Presiden Prabowo Subianto meminta berbagai pihak melakukan penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) menyusul meroketnya harga minyak mentah dunia akibat perang Iran dengan Amerika Serikat dan sekutunya, Israel. Arahan itu disampaikan Prabowo saat Sidang Kabinet di Istana Negara pada Jumat, 13 Maret 2026.

Menurut Prabowo, eskalasi konflik di Eropa dan Timur Tengah berdampak pada Indonesia karena dapat memengaruhi harga BBM. Ia menilai kenaikan harga BBM berpotensi berujung pada kenaikan harga pangan. Karena itu, pemerintah diminta mengambil langkah proaktif agar konsumsi BBM dapat ditekan.

Dalam pengarahannya, Prabowo mencontohkan sejumlah kebijakan penghematan yang dilakukan Pakistan. Ia menyebut Pakistan menerapkan kerja dari rumah bagi sektor negeri dan swasta, memotong gaji anggota dewan untuk diberikan kepada rakyat tidak mampu, mengurangi operasional kendaraan pemerintah hingga 60%, menekan penggunaan pendingin ruangan, menghentikan kunjungan ke luar negeri, serta melarang kegiatan seremonial dan pesta yang menggunakan uang publik.

Prabowo menegaskan contoh tersebut dapat menjadi bahan kajian bagi Indonesia untuk merumuskan langkah penghematan. Ia juga menyinggung potensi efisiensi melalui sinkronisasi kementerian/lembaga dengan GovTech yang disebut dapat mengurangi kebocoran anggaran hingga 40%. Prabowo mengingatkan Indonesia pernah menerapkan kebijakan bekerja dari rumah dan efisiensi anggaran saat menghadapi pandemi COVID-19.

Ia mengusulkan opsi seperti mengurangi kehadiran ASN dan pejabat ke kantor, mempertimbangkan pengurangan hari kerja, serta langkah penghematan lainnya. Prabowo menyatakan keyakinannya Indonesia akan semakin kuat dalam dua hingga tiga tahun ke depan, termasuk melalui kemandirian pangan, namun tetap harus menjaga disiplin penghematan agar defisit anggaran tidak bertambah.

Arahan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembahasan kebijakan penghematan energi di sektor birokrasi. Salah satu opsi yang disiapkan adalah penerapan kerja dari rumah untuk menekan konsumsi BBM.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden menyambut baik rencana kebijakan work from home (WFH). Airlangga menyebut kebijakan itu dinilai dapat menghemat BBM sekitar seperlima atau 20% dari penggunaan harian melalui penurunan mobilitas.

Airlangga menyampaikan kebijakan WFH direncanakan berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai swasta, serta diharapkan juga melibatkan pemerintah daerah. Ia menyebut penerapannya direncanakan setelah Lebaran, dengan skema satu hari dalam sepekan, sementara teknis pelaksanaan masih disiapkan dan akan diumumkan setelah konsep dinyatakan matang.

Sejalan dengan itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah sedang mengkaji wacana WFH sebagai arahan langsung Presiden dalam rapat sidang kabinet paripurna. Menurut Prasetyo, skema yang dibahas mengarah pada penerapan satu kali dalam sepekan, dan saat ini kebijakan masih dalam tahap perumusan aturan. Ia menyebut pemerintah ingin mengefisienkan kerja dan akan menyampaikan rumusan kebijakan kepada masyarakat dalam waktu dekat setelah kajian dipercepat.

Dari sisi fiskal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menyampaikan rencana penerapan Working From Anywhere (WFA) bagi ASN setelah Lebaran. Ia menilai pengurangan mobilitas selama kerja fleksibel berpotensi menekan konsumsi BBM, dengan perkiraan awal penghematan sekitar 20%. Namun, Purbaya menegaskan kebijakan tersebut hanya berlaku dalam periode terbatas karena masih banyak tugas kedinasan yang membutuhkan kehadiran langsung.

Selain efisiensi energi, Purbaya menyebut kebijakan itu diharapkan memberi kesempatan ASN menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah. Ia juga menyinggung kemungkinan dampak pada aktivitas masyarakat setelah Lebaran.

Dari sisi ketahanan energi, anggota unsur pemangku kepentingan Dewan Energi Nasional, Saleh, menilai kebijakan WFA penting untuk menekan konsumsi BBM nasional di tengah dinamika global yang memengaruhi pasokan dan permintaan minyak. Ia menyebut ketegangan di Timur Tengah tidak hanya mendorong harga naik, tetapi juga dapat membuat pasokan minyak semakin sulit diperoleh.

Saleh mengatakan Indonesia masih mengimpor minyak mentah dan produk BBM seperti bensin RON90 dan RON92. Ia menilai, meskipun ada dana, ketersediaan barang di pasar global bisa menjadi kendala. Saleh menyebut produksi minyak dalam negeri sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kapasitas kilang mencapai satu juta barel per hari, sehingga Indonesia masih harus mengimpor ratusan ribu barel minyak mentah per hari. Ia menambahkan konsumsi minyak nasional berada di kisaran 1,4 hingga 1,6 juta barel per hari.

Menurut Saleh, kondisi tersebut menuntut penghematan melalui pengurangan mobilitas dan pemanfaatan transportasi publik. Ia berharap kebijakan WFA/WFH dapat membantu mengendalikan konsumsi BBM, menurunkan subsidi, serta mengurangi polusi udara. Ia juga menekankan penghematan energi sebagai upaya jangka panjang yang memerlukan perubahan perilaku dan sosialisasi berkelanjutan.

Dukungan juga datang dari DPR. Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menilai wacana WFH dapat menjadi solusi jangka pendek untuk merespons potensi tekanan energi akibat dinamika geopolitik global. Ia menyoroti sektor transportasi sebagai salah satu pengguna BBM terbesar, terutama di kota-kota besar, sehingga penerapan WFH yang terbatas dan terukur dinilai berpotensi menghasilkan penghematan signifikan.

Nevi menambahkan pengurangan mobilitas kendaraan dapat membantu menekan kemacetan dan menurunkan biaya operasional negara terkait BBM bersubsidi serta penggunaan kendaraan dinas. Meski demikian, ia mengingatkan tidak semua sektor ekonomi dapat menjalankan kerja jarak jauh, terutama sektor industri, transportasi, dan perdagangan.

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansah menilai WFA/WFH merupakan langkah antisipatif menghadapi kondisi global yang berdampak lintas wilayah. Ia menekankan perlunya persiapan matang, termasuk kajian konkret mengenai efektivitas dan frekuensi penerapan agar dampaknya terhadap efisiensi energi benar-benar signifikan. Trubus juga menilai kebijakan perlu disosialisasikan secara terbuka agar dapat diterima publik.

Trubus mengingatkan kebijakan tidak cukup jika hanya diterapkan pada ASN tanpa melibatkan sektor lain. Ia mendorong penerapan bertahap, terukur, dan disertai evaluasi berkelanjutan, serta menekankan pentingnya edukasi publik mengenai prinsip hemat energi sebagai tujuan utama kebijakan.

Di tingkat daerah, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan pemerintah daerah akan menyesuaikan kebijakan WFH sesuai arahan pemerintah pusat. Ia menyebut kemungkinan penyesuaian dilakukan dengan menambah jam kerja harian agar pekerjaan tetap berjalan. Hasto menegaskan layanan publik dasar seperti kesehatan, pendidikan, perizinan, ketertiban lalu lintas, dan destinasi wisata harus tetap berjalan tanpa terputus.

Hasto menyebut hari Jumat dipertimbangkan karena waktu kerja lebih pendek, sehingga pengurangan jam kerja dinilai tidak terlalu signifikan. Ia menyampaikan opsi menambah satu jam kerja pada hari lain agar total jam kerja tetap seimbang. Ia berharap kebijakan ini mendorong efisiensi anggaran, terutama dari pengurangan biaya transportasi dan BBM yang diperkirakan dapat turun sekitar 20%, seraya menekankan disiplin ASN dan penggunaan transportasi yang lebih sederhana serta ramah lingkungan tanpa mengurangi kualitas layanan publik.