Partai oposisi Tisza di Hungaria menyatakan komitmen untuk mengakhiri praktik veto rutin terhadap keputusan Uni Eropa apabila berhasil meraih kekuasaan. Sikap ini mengisyaratkan potensi perubahan penting dalam kebijakan luar negeri Hungaria, yang selama ini kerap menjadi sorotan di dalam blok Eropa.
Dalam sebuah video yang diunggah secara daring, Anita Orban—yang baru diangkat sebagai kepala kebijakan luar negeri Partai Tisza pada Sabtu lalu—menyampaikan bahwa Hungaria di bawah kepemimpinan partainya hanya akan berupaya memblokir keputusan Uni Eropa jika kepentingan nasional inti benar-benar terancam. Pernyataan tersebut menandai perbedaan dengan pendekatan yang selama ini sering dikaitkan dengan pemerintahan saat ini.
Anita Orban juga menyatakan dukungan Partai Tisza terhadap kedaulatan Ukraina. Namun, ia menegaskan partainya tidak akan memasok senjata untuk membantu Ukraina dalam mempertahankan diri dari agresi Rusia.
Selain itu, Partai Tisza menyampaikan janji untuk memulihkan hubungan diplomatik dengan Polandia, negara yang memiliki sejarah hubungan erat dengan Hungaria. Partai ini juga menyatakan akan berhenti melindungi “penjahat politik” yang mungkin berlindung di Hungaria.
Arah kebijakan yang disampaikan Partai Tisza ini berseberangan dengan kebijakan Perdana Menteri Viktor Orban. Selama kepemimpinannya, Orban disebut menempatkan Hungaria dalam posisi yang kian terisolasi di NATO dan Uni Eropa, mempertahankan hubungan dekat dengan Kremlin, serta berulang kali menggunakan hak veto untuk melemahkan atau menunda posisi Uni Eropa terkait Rusia, Ukraina, dan sanksi.
Di bawah pemerintahan Viktor Orban, Hungaria juga meningkatkan ketergantungan pada impor energi dari Rusia, ketika banyak negara anggota Uni Eropa lain berupaya menguranginya. Perbedaan pendekatan tersebut menegaskan kemungkinan perubahan arah yang signifikan bagi Hungaria di panggung internasional jika Partai Tisza memenangi pemilihan.
Jika Partai Tisza berkuasa dan menerapkan kebijakan yang diusulkan, dampaknya berpotensi terasa pada dinamika internal Uni Eropa. Berkurangnya veto rutin dari Hungaria dapat memperlancar proses pengambilan keputusan di Brussels, terutama pada isu sensitif seperti kebijakan luar negeri dan keamanan. Pergeseran ini juga dinilai dapat memengaruhi citra Hungaria di mata negara-negara anggota Uni Eropa lain serta memperkuat kohesi blok tersebut dalam menghadapi tantangan global.
