Hongaria mengalami pergantian kekuasaan besar dalam pemilihan parlemen 2026. Setelah 16 tahun berkuasa, Perdana Menteri Viktor Orbán mengakui kekalahan dari penantangnya, Péter Magyar, yang memimpin partai baru Tisza meraih kemenangan telak dan mengamankan mayoritas dua pertiga di parlemen. Hasil ini dipandang berdampak luas, tidak hanya bagi politik domestik Hongaria, tetapi juga bagi dinamika Uni Eropa, Rusia, Amerika Serikat, dan Ukraina.
Dengan lebih dari 98 persen suara dihitung, Tisza meraih 138 dari 199 kursi parlemen, melampaui ambang mayoritas dua pertiga yang memungkinkan perubahan konstitusi. Orbán menyebut hasil tersebut “menyakitkan”, mengucapkan selamat kepada pemenang pada malam pemilu, dan menyatakan akan mengambil peran sebagai oposisi. Partisipasi pemilih dilaporkan mencapai sekitar 80 persen, menjadi salah satu yang tertinggi dalam sejarah demokrasi Hongaria.
Magyar, 45 tahun, bukan figur oposisi konvensional. Ia berasal dari lingkungan Fidesz—partai yang dipimpin Orbán—dan pernah menjadi orang dalam pemerintahan. Ia juga dikenal sebagai mantan suami Judit Varga, mantan Menteri Kehakiman. Magyar mulai tampil menonjol di ruang publik pada 2024 setelah mencuatnya skandal terkait pengampunan terhadap pelaku kejahatan seksual dari lingkaran pemerintahan. Sejak itu, ia memisahkan diri dari kubu Orbán dan membangun dukungan lewat citra konservatif pro-Eropa serta agenda reformasi yang menolak praktik pengayaan diri di sekitar kekuasaan.
Partai Tisza—dinamai dari sungai terbesar kedua di Hongaria—sebelumnya sudah menunjukkan kenaikan cepat. Dalam pemilihan Parlemen Eropa 2024, Tisza meraih sekitar 30 persen suara dan segera menjadi kekuatan baru yang diperhitungkan. Dalam kampanye pemilu nasional, Magyar menekankan posisinya sebagai konservatif yang pro-Eropa, berorientasi reformasi, dan tidak mengusung ideologi kiri. Pada malam kemenangan, ia menyampaikan pesan bahwa gerakannya telah menggulingkan rezim Orbán dan “membebaskan” Hongaria.
Mayoritas dua pertiga memiliki arti strategis di Hongaria. Selama berkuasa sejak 2010, Orbán memanfaatkan mayoritas super untuk memperkuat struktur kekuasaan melalui perubahan konstitusional, penempatan loyalis di lembaga-lembaga kunci seperti Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Agung, dan otoritas media, serta pembentukan ulang sistem pemilu. Magyar menyatakan niat untuk merebut kembali kendali institusional itu. Dalam pidato malam pemilu, ia menyerukan pengunduran diri Presiden Tamás Sulyok, Kepala Jaksa Gábor Bálint Nagy, serta pimpinan Mahkamah Konstitusi dan Otoritas Media.
Namun, kemenangan politik ini datang bersama beban ekonomi. Dalam laporan yang dikutip dari perkiraan Komisi Eropa, pertumbuhan PDB Hongaria pada 2024 diproyeksikan hanya 0,6 persen. Walau ada perkiraan pemulihan moderat pada 2026 sekitar 2 hingga 3 persen, angka tersebut dinilai masih jauh dari janji-janji ekonomi era Orbán. Inflasi pada 2025 kembali tinggi di kisaran 4,5 hingga 5,1 persen, sementara upah disebut tidak mampu mengejar kenaikan harga. Mata uang forint juga digambarkan volatil, menekan kepercayaan konsumen.
Salah satu persoalan terbesar adalah hubungan Hongaria dengan dana Uni Eropa. Karena isu supremasi hukum—termasuk independensi peradilan, korupsi pengadaan publik, dan konflik kepentingan—Komisi Eropa membekukan sekitar 22 miliar euro dana kohesi. Pada akhir 2024, lebih dari 1 miliar euro disebut hilang permanen karena pemerintah Orbán gagal memenuhi syarat reformasi. Ketidakpastian juga muncul akibat proses di Mahkamah Eropa terkait apakah sekitar 10 miliar euro yang sempat dilepas telah dicairkan secara sah. Selama kampanye, Magyar berjanji memulihkan supremasi hukum untuk membuka kembali akses ke dana yang dibekukan. Perkiraan konservatif dari ekonom yang dekat dengan Tisza menyebut hingga 8 triliun forint dapat dimobilisasi bagi anggaran negara dalam jangka menengah melalui jalur tersebut.
Agenda ekonomi Tisza memadukan kebijakan konservatif dengan penyesuaian sosial terarah. Rencana yang disebutkan mencakup pemotongan pajak penghasilan untuk warga berpendapatan di bawah median, pajak kekayaan 1 persen per tahun untuk aset di atas satu miliar forint (sekitar 2,6 juta euro), penggandaan tunjangan anak, serta penyesuaian inflasi pada pensiun. Tisza juga menargetkan revitalisasi sistem kesehatan melalui program investasi besar, di tengah laporan bahwa beberapa rumah sakit kekurangan perlengkapan dasar. Dalam kebijakan moneter, Tisza memasang tujuan jangka panjang untuk mengadopsi euro dengan “tanggal target yang dapat diprediksi dan dicapai”, meski pemenuhan kriteria Maastricht dinilai masih menjadi pertanyaan yang bergantung pada disiplin fiskal pemerintah baru.
Di tingkat Eropa, pergantian kekuasaan ini disambut positif. Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen menyampaikan ucapan selamat kepada Magyar pada malam pemilu dan menyatakan kesiapan bekerja sama erat, seraya menulis bahwa “Hongaria telah memilih Eropa”. Presiden Dewan Uni Eropa António Costa dan Presiden Parlemen Eropa Roberta Metsola menyampaikan pesan serupa. Kanselir Austria Merz juga mengucapkan selamat dan menyatakan harapan kerja sama untuk “Eropa yang kuat, aman, dan bersatu”.
Rasa lega di Brussel tidak terlepas dari peran Budapest di bawah Orbán yang kerap memblokir atau menunda agenda penting Uni Eropa, termasuk embargo minyak terhadap Rusia, bantuan keuangan untuk Ukraina, serta pembukaan bab negosiasi aksesi Ukraina. Saat memegang Kepresidenan Dewan Uni Eropa pada paruh kedua 2024, pemerintah Hongaria bahkan mengusung slogan “Make Europe Great Again” dan menyatakan tidak akan memajukan pembicaraan aksesi Ukraina selama masa kepresidenannya. Karena banyak keputusan perluasan Uni Eropa memerlukan persetujuan bulat, satu veto dari Hongaria sudah cukup untuk menghambat proses tanpa batas waktu.
Magyar dan Tisza diposisikan sebagai konservatif yang konstruktif terhadap Uni Eropa. Tisza merupakan anggota Partai Rakyat Eropa, kelompok tengah-kanan terbesar di Parlemen Eropa. Dalam kerangka ini, perubahan yang diharapkan bukanlah lonjakan integrasi yang euforia, melainkan berakhirnya sikap obstruktif yang selama ini menahan langkah-langkah bersama Uni Eropa. Jika hubungan menjadi lebih konstruktif, sejumlah kebijakan dapat berjalan lebih lancar, termasuk bantuan Uni Eropa untuk Ukraina, kelanjutan negosiasi aksesi Kyiv, serta konsistensi kebijakan sanksi terhadap Rusia.
Dampak lain diperkirakan terasa pada keseimbangan kekuatan Eropa Tengah. Kelompok Visegrád—Polandia, Republik Ceko, Hongaria, dan Slovakia—terbelah akibat perang di Ukraina. Polandia dan Republik Ceko termasuk pendukung kuat Kyiv, sementara Hongaria di era Orbán dan Slovakia di bawah Robert Fico kerap dipandang sebagai penyeimbang yang lebih dekat ke Rusia. Dengan Hongaria yang lebih pro-Eropa di bawah Magyar, konfigurasi kerja sama kawasan dapat berubah dan memengaruhi dinamika internal Uni Eropa.
Bagi Moskow, kekalahan Orbán disebut sebagai kemunduran geopolitik. Selama bertahun-tahun, Hongaria di bawah Orbán menjadi pengungkit di dalam Uni Eropa dan NATO, antara lain dengan menunda sanksi, menghambat bantuan keuangan untuk Ukraina, serta mempertahankan hubungan energi dengan Rusia. Disebutkan pula bahwa beberapa hari sebelum pemilu, transkrip percakapan telepon dipublikasikan yang memuat pernyataan Orbán kepada Vladimir Putin: “Apa pun itu, saya siap membantu Anda.” Dokumen tersebut, yang disebut diperoleh Bloomberg, dinilai merugikan Orbán di fase akhir kampanye.
Laporan lain menyebut adanya dugaan campur tangan Rusia selama kampanye. Menurut laporan dari beberapa badan intelijen Eropa, Rusia mengirim tim “teknolog politik” berkedok diplomatik ke kedutaan di Budapest untuk melakukan manipulasi media sosial dan disinformasi demi mendukung Orbán. Operasi itu dikatakan gagal memengaruhi pemilih.
Dalam bidang energi, pemerintahan baru juga berpotensi mengubah arah. Proyek pembangkit listrik tenaga nuklir Paks II—proyek bernilai miliaran euro yang dibangun dan dibiayai perusahaan negara Rusia, Rosatom—secara resmi disebut telah dimulai sejak Februari 2026. Tisza menyatakan akan meninjau proyek tersebut secara komprehensif. Selain itu, platform pemilu Tisza menyebut target mengakhiri ketergantungan energi pada Rusia secara bertahap pada 2035 dan menggandakan porsi energi terbarukan pada 2040, meski kecepatan transisi akan bergantung pada kondisi keuangan.
Di Amerika Serikat, perubahan di Budapest juga memunculkan konsekuensi politik. Orbán selama ini dikenal memiliki kedekatan ideologis dengan Donald Trump. Trump beberapa kali memuji Orbán dan, menurut laporan, pada Oktober 2025 dalam pertemuan di Mar-a-Lago memberikan pengecualian bagi Orbán terkait impor energi Rusia. Menjelang pemilu, Trump juga secara terbuka menyatakan dukungan di Truth Social dengan menjanjikan “kekuatan ekonomi penuh” AS jika Orbán menang, namun intervensi itu tidak mengubah hasil.
Bagi pemerintahan Trump, kemenangan Magyar berarti hilangnya sekutu ideologis penting di Eropa. Namun dampaknya tidak sepenuhnya satu arah. Magyar menyatakan rencana memperkuat posisi Hongaria di NATO, yang dapat membuat Budapest lebih dapat diandalkan dalam kerja sama pertahanan. Situasi ini menciptakan dilema: Washington kehilangan figur yang sejalan secara ideologis, tetapi berpotensi memperoleh mitra yang lebih kooperatif dalam kebijakan keamanan.
Bagi Ukraina, pergantian kekuasaan di Hongaria membuka peluang, meski bukan jaminan. Orbán selama ini menjadi salah satu penghambat utama proses aksesi Ukraina ke Uni Eropa. Magyar mengisyaratkan pendekatan yang tidak sekeras pendahulunya, dan Tisza disebut pada dasarnya tidak menentang aksesi Ukraina. Namun, mengingat skeptisisme terhadap Ukraina yang telah mengakar dalam politik domestik Hongaria, Magyar diperkirakan tidak akan serta-merta menjadi pendukung tanpa syarat, termasuk dalam isu pengiriman senjata. Perubahan yang paling signifikan diperkirakan berupa berakhirnya hambatan aktif: Magyar dinilai kecil kemungkinan memveto negosiasi aksesi atau memblokir bantuan keuangan Uni Eropa yang sudah disepakati untuk Kyiv.
Meski demikian, tantangan terbesar pemerintahan baru adalah warisan institusional era Orbán. Enam belas tahun pemerintahan yang dinilai semakin otokratis meninggalkan jaringan loyalis di lembaga hukum, media, dan struktur ekonomi yang terkait dengan partai, serta jejaring oligarki yang tidak mudah dibongkar hanya lewat kemenangan pemilu. Pemerintah baru juga menghadapi pertanyaan pembiayaan janji-janji kebijakan sosial—mulai dari kesehatan, tunjangan anak, penyesuaian pensiun, hingga perumahan sosial. Magyar mengandalkan kombinasi pencairan dana Uni Eropa dan penghematan dari langkah anti-korupsi untuk memperkuat fondasi fiskal, sebuah strategi yang disebut masuk akal tetapi berisiko.
Pergantian kekuasaan di Hongaria menandai berakhirnya satu era dan awal fase baru yang menentukan. Dukungan besar di parlemen memberi Magyar ruang manuver yang luas, tetapi beban ekonomi, resistensi institusional, serta tuntutan untuk segera menghadirkan hasil konkret akan menjadi ujian utama. Dampaknya juga akan terus diamati di Brussel, Kyiv, Washington, dan Moskow, mengingat posisi Hongaria yang selama ini memainkan peran penting dalam perdebatan strategis Eropa.
