Invasi militer Rusia ke Ukraina pada 2022 memperpanjang konflik yang telah berlangsung sejak 2014 dan memicu ketegangan geopolitik global. Eskalasi terbaru berangkat dari peristiwa 22 Februari 2022, ketika Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui deklarasi kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk di wilayah Donbas, Ukraina, yang kemudian diikuti rencana mobilisasi kekuatan militer Rusia di wilayah tersebut.

Amerika Serikat menilai langkah Rusia melanggar norma hukum internasional karena Donbas merupakan bagian dari Ukraina. Presiden AS Joe Biden menyatakan akan menjatuhkan sanksi ekonomi dan politik terhadap Rusia. Di Eropa, Jerman membatalkan proyek pipa gas Nord Stream 2 yang menghubungkan pasokan gas Rusia ke Uni Eropa melalui Jerman.

Di tengah derasnya pemberitaan konflik, tulisan ini merangkum analisis yang menekankan perlunya melihat faktor-faktor struktural—terutama peran NATO, dinamika politik Ukraina pasca-2014, serta perdebatan tentang posisi Rusia dalam kerangka “imperialisme”—untuk memahami bagaimana sebagian kalangan sosialis membaca perang tersebut dan agenda politik yang mereka dorong.

Peran NATO dan kekhawatiran Rusia

Salah satu poin utama yang disorot adalah peran The North Atlantic Treaty Organization (NATO). NATO dipaparkan sebagai aliansi pertahanan lintas Atlantik di bawah pimpinan AS yang dibentuk untuk menghadang pengaruh Uni Soviet. Setelah Uni Soviet runtuh dan Pakta Warsawa bubar pada 1990-an, NATO dinilai semestinya kehilangan relevansi, namun faktanya tetap bertahan dan meluas.

Dalam narasi ini, disebutkan adanya janji Menteri Luar Negeri AS saat itu, James Baker, kepada pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev pada 9 Februari 1990 bahwa NATO tidak akan bergerak “seinci pun” ke arah timur. Namun, setelah Uni Soviet runtuh, AS tetap mendorong perluasan NATO ke Eropa Timur. Contoh yang dikemukakan adalah pengeboman NATO terhadap Yugoslavia pada 1999, yang dilakukan tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB, dengan dalih intervensi kemanusiaan terkait konflik di Kosovo.

Ekspansi NATO juga dipandang terkait kepentingan geopolitik dan ekonomi AS. Dalam kerangka ini, pengaruh AS di Eropa melalui NATO disebut berdampak pada pendisiplinan agenda ekonomi di bawah kapitalisme global, termasuk contoh tekanan Uni Eropa terhadap pemerintahan kiri Syriza di Yunani pada 2015.

Menurut paparan tersebut, kekhawatiran Rusia atas ekspansi NATO dinilai “valid” karena perluasan itu berpotensi menundukkan wilayah-wilayah dekat Rusia secara geopolitik dan ekonomi. Disebutkan bahwa sejak 1999 hingga 2020 terdapat 14 negara yang sebelumnya bagian dari Pakta Warsawa yang kemudian menjadi anggota NATO.

Perdebatan: apakah Rusia juga imperialis?

Analisis ini juga menanggapi pandangan bahwa Rusia perlu dilihat sebagai negara imperialis, dengan merujuk pada aneksasi Crimea pada 2014 serta dukungan terhadap kemerdekaan Donetsk dan Luhansk. Pernyataan Putin yang meragukan kedaulatan Ukraina juga disebut memperkuat anggapan ekspansionisme Rusia.

Namun, penulis membedakan definisi “imperialisme” dengan merujuk pada pemahaman Lenin tentang imperialisme sebagai tahapan kapitalisme ketika kekuatan kapitalis monopolistis mendominasi negara dan mendorong ekspansi untuk akumulasi kapital. Dari sudut pandang ini, Rusia di bawah Putin dinilai tidak dapat langsung dikategorikan sebagai negara yang didominasi kapitalis monopoli. Disebutkan pula bahwa sejak 2000 hingga 2020 Putin agresif memenjarakan oligark yang dianggap merugikan kekayaan negara.

Tulisan tersebut mengakui Putin bukan sosialis, bahkan digambarkan sebagai politisi nasionalis reaksioner yang dapat menggunakan kekuasaan untuk membungkam kelompok yang dianggap ancaman. Contoh yang disebut adalah represi terhadap kelompok LGBTQ dan oposisi kiri-radikal. Meski demikian, penulis menilai hal itu tidak otomatis menyamakan posisi Rusia dengan AS dalam konflik ini, dan menyebut AS sebagai kekuatan imperialis utama dalam konteks tersebut.

Dinamika politik dalam negeri Ukraina pasca-2014

Untuk menjelaskan mengapa invasi terjadi, analisis ini menempatkan perhatian pada dinamika politik internal Ukraina setelah Revolusi Maidan 2014 yang menjatuhkan Presiden pro-Rusia Viktor Yanukovich. Politik Ukraina disebut terbelah, sementara kelompok penolak Rusia menjadi dominan dalam demokrasi multipartai yang berkembang setelahnya.

Dalam konteks ini, dipaparkan bahwa sekitar 17% populasi Ukraina mengidentifikasi diri sebagai Rusia. Kebijakan yang dianggap diskriminatif disebut muncul, termasuk undang-undang parlemen Ukraina pada 2014 yang menjadikan bahasa Ukraina sebagai satu-satunya bahasa di sekolah dasar, serta disebut menyingkirkan bahasa Rusia yang digunakan sehari-hari dan berdampak pada minoritas lain yang terbiasa memakai bahasa Rusia. Disebut pula penahanan Viktor Medvedchuk, pimpinan partai oposisi terbesar di parlemen Ukraina, dengan tuduhan pengkhianatan karena kedekatannya dengan Putin.

Selain itu, analisis ini menyebut ruang politik pasca-2014 turut membuka pertumbuhan gerakan fasis di Ukraina, yang dipaparkan membawa propaganda anti-komunisme, anti-semitisme, dan ultranasionalisme. Disebutkan adanya kekerasan terhadap komunitas LGBTQ, Romani, dan kelompok kiri-sosialis, termasuk kasus pembakaran hidup-hidup 39 anggota serikat buruh di Odessa. Partai Komunis Ukraina juga disebut terpaksa beroperasi di bawah tanah.

Perkembangan tersebut dinilai mendapat dukungan dari AS, antara lain dengan menyebut pertemuan senator AS John McCain dengan pimpinan kelompok fasis Ukraina Oleh Tyanhnybok beberapa bulan sebelum Revolusi Maidan.

Crimea, Donbas, referendum, dan Perjanjian Minsk

Dalam membaca intervensi Rusia di Crimea dan Donbas, analisis ini menyatakan bahwa ketidakpuasan populasi etnik Rusia di wilayah tersebut terhadap kebijakan diskriminatif di Ukraina turut menjadi faktor. Masuknya militer Rusia disebut tidak sepenuhnya “satu arah” karena adanya dukungan internal di wilayah yang etnik Rusianya mayoritas.

Disebutkan bahwa sebelum intervensi militer Rusia, Crimea menyelenggarakan referendum yang hasilnya mayoritas mendukung unifikasi dengan Rusia. Namun, referendum itu juga dinilai tidak sepenuhnya murni aspirasi populer karena ada peran elite lokal yang dekat dengan Rusia, dan mayoritas negara anggota PBB disebut tidak mengakui referendum tersebut.

Untuk Donetsk dan Luhansk, dipaparkan bahwa Donetsk telah mendeklarasikan kemerdekaan sejak April 2014 melalui referendum lokal. Pemerintah Ukraina disebut pernah berjanji memberikan otonomi luas dalam kerangka Perjanjian Minsk II (September 2014), tetapi hingga 2022 komitmen itu dinilai tidak dipenuhi. Selain itu, pada 2019 parlemen Ukraina disebut mengamendemen konstitusi untuk mencantumkan keanggotaan Ukraina dalam NATO.

Agenda yang didorong: anti-perang dan anti-imperialisme

Kesimpulan analisis tersebut menempatkan “jantung permasalahan” pada ekspansi pengaruh AS melalui NATO di Eropa Timur yang diakomodasi kelas berkuasa Ukraina untuk menghalau pengaruh Rusia. Dengan karakter kepemimpinan Putin yang disebut reaksioner, invasi dipandang sebagai opsi yang dianggap “logis” dari sudut pandang Rusia untuk menghentikan ekspansi NATO melalui Ukraina—namun tidak otomatis dianggap sah.

Invasi juga dinilai berisiko memperbesar sentimen anti-Rusia di tingkat internasional. Dalam perspektif sosialis revolusioner, perang idealnya diubah menjadi “perang kelas”, dan kekalahan Rusia disebut berpotensi membuka ruang penguatan gerakan sosialis di Rusia. Namun, gerakan sosialis di Rusia digambarkan terbelah; Partai Komunis Federasi Rusia disebut cenderung menerima keputusan invasi, sementara kelompok sosialis yang menentang Putin dinilai kecil dan belum mampu memobilisasi perlawanan luas.

Di tengah lemahnya gerakan sosialis di Rusia, Ukraina, dan internasional, agenda yang dipandang paling mungkin diperjuangkan adalah deeskalasi dan perdamaian di Eropa Timur. Seruan yang ditekankan mencakup:

• Tekanan agar Rusia menghentikan agresi militernya karena perang dinilai akan menelan banyak korban dan tidak menjamin stabilitas regional.
• Dorongan agar Rusia dan Ukraina duduk dalam negosiasi untuk membangun perdamaian di perbatasan.
• Penolakan perluasan pengaruh AS melalui NATO di Ukraina dan seruan agar Ukraina bersikap netral terhadap AS maupun Rusia.
• Peringatan bahwa perang dapat menguntungkan kelas kapitalis di industri senjata serta industri minyak dan gas.

Dengan dua agenda anti-perang—menolak ekspansi pengaruh AS-NATO di Eropa Timur dan menuntut penghentian agresi militer Rusia—analisis ini menutup dengan penekanan pada pentingnya deeskalasi segera untuk mencegah korban lebih besar dan memperkecil perluasan konflik.