Tahun 2026 disebut akan menjadi titik awal fase percepatan baru bagi sektor pendidikan, setelah pada 2025 pemerintah membangun landasan kelembagaan yang dinilai paling menonjol dalam satu tahun terakhir. Namun, di tengah peluang besar tersebut, tantangan terkait kualitas, kesetaraan, dan inovasi tetap membayangi.

Dalam wawancara awal tahun dengan Surat Kabar Pendidikan dan Pelatihan, Menteri Pendidikan dan Pelatihan Nguyen Kim Son memaparkan capaian 2025, kondisi yang dihadapi sektor pendidikan, serta fokus kerja utama menjelang implementasi berbagai kebijakan baru.

Kerangka hukum baru dan kebijakan utama 2025

Menurut Nguyen Kim Son, pencapaian paling menonjol pada 2025 adalah terbentuknya kerangka kelembagaan baru untuk pendidikan, yang disebut memenuhi kebutuhan pembangunan negara yang lebih cepat dan kuat. Ia menilai 2025 menjadi tahun dengan jumlah undang-undang dan resolusi terbanyak yang pernah dikeluarkan dalam satu tahun.

Berdasarkan orientasi Partai, khususnya Resolusi No. 71-NQ/TW dari Politbiro tentang terobosan pengembangan pendidikan dan pelatihan, sektor pendidikan mengajukan dan mendapatkan persetujuan Majelis Nasional atas empat undang-undang: Undang-Undang tentang Guru; Undang-Undang perubahan dan penambahan sejumlah pasal Undang-Undang tentang Pendidikan; Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi (revisi); serta Undang-Undang tentang Pendidikan Vokasi (revisi).

Selain itu, Majelis Nasional juga mengesahkan empat resolusi, yaitu: resolusi tentang pendidikan prasekolah universal untuk anak usia 3–5 tahun; resolusi tentang pembebasan biaya sekolah dan dukungan untuk anak prasekolah, siswa sekolah dasar dan menengah, serta peserta didik program pendidikan umum; resolusi tentang sejumlah mekanisme dan kebijakan khusus untuk terobosan pengembangan pendidikan dan pelatihan; serta resolusi tentang kebijakan investasi Program Target Nasional modernisasi dan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan periode 2026–2035.

Menteri menyebut kombinasi empat undang-undang dan empat resolusi itu sebagai fondasi hukum penting untuk menjalankan sistem pendidikan modern, terkoordinasi, dan efektif ke depan.

Di sisi kebijakan, Kementerian Pendidikan dan Pelatihan juga menyebut telah menerapkan sejumlah program, antara lain penghapusan biaya sekolah bagi siswa dari prasekolah hingga SMA, dukungan biaya sekolah bagi siswa di sekolah swasta, pembangunan sekolah bertingkat di daerah perbatasan, penetapan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua di sekolah, serta proyek pendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.

Penataan organisasi dan penyelenggaraan ujian 2025

Dalam konteks penyederhanaan struktur organisasi dan penerapan model pemerintahan daerah dua tingkat, kementerian menyatakan telah mengurangi satu departemen umum menjadi satu departemen dan enam departemen. Kementerian juga menyusun arahan serta menerbitkan dokumen terkait desentralisasi dan penetapan kewenangan pemerintahan daerah dua tingkat, disertai pembentukan tim inspeksi dan pelatihan untuk membantu daerah mengatasi hambatan.

Nguyen Kim Son juga menyoroti penyelenggaraan Ujian Kelulusan SMA 2025 yang memiliki sejumlah karakteristik khusus. Ujian ini menjadi ujian pertama bagi siswa setelah penerapan Program Pendidikan Umum 2018, namun tetap mengakomodasi peserta dari Program Pendidikan Umum 2006 yang belum lulus atau perlu mengulang untuk keperluan masuk universitas.

Ujian 2025 juga disebut sebagai yang terbesar sejauh ini, dengan lebih dari 1,1 juta pendaftar—naik hampir 100.000 dibanding 2024. Ujian berlangsung di tengah restrukturisasi sistem inspeksi di semua tingkatan dan berakhirnya operasi kepolisian tingkat distrik. Penyelenggaraan ujian dilakukan oleh tiga tingkatan pemerintahan daerah, sementara penilaian dan pengumuman hasil ditangani oleh dua tingkatan pemerintahan daerah.

Prestasi siswa di ajang internasional

Di bidang pendidikan tingkat lanjut, kementerian mencatat partisipasi tujuh delegasi dengan 37 siswa dalam olimpiade internasional dan regional, dengan seluruh peserta meraih penghargaan: 13 medali emas, 16 medali perak, dan 8 medali perunggu. Capaian ini meningkat satu medali emas dan satu medali perak dibanding 2024.

Pada Olimpiade Kecerdasan Buatan Internasional 2025, delapan anggota tim nasional Vietnam juga meraih penghargaan, terdiri dari 3 medali emas, 1 medali perak, 3 medali perunggu, dan 1 sertifikat penghargaan. Vietnam menempati peringkat ke-4 dari 60 negara peserta.

Vietnam juga mencatat capaian tertinggi sepanjang keikutsertaan di International Science and Engineering Fair (ISEF) di Amerika Serikat sejak mulai berpartisipasi pada 2013. Pada 2025, delegasi Vietnam meraih 2 juara kedua, 1 juara ketiga, 3 juara keempat, serta 4 penghargaan khusus dari sponsor.

Peluang besar, tantangan tidak kecil

Menteri menilai pendidikan saat ini memasuki kondisi yang menguntungkan, yang kerap disebut sebagai “era baru”, karena peran pendidikan didefinisikan ulang dengan tanggung jawab dan misi yang lebih besar, sekaligus menerima perhatian khusus dari Partai, Negara, Majelis Nasional, Pemerintah, dan masyarakat.

Ia menyebut dukungan dan dorongan bagi tenaga pendidik dalam beberapa waktu terakhir turut menciptakan semangat dan momentum positif, yang dinilai menjadi fondasi penting untuk reformasi besar berikutnya.

Namun, ia juga menekankan sejumlah tantangan. Pertama, tuntutan pembangunan yang tinggi dengan target ambisius dan laju cepat, sementara kebiasaan lama, pola pikir ketinggalan zaman, dan cara kerja lama masih bertahan. Implementasi Resolusi No. 71-NQ/TW, menurutnya, membutuhkan perubahan pola pikir dan pendekatan sekaligus mengantisipasi hambatan.

Tantangan kedua adalah ketimpangan titik awal pendidikan antarwilayah dan kelompok penduduk. Kesenjangan sosial ekonomi, melebaranya jurang kaya-miskin, serta konsentrasi penduduk di kawasan perkotaan dan zona ekonomi utama menciptakan tekanan tersendiri. Sementara itu, daerah terpencil, kurang mampu, dan komunitas minoritas etnis masih menghadapi keterbatasan kesempatan belajar.

Selain itu, tuntutan integrasi internasional, transformasi digital, serta penerapan internet dan kecerdasan buatan dalam pendidikan memunculkan tantangan baru terkait perubahan metode mengajar, cara belajar, dan teknik penilaian. Menteri menyoroti perlunya memanfaatkan big data dan AI tanpa mengurangi otonomi peserta didik, kemampuan berpikir independen, dan kreativitas.

Ia menyebut AI dan teknologi pintar sebagai kondisi yang menguntungkan, namun menekankan perlunya kebijakan yang tepat, peningkatan kapasitas guru, serta inovasi tata kelola yang lebih cerdas. Penerapan teknologi, menurutnya, harus dikendalikan, aman, berorientasi pembangunan berkelanjutan, dan melayani tujuan jangka panjang pembangunan manusia.

Tantangan lain muncul dalam mobilisasi sumber daya sosial untuk pendidikan ketika faktor pasar semakin berpengaruh. Menteri menilai kondisi ini dapat memengaruhi lingkungan pendidikan dan relasi antarpemangku kepentingan, sehingga diperlukan upaya menjaga lingkungan yang sehat dan transparan agar hubungan guru-siswa tidak terkomersialisasi dan budaya sekolah tidak terdampak negatif.

Ia juga menyinggung tantangan pembinaan karakter dan etika siswa, termasuk pengendalian kekerasan di sekolah dan perilaku negatif lainnya, terutama di tengah pengaruh kuat media sosial dan internet.

Untuk pendidikan tinggi, tantangan utamanya disebut berkaitan dengan persaingan global dalam teknologi, sumber daya manusia, dan talenta. Menurutnya, universitas di berbagai negara bersaing ketat melatih dan menarik tenaga profesional. Tantangan ini mencakup upaya melatih, mempertahankan, dan mengembangkan sumber daya manusia domestik sekaligus menarik ahli internasional dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung.

Di luar itu, restrukturisasi sistem menuju penyederhanaan aparatur dan reformasi tata kelola pada 2026 juga diperkirakan memengaruhi kebiasaan, psikologi, serta kepentingan para pemangku kepentingan.

Fokus 2026: implementasi aturan baru dan penataan sistem

Menjelang 2026, yang disebut sebagai tahun pertama rencana lima tahun dan masa jabatan Kongres Nasional ke-14 Partai Komunis Vietnam, kementerian memprioritaskan penyempurnaan kerangka kelembagaan. Setelah undang-undang dan resolusi disahkan, kementerian menyatakan akan segera menerbitkan dekrit dan peraturan pelaksana agar implementasi dapat dimulai ketika seluruh aturan mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Bimbingan dan pelatihan juga direncanakan untuk memastikan keseragaman pelaksanaan di seluruh sektor.

Orientasi dan kebijakan utama Resolusi No. 71-NQ/TW juga akan dikonkretkan melalui proyek-proyek yang ditargetkan mulai berjalan sejak awal 2026.

Langkah-langkah yang disebut termasuk reorganisasi sistem pendidikan lokal agar selaras dengan model pemerintahan daerah dua tingkat, restrukturisasi jaringan universitas dan perguruan tinggi di seluruh negeri, serta penerapan ketentuan baru dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Pendidikan Vokasi. Salah satu poin yang disebut adalah penerapan model di mana Sekretaris Komite Partai juga menjabat sebagai rektor di lembaga pendidikan tinggi sebagaimana diatur.

Kementerian juga menyatakan program target nasional dan proyek investasi akan diimplementasikan lebih awal untuk memanfaatkan sumber daya baru secara efektif dan menciptakan kondisi bagi pencapaian tujuan sejak awal masa jabatan. Menteri menegaskan 2026 tidak hanya menjadi tahun awal, melainkan awal fase percepatan baru bagi pendidikan untuk lima tahun ke depan dan pengembangan jangka panjang sektor pendidikan dan pelatihan.

Pesan untuk guru, siswa, dan orang tua

Nguyen Kim Son menyebut 2026 sebagai tahun penting bagi negara dan sektor pendidikan: peluang pembangunan besar, perhatian terhadap pendidikan tinggi, namun tanggung jawab juga semakin berat.

Kepada tenaga pendidik, ia berharap para guru terus berinovasi, semakin menyadari peran, misi, tanggung jawab, dan kehormatan profesi, agar dapat menjalankan tugas dengan lebih baik dari hari ke hari. Kepada siswa, ia berharap mereka lebih proaktif dan kreatif, memanfaatkan peluang untuk terus belajar, berlatih, dan mengembangkan diri.

Ia juga menyampaikan harapan agar guru, pengelola pendidikan, dan siswa dapat menemukan kegembiraan dalam proses mengajar dan belajar, serta menyampaikan terima kasih kepada para orang tua yang selama ini mendukung sektor pendidikan.

Menteri menyatakan 2025 sebagai tahun terakhir masa jabatan telah menghadirkan banyak capaian yang menggembirakan dan menjadi fondasi serta arah yang lebih jelas bagi pengembangan pendidikan dalam 5–10 tahun ke depan dan seterusnya.