Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi memastikan kesiapan TNI untuk membantu pemerintah daerah dan masyarakat dalam mitigasi konflik manusia dan gajah di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung.
Dukungan tersebut, kata Kristomei, dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, mulai dari karya bakti pembangunan infrastruktur hingga patroli bersama yang dilakukan secara humanis. Ia menegaskan prinsip yang dipegang TNI dalam upaya ini adalah memastikan keamanan warga tanpa menyakiti satwa.
“TNI siap kapan pun dibutuhkan. Prinsipnya, gajah tidak disakiti dan masyarakat merasa aman,” ujar Kristomei saat kunjungan kerja bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar di TNWK, Sabtu (24/1/2026).
Menurut Kristomei, dialog telah dilakukan bersama pemerintah daerah dan masyarakat desa penyangga untuk menyatukan langkah dalam upaya mitigasi konflik yang selama ini kerap terjadi. Ia menyebut ada sejumlah permintaan dan bentuk partisipasi dari masyarakat yang akan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan.
“Dialog hari ini tujuannya adalah bersatu dalam mitigasi konflik gajah dan manusia. Ada sejumlah permintaan dan partisipasi dari masyarakat, dan TNI siap membantu sesuai kebutuhan, tentu dalam koordinasi dengan pemerintah daerah,” jelasnya.
Kristomei juga menyampaikan TNI akan mendukung setiap upaya yang bertujuan mengakhiri konflik berkepanjangan antara manusia dan satwa liar di Way Kambas, termasuk dalam tahapan kajian teknis atau feasibility study yang disebut akan segera dilaksanakan.
“Ke depan akan ada feasibility study. Kami siap membantu sesuai peran TNI yang bisa dilibatkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, Kodam XXI/Radin Inten memiliki satu batalyon teritorial pembangunan yang lokasinya relatif dekat dengan kawasan TNWK. Satuan tersebut dapat diperbantukan apabila pemerintah daerah dan masyarakat membutuhkan dukungan di lapangan.
“Kami punya batalyon teritorial pembangunan yang posisinya dekat dengan TNWK. Itu bisa diperbantukan kepada masyarakat apabila diperlukan untuk mencegah konflik gajah dan manusia,” katanya.
Terkait permintaan pendampingan saat penjagaan di wilayah rawan konflik, Kristomei kembali menegaskan komitmen TNI untuk siap setiap saat. Namun, ia menekankan perlunya sinkronisasi prosedur operasi standar (SOP), termasuk penentuan jumlah personel serta wilayah penugasan.
“Kalau TNI, kapan pun diminta kami siap. Namun tentu perlu sinkronisasi SOP, berapa jumlah personel yang dibutuhkan, serta di wilayah mana saja penugasannya,” pungkasnya.
