Pemerintah Filipina menetapkan status darurat energi nasional sebagai langkah antisipasi terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang dinilai berpotensi mengganggu pasokan dan stabilitas energi di dalam negeri.
Dalam pernyataan resmi pada Selasa, 24 Maret 2026, Presiden Ferdinand R. Marcos Jr. menyebut situasi global saat ini dapat memengaruhi ketersediaan energi domestik. Pemerintah pun menyiapkan serangkaian kebijakan untuk menjaga layanan publik tetap berjalan dan melindungi aktivitas ekonomi, terutama bagi kelompok rentan.
Salah satu langkah utama adalah peluncuran program terpadu Unified Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transport (Uplift). Inisiatif ini dirancang untuk menjaga kestabilan pasokan energi, memastikan layanan publik tetap beroperasi, serta menopang sektor ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
Dalam kebijakan tersebut, pengelolaan energi dipimpin oleh Kementerian Energi bersama lembaga terkait. Pemerintah juga membentuk Komite Uplift yang diketuai langsung oleh presiden dan melibatkan sejumlah kementerian strategis, termasuk sektor transportasi, keuangan, pertanian, serta perencanaan pembangunan, guna memperkuat koordinasi pelaksanaan kebijakan.
Untuk aspek teknis, Departemen Ekonomi, Perencanaan, dan Pembangunan ditunjuk sebagai sekretariat. Komite ini bertugas mengawasi distribusi bahan bakar, pangan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya, sekaligus memastikan layanan penting seperti transportasi, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur tetap beroperasi dengan baik.
Pemerintah menyatakan turut menyiapkan langkah jangka panjang, termasuk upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak serta menjaga stabilitas ekonomi nasional dari dampak gejolak global. Opsi pembentukan subkomite tambahan dan pelibatan instansi lain juga dipertimbangkan untuk memperkuat implementasi kebijakan.
Di sisi lain, Kementerian Energi diberikan kewenangan khusus untuk mengambil langkah cepat guna menjaga ketersediaan pasokan dan meminimalkan dampak gangguan pasar energi global.
Penetapan darurat energi ini berlangsung ketika Filipina masih berada dalam status bencana nasional selama satu tahun akibat Topan Tino (Kalmaegi) pada November sebelumnya. Status tersebut membuka ruang bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan tambahan, termasuk kemungkinan pengurangan atau penangguhan pajak bahan bakar apabila harga minyak dunia terus meningkat.
Melalui rangkaian kebijakan ini, pemerintah Filipina berupaya meredam dampak lanjutan krisis global sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan keberlangsungan kehidupan masyarakat di tengah ketidakpastian.
