Eskalasi konflik Iran–AS–Israel dinilai berpotensi menimbulkan dampak berantai bagi banyak negara, terutama melalui kenaikan harga energi yang dapat meningkatkan tekanan inflasi global. Dampak lain yang mengiringi antara lain meningkatnya biaya impor energi, potensi gangguan distribusi yang memengaruhi jalur perdagangan, hingga volatilitas di pasar keuangan yang dapat menekan pasar saham, obligasi, dan nilai tukar. Dari sisi fiskal, kenaikan harga energi juga berisiko menambah kebutuhan subsidi serta memengaruhi keseimbangan anggaran.
Di tengah risiko tersebut, pemerintah menilai perekonomian Indonesia masih menunjukkan daya tahan yang relatif solid. Sejumlah indikator makroekonomi utama menggambarkan aktivitas ekonomi tetap berjalan kuat dan stabil.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, 11 Maret 2026, menyampaikan bahwa dampak eskalasi konflik ditransmisikan melalui beberapa jalur yang perlu diwaspadai. Pada jalur perdagangan, kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan beban impor migas sehingga dapat menekan surplus neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Sementara pada jalur pasar keuangan, ketidakpastian global dapat memicu arus keluar modal (capital outflow), memberi tekanan pada pasar saham, obligasi, dan nilai tukar rupiah, serta meningkatkan biaya pendanaan (cost of fund).
Menurut Purbaya, APBN tetap diandalkan sebagai peredam guncangan (shock absorber) meski menghadapi potensi kenaikan subsidi energi dan beban bunga utang. Di sisi lain, pemerintah juga melihat peluang windfall profit dari komoditas seperti batu bara, crude palm oil (CPO), dan nikel. Pemerintah, kata dia, terus memantau perkembangan secara ketat agar instrumen APBN bekerja responsif dan kebijakan fiskal tetap pruden untuk menjaga stabilitas ekonomi serta daya beli masyarakat.
Dari sisi pertumbuhan, ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2025 tumbuh 5,39 persen. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 tercatat 5,11 persen secara tahunan (year on year). Kinerja tersebut mencerminkan konsumsi masyarakat, investasi, dan aktivitas produksi yang disebut masih terjaga.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi Fiskal Febrio Kacaribu menyatakan pemerintah berharap momentum pertumbuhan berlanjut pada triwulan I 2026. Ia menyebut pertumbuhan pada kuartal I 2026 diharapkan berada di 5,5 persen atau lebih, melanjutkan capaian kuartal IV 2025. Febrio juga menambahkan Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian kebijakan belanja agar lebih cepat, dengan optimisme target pertumbuhan dalam APBN sebesar 5,4 persen dapat tercapai pada akhir tahun.
Di sektor industri, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur pada Februari 2026 tercatat 53,8, yang disebut sebagai level tertinggi dalam dua tahun terakhir. Angka di atas 50 mengindikasikan aktivitas manufaktur berada dalam fase ekspansi.
Dari sisi eksternal, neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2026 mencatat surplus 0,95 miliar dolar AS, memperpanjang tren surplus selama 69 bulan berturut-turut. Ketahanan eksternal juga tercermin pada cadangan devisa Februari 2026 yang tercatat 152 miliar dolar AS, yang dinilai memadai untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah serta membiayai impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.
Sementara itu, inflasi pada Februari 2026 tercatat 4,76 persen secara tahunan. Jika memperhitungkan kondisi tanpa pengaruh kebijakan diskon tarif listrik pada awal 2025, inflasi diperkirakan berada di sekitar 2,59 persen. Adapun inflasi inti non-energi dan makanan (non-emas) tercatat sekitar 1,4 persen, yang menunjukkan tekanan inflasi domestik disebut relatif terjaga.
Dari sisi ketenagakerjaan, jumlah orang bekerja meningkat 3,3 juta orang pada November 2025 dibandingkan Agustus 2024. Pada periode yang sama, tingkat pengangguran turun menjadi 4,74 persen dari 4,91 persen. Perbaikan juga tercatat pada indikator sosial, dengan tingkat kemiskinan September 2025 sebesar 8,25 persen, turun dari 8,57 persen pada September 2024.
Pemerintah menyimpulkan bahwa meski tekanan global meningkat akibat dinamika geopolitik dan ketidakpastian pasar keuangan internasional, perekonomian Indonesia masih berada dalam kondisi relatif stabil. Fondasi tersebut ditopang pertumbuhan yang kuat, inflasi yang terkendali, sektor eksternal yang solid, serta perbaikan indikator ketenagakerjaan dan sosial.
Purbaya menegaskan pemerintah akan terus mencermati perkembangan global secara hati-hati. Kebijakan fiskal melalui APBN diarahkan untuk menjaga stabilitas, melindungi daya beli, dan mendukung momentum pertumbuhan. Ia juga menyebut kombinasi pendapatan negara yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi untuk mendorong ekonomi, serta defisit yang tetap terkendali menunjukkan APBN terus berperan sebagai instrumen stabilisasi sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
