DUBAI — Kelompok oposisi Iran yang terpecah-pecah menilai peluang untuk perubahan politik kian terbuka seiring melemahnya Republik Islam dibanding banyak periode dalam beberapa dekade terakhir. Namun, sejumlah aktivis yang pernah terlibat dalam gelombang protes besar menyatakan belum siap mendorong kerusuhan massal ketika negara mereka sedang berada dalam situasi diserang dan masyarakat diliputi ketakutan serta gangguan.
Sejumlah tokoh penentang Republik Islam yang berada di pengasingan kembali menyerukan protes jalanan. Di wilayah perbatasan, kelompok separatis Kurdi dan Baluchi disebut tampak siap bangkit, sementara serangan Israel menghantam aparat keamanan Iran.
Meski demikian, setiap tantangan langsung terhadap kekuasaan Republik Islam yang telah bertahan 46 tahun dinilai kemungkinan tetap membutuhkan semacam pemberontakan rakyat. Apakah hal itu mungkin terjadi dalam waktu dekat masih menjadi perdebatan.
Putra mendiang Shah, Reza Pahlavi, yang tinggal di Amerika Serikat, mengatakan dalam wawancara media pekan ini bahwa ia ingin memimpin transisi politik. Ia menyebut situasi saat ini sebagai peluang terbaik untuk menggulingkan Republik Islam dalam empat dekade, seraya menyatakan “ini adalah momen kita dalam sejarah”.
Perubahan rezim juga disebut sebagai salah satu tujuan dalam perang bagi Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahkan menyampaikan pesan kepada rakyat Iran dengan mengatakan bahwa Israel “juga membuka jalan bagi kalian untuk meraih kebebasan”.
Di sisi lain, sistem pemerintahan Iran yang selama ini dikenal mahir meredam unjuk rasa publik menunjukkan tanda-tanda kesiapan menghadapi potensi protes. Mohammad Amin, anggota milisi Basij yang kerap dikerahkan untuk melawan demonstran, mengatakan unitnya di Qom telah disiagakan untuk membasmi mata-mata Israel dan melindungi Republik Islam.
Namun, para aktivis menilai serangan yang menyasar hierarki keamanan—yang sebelumnya berperan menekan protes—pada saat yang sama juga memicu ketakutan dan gangguan besar bagi warga biasa, serta menimbulkan kemarahan terhadap otoritas Iran maupun Israel.
“Bagaimana orang-orang bisa turun ke jalan? Dalam situasi yang mengerikan seperti itu, orang-orang hanya fokus menyelamatkan diri mereka sendiri, keluarga mereka, rekan senegara mereka, dan bahkan hewan peliharaan mereka,” kata Atena Daemi, aktivis yang menghabiskan enam tahun di penjara sebelum meninggalkan Iran.
Kekhawatiran serupa disampaikan pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Narges Mohammadi dalam unggahan media sosial. Menanggapi permintaan Israel agar warga mengungsi dari beberapa bagian Teheran, ia menulis: “Jangan hancurkan kota saya.”
Dua aktivis lain di Iran yang pernah ikut dalam protes massa dua tahun lalu setelah kematian Mahsa Amini dalam tahanan juga mengatakan belum berencana turun ke jalan. Salah satunya, mahasiswa di Shiraz, menyatakan akan bersuara setelah situasi pemogokan berakhir karena menilai “rezim ini bertanggung jawab atas perang”, namun meminta identitasnya dirahasiakan karena takut pembalasan.
Aktivis lainnya, yang mengaku kehilangan tempat kuliah dan sempat dipenjara selama lima bulan setelah protes 2022, mengatakan ia percaya pada perubahan rezim tetapi menilai belum saatnya berdemonstrasi. Ia dan teman-temannya tidak berencana menggelar atau bergabung dalam unjuk rasa, serta menolak seruan protes dari luar negeri. “Israel dan para pemimpin oposisi di luar negeri itu hanya memikirkan keuntungan mereka sendiri,” katanya.
Di luar kubu monarki Pahlavi, faksi oposisi utama di luar Iran adalah Organisasi Mujahidin Rakyat, juga dikenal sebagai MEK atau MKO. Kelompok ini merupakan faksi revolusioner pada 1970-an, namun kalah dalam perebutan kekuasaan setelah Shah digulingkan.
Kelompok tersebut disebut masih menghadapi penolakan dari banyak warga Iran karena pernah berpihak pada Irak dalam perang 1980–1988. Sejumlah kelompok hak asasi manusia juga menuduhnya melakukan pelanggaran di kamp-kampnya serta berperilaku seperti aliran sesat—tuduhan yang dibantah oleh Mujahidin.
Mujahidin menjadi kekuatan utama di balik Dewan Perlawanan Nasional Iran. Dalam forum di Paris pekan ini, pemimpin dewan Maryam Rajavi menegaskan penolakannya terhadap kembalinya monarki dengan menyatakan, “baik shah maupun mullah”.
Seberapa besar dukungan terhadap oposisi di luar Iran di dalam negeri masih belum jelas. Sebagian warga Iran disebut memiliki kenangan baik terhadap masa sebelum revolusi, meski periode itu juga banyak yang terlalu muda untuk mengingatnya.
Iran sendiri telah mengalami sejumlah protes nasional dengan pemicu berbeda: pada 2009 terkait dugaan pemilu presiden yang dicurangi, pada 2017 terkait penurunan standar hidup, dan pada 2022 dipicu isu hak-hak perempuan.
Mir-Hossein Mousavi, kandidat pemilu 2009 yang menurut para demonstran dicurangi, telah bertahun-tahun berada dalam tahanan rumah dan kini berusia 83 tahun. Mousavi mengusung agenda reformasi Republik Islam, bukan menggantinya—tujuan yang juga dianut sebagian demonstran dalam gerakan-gerakan berikutnya.
Bagi para penentang Republik Islam di dalam negeri, pertanyaan mengenai apakah dan kapan harus menggelar protes, agenda apa yang akan diperjuangkan, serta tokoh mana yang akan diikuti diperkirakan akan makin mendesak seiring berlanjutnya serangan udara Israel.
