi, yang menurut laporan tersebut mendapat pujian dari Macron, Merz, dan Tusk.
Namun, kemajuan Ukraina terhambat veto Budapest terhadap setiap perkembangan terkait permohonan masuk Ukraina ke UE. Kedekatan Moldova dengan Ukraina disebut ikut berdampak pada stagnannya posisi Moldova dalam proses aksesi. Di Chisinau, Merz menyampaikan pesan bahwa pintu UE terbuka dan Jerman akan melakukan apa pun yang bisa dilakukan untuk memajukan perundingan keanggotaan pada musim gugur.
Situasi ini memunculkan dilema politik bagi UE. Peneliti senior European Policy Centre, Amanda Paul, menjelaskan UE enggan memisahkan jalur Moldova dan Ukraina karena hal itu berisiko membuat Ukraina merasa ditinggalkan di tengah invasi Rusia. Namun, ia juga mengingatkan bahwa jika Moldova terlalu lama menunggu di luar UE, risiko negara itu jatuh ke dalam pengaruh Rusia dapat meningkat, yang pada akhirnya dinilai berpotensi melemahkan stabilitas dan keamanan Eropa secara keseluruhan.
