Hongaria memasuki babak politik baru setelah Viktor Orbán mengakui kekalahan dalam pemilihan parlemen pada 12 April 2026, mengakhiri 16 tahun masa kekuasaannya. Penantangnya, Péter Magyar, memimpin partai baru Tisza meraih kemenangan telak dan mengamankan mayoritas dua pertiga di parlemen—sebuah capaian yang dinilai berdampak luas, tidak hanya bagi politik domestik Hongaria, tetapi juga bagi Uni Eropa, Ukraina, Rusia, dan Amerika Serikat.
Dengan lebih dari 98 persen suara dihitung, Tisza memenangkan 138 dari 199 kursi parlemen. Kemenangan ini memberi Magyar ambang mayoritas yang memungkinkan amandemen konstitusi. Orbán menyebut hasil tersebut “menyakitkan”, mengucapkan selamat kepada pemenang pada malam pemilu, dan menyatakan akan mengambil peran sebagai oposisi. Partisipasi pemilih dilaporkan mencapai sekitar 80 persen, rekor tertinggi dalam sejarah demokrasi Hongaria.
Magyar, 45 tahun, bukan figur oposisi yang lazim. Ia berasal dari lingkungan Fidesz, partai Orbán, dan pernah menjadi bagian dari lingkaran kekuasaan. Ia mulai menonjol ke publik pada 2024 setelah skandal terkait pengampunan terhadap pelaku kejahatan seksual yang dihukum dan memiliki keterkaitan dengan lingkungan pemerintahan. Sejak itu, ia memisahkan diri dari kubu Orbán dan membangun dukungan melalui citra konservatif pro-Eropa, agenda reformasi, serta kritik terhadap budaya pengayaan diri yang ia kaitkan dengan pemerintahan sebelumnya.
Partai Tisza—dinamai dari sungai terbesar kedua di Hongaria—sebelumnya meraih sekitar 30 persen suara dalam pemilihan Parlemen Eropa 2024. Dalam kampanye pemilu nasional 2026, Magyar menegaskan dirinya sebagai konservatif yang mendukung kerja sama dengan Uni Eropa tanpa mengusung garis ideologi kiri. Pada malam kemenangan, ia menyampaikan kepada pendukungnya bahwa mereka telah menggulingkan rezim Orbán dan “membebaskan Hongaria”, seraya menekankan bahwa kemenangan ini memiliki konsekuensi institusional yang nyata.
Mayoritas dua pertiga menjadi kunci karena Orbán selama bertahun-tahun menggunakan kekuatan serupa untuk memperkuat struktur kekuasaan melalui perubahan konstitusional dan pengisian jabatan strategis. Dalam periode tersebut, Orbán disebut menempatkan loyalis pada Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Agung, dan otoritas media, serta membentuk ulang sistem pemilu sehingga ketimpangan peluang antara pemerintah dan oposisi tertanam secara struktural. Magyar menyatakan niat merebut kembali kendali institusional, termasuk menyerukan pengunduran diri Presiden Tamás Sulyok, Kepala Jaksa Gábor Bálint Nagy, serta pimpinan Mahkamah Konstitusi dan Otoritas Media.
Di bidang ekonomi, pemerintahan baru mewarisi kondisi yang digambarkan sulit. Komisi Eropa memperkirakan pertumbuhan PDB 2024 hanya 0,6 persen. Untuk 2026, proyeksi menunjukkan pemulihan moderat sekitar 2 hingga 3 persen, namun tetap dinilai jauh dari janji Orbán kepada pemilih. Inflasi pada 2025 kembali tinggi, berada di kisaran 4,5 hingga 5,1 persen, sementara upah disebut tidak mampu mengejar kenaikan harga. Forint juga mengalami volatilitas yang dinilai menggerus kepercayaan konsumen.
Salah satu beban terbesar adalah hubungan Hongaria dengan dana Uni Eropa. Karena isu supremasi hukum—termasuk independensi peradilan, korupsi dalam pengadaan publik, dan konflik kepentingan—Komisi Eropa membekukan sekitar 22 miliar euro dana kohesi. Pada akhir 2024, lebih dari 1 miliar euro dilaporkan hilang secara permanen karena pemerintah Orbán gagal memenuhi persyaratan reformasi. Selain itu, terdapat ketidakpastian hukum terkait proses di Mahkamah Eropa mengenai apakah sekitar 10 miliar euro yang sempat dilepaskan sementara telah dicairkan secara sah. Magyar berjanji memulihkan supremasi hukum untuk membuka kembali akses terhadap dana yang dibekukan, dengan perkiraan ekonom yang dekat dengan Tisza menyebut potensi mobilisasi hingga 8 triliun forint bagi anggaran negara dalam jangka menengah.
Program ekonomi Tisza menggabungkan kebijakan konservatif dengan penyesuaian sosial terarah. Rencana yang disampaikan mencakup pemotongan pajak penghasilan bagi kelompok berpendapatan di bawah median, pajak kekayaan 1 persen per tahun untuk aset di atas 1 miliar forint (sekitar 2,6 juta euro), penggandaan tunjangan anak, serta penyesuaian pensiun mengikuti inflasi. Tisza juga menyatakan akan merevitalisasi sistem kesehatan melalui program investasi besar, di tengah laporan bahwa sebagian rumah sakit kekurangan perlengkapan dasar. Dalam kebijakan moneter jangka panjang, Tisza menargetkan pengenalan euro dengan menetapkan “tanggal target yang dapat diprediksi dan dicapai”, meski pemenuhan kriteria Maastricht disebut masih menjadi tanda tanya yang bergantung pada disiplin fiskal pemerintah baru.
Di tingkat Eropa, hasil pemilu memicu reaksi positif dari sejumlah pemimpin Uni Eropa. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengucapkan selamat kepada Magyar dan menyatakan kesiapan bekerja sama erat, menyebut Hongaria telah “memilih Eropa” dan “menemukan jalannya kembali ke jalur Eropa”. Presiden Dewan Uni Eropa António Costa dan Presiden Parlemen Eropa Roberta Metsola menyampaikan sentimen serupa. Kanselir Austria Merz juga mengucapkan selamat dan menyatakan harapan untuk bekerja sama demi “Eropa yang kuat, aman, dan bersatu”.
Rasa lega di Brussels dipahami dalam konteks peran Hongaria di bawah Orbán yang kerap memblokir atau menunda inisiatif penting Uni Eropa, termasuk embargo minyak terhadap Rusia, bantuan keuangan untuk Ukraina, dan langkah-langkah dalam negosiasi aksesi Ukraina. Pada paruh kedua 2024 saat memegang Kepresidenan Dewan Uni Eropa, pemerintah Orbán bahkan menggunakan slogan “Make Europe Great Again” dan secara terbuka menyatakan tidak akan memajukan pembicaraan aksesi Ukraina selama masa kepresidenannya. Karena keputusan perluasan Uni Eropa memerlukan persetujuan bulat 27 negara anggota, satu veto saja cukup untuk menghambat proses tanpa batas waktu.
Tisza merupakan anggota Partai Rakyat Eropa (EPP), kelompok tengah-kanan terbesar di Parlemen Eropa. Magyar tidak memposisikan diri sebagai federalis pro-integrasi yang agresif, melainkan sebagai konservatif nasional yang melihat Uni Eropa sebagai pelindung kedaulatan, bukan ancamannya. Konsekuensi praktis yang diantisipasi adalah berakhirnya sikap obstruktif permanen Budapest, yang dapat meningkatkan kemampuan Uni Eropa bertindak dalam isu-isu kunci, termasuk bantuan bagi Ukraina, kelanjutan negosiasi aksesi Kyiv, dan konsistensi kebijakan sanksi terhadap Rusia.
Pergeseran politik di Budapest juga berpotensi memengaruhi dinamika Eropa Tengah. Kelompok Visegrád—Polandia, Republik Ceko, Hongaria, dan Slovakia—disebut terbelah akibat perang di Ukraina. Polandia dan Republik Ceko termasuk pendukung kuat Kyiv, sementara Hongaria di bawah Orbán dan Slovakia di bawah Robert Fico menjadi penyeimbang yang lebih pro-Rusia. Dengan Hongaria yang lebih pro-Eropa di bawah Magyar, konstelasi kawasan dapat berubah, termasuk potensi kedekatan kembali dengan Polandia yang dipimpin Donald Tusk.
Bagi Moskow, kekalahan Orbán dipandang sebagai kemunduran strategis. Selama bertahun-tahun, Hongaria disebut berperan sebagai pengungkit di dalam Uni Eropa dan NATO, antara lain dengan menghambat sanksi, menunda bantuan keuangan ke Ukraina, membatasi pengiriman senjata melalui wilayahnya, serta mempertahankan hubungan energi dengan Rusia. Menjelang pemilu, transkrip percakapan telepon yang dipublikasikan—yang disebut diperoleh Bloomberg—menunjukkan Orbán menawarkan dukungan kepada Vladimir Putin dengan pernyataan, “Apa pun itu, saya siap membantu Anda,” dan hal ini dilaporkan merugikan Orbán pada fase akhir kampanye.
Laporan dari beberapa badan intelijen Eropa juga menyebut adanya upaya campur tangan Rusia dalam kampanye pemilu melalui tim “teknolog politik” yang ditempatkan di kedutaan Rusia di Budapest untuk melakukan manipulasi media sosial dan disinformasi. Koordinator yang disebut dalam laporan itu adalah Vadim Titov, yang dikaitkan dengan operasi serupa di Moldova. Namun operasi tersebut dilaporkan gagal memengaruhi pemilih.
Rusia juga menghadapi ketidakpastian terkait proyek energi besar Paks II, pembangkit listrik tenaga nuklir bernilai miliaran euro yang dibangun dan dibiayai Rosatom. Proyek ini secara resmi dimulai pada Februari 2026, dan Tisza menyatakan akan melakukan peninjauan komprehensif. Selain itu, Tisza memasukkan target untuk mengakhiri ketergantungan energi pada Rusia secara bertahap pada 2035 serta menggandakan porsi energi terbarukan pada 2040, meski kecepatan transisi dinilai bergantung pada kondisi keuangan.
Di Amerika Serikat, perubahan kekuasaan di Hongaria juga membawa implikasi politik. Orbán dikenal memiliki kedekatan ideologis dengan Donald Trump, dengan kesamaan pandangan terkait penolakan lembaga supranasional, nasionalisme Kristen, serta serangan terhadap media dan peradilan. Trump pernah menyebut Orbán sebagai “pemimpin hebat” dan “teman”, dan pada Oktober 2025, dalam pertemuan di Mar-a-Lago, disebut memberi Orbán pengecualian untuk mengimpor energi Rusia. Menjelang hari pemilu, Trump juga ikut campur melalui Truth Social dengan menjanjikan “kekuatan ekonomi penuh” AS bagi Hongaria jika Orbán menang, namun hal ini dilaporkan tidak berpengaruh.
Bagi pemerintahan Trump, kemenangan Magyar berarti hilangnya sekutu ideologis penting di Eropa, tetapi dampak praktisnya dinilai lebih ambivalen. Magyar menyatakan rencana memperkuat posisi Hongaria di NATO, sesuatu yang dapat dipandang positif oleh Washington dari sisi keandalan aliansi, meski kehilangan “model” illiberalisme Eropa dapat menjadi pukulan naratif bagi kalangan pendukung Trump.
Untuk Ukraina, perubahan di Budapest membuka peluang, meski bukan jaminan dukungan tanpa syarat. Orbán sebelumnya menjadi salah satu hambatan utama dalam proses aksesi Ukraina ke Uni Eropa dan dalam dukungan finansial Uni Eropa untuk Kyiv. Magyar mengisyaratkan sikap yang tidak lagi bermusuhan, dan Tisza pada dasarnya tidak menentang aksesi Ukraina. Namun, mengingat skeptisisme domestik terhadap Ukraina yang disebut telah lama dipupuk media pro-Orbán, pemerintah baru diperkirakan tetap berhati-hati, termasuk kemungkinan menghindari keterlibatan langsung dalam pengiriman senjata. Perbedaan utamanya diperkirakan terletak pada berakhirnya penghambatan aktif terhadap proses dan keputusan Uni Eropa terkait Ukraina.
Meski kemenangan Tisza membuka ruang perubahan besar, tantangan struktural dinilai tetap berat. Enam belas tahun pemerintahan Orbán meninggalkan jejaring institusional yang dalam—mulai dari hakim dan jaksa yang loyal, media yang dikendalikan negara, hingga jaringan oligarki dan struktur ekonomi yang berafiliasi dengan partai. Bahkan dengan mayoritas dua pertiga, pemerintah baru diperkirakan menghadapi perlawanan institusional. Selain itu, pendanaan janji kampanye—kesehatan, tunjangan anak, penyesuaian pensiun, dan perumahan sosial—dinilai belum sepenuhnya terjamin. Magyar mengandalkan kombinasi pencairan dana Uni Eropa dan penghematan dari langkah anti-korupsi untuk membangun ruang fiskal, sebuah strategi yang disebut masuk akal namun berisiko.
Pertanyaan berikutnya adalah apakah Magyar dapat mempertahankan efektivitas politiknya saat beralih dari mobilisasi oposisi ke tata kelola pemerintahan. Agenda seperti pemulihan supremasi hukum, negosiasi dana Uni Eropa, peninjauan Paks II, serta pemenuhan kebutuhan sosial di tengah tekanan ekonomi akan menjadi ujian utama. Hongaria telah memilih arah yang lebih pro-Eropa; keberlanjutan manfaatnya akan bergantung pada kemampuan pemerintah baru membangun kembali fungsi negara dari warisan yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya.
