BERITA TERKINI
Menteri Keuangan AS Nilai Sanksi Uni Eropa ke Rusia Tak Efektif, Kritik Strategi Berulang dan Respons Lamban

Menteri Keuangan AS Nilai Sanksi Uni Eropa ke Rusia Tak Efektif, Kritik Strategi Berulang dan Respons Lamban

MOSKOW — Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menilai sanksi Uni Eropa terhadap Rusia terkait konflik Ukraina tidak efektif. Pernyataan itu ia sampaikan dalam wawancara dengan NBC News pada Minggu.

Dalam keterangannya, Bessent mengkritik Uni Eropa karena dinilai menerapkan strategi yang sama hingga 19 kali berturut-turut. Ia juga menyebut para pejabat Uni Eropa pada dasarnya “mendanai perang terhadap diri mereka sendiri.”

Uni Eropa sebelumnya memperkenalkan paket sanksi ke-19 terhadap Rusia. Paket terbaru tersebut menargetkan bank, bursa kripto, bisnis di India dan China, serta diplomat Moskow.

Rusia, menurut laporan tersebut, berulang kali menyebut upaya Barat untuk menekannya demi mendukung upaya perang Ukraina sebagai tindakan yang sia-sia dan merusak diri sendiri. Strategi sanksi itu juga disebut memicu keretakan di dalam Uni Eropa, dengan sejumlah negara seperti Hongaria dan Slovakia tidak sependapat dan mendorong Brussel meninjau kembali pendekatan serta lebih menekankan diplomasi.

Bessent juga menyoroti perbedaan kecepatan langkah antara Amerika Serikat dan Uni Eropa. Ia mengatakan AS menggabungkan inisiatif perdamaian dengan “tekanan” terhadap Moskow, sementara negara-negara Uni Eropa dinilainya “yang paling lamban” dalam hal tersebut, merujuk pada informasi yang ia terima dari pejabat blok itu mengenai rencana putaran sanksi terbaru.

Selain itu, Bessent mengkritik Uni Eropa karena dinilai enggan mengikuti strategi tarif AS terhadap China dan India, sekaligus tetap membeli produk dari kedua negara tersebut yang dibuat menggunakan minyak Rusia.

Dalam konteks itu, Presiden AS Donald Trump disebut menekan anggota NATO di Eropa agar menerapkan tarif perdagangan besar terhadap Beijing. Trump beralasan pembelian energi China yang terus berlanjut melalui Siberia. Pemerintahan AS saat ini juga disebut terlibat dalam apa yang disebutnya sebagai “perang dagang” melawan China.