Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan terbuka untuk membahas kemungkinan penempatan senjata nuklir Prancis di negara-negara Eropa lain. Pernyataan itu disampaikan Macron pada Selasa (13/5) dalam wawancara dengan stasiun televisi TF1.
Dalam wawancara tersebut, Macron menyinggung bahwa Amerika Serikat sudah lebih dulu menempatkan pesawat bersenjata nuklir di Eropa. Ia mengatakan Prancis siap membuka diskusi serupa bersama mitra-mitra Eropa, dengan kerangka pembicaraan yang disebutnya akan dirumuskan dalam beberapa bulan ke depan.
Macron menegaskan, jika opsi itu dibahas lebih lanjut, ada sejumlah syarat yang akan diberlakukan. Ia menyatakan Prancis tidak akan menanggung biaya keamanan negara lain. Selain itu, kemampuan pertahanan Prancis harus tetap utuh, dan kendali atas penggunaan senjata nuklir akan tetap berada di tangan Presiden Prancis.
Menurut data Institut Riset Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI), Prancis saat ini memiliki sekitar 290 hulu ledak nuklir. Dengan jumlah tersebut, Prancis disebut sebagai kekuatan nuklir terbesar keempat di dunia setelah Rusia, Amerika Serikat, dan Cina.
Dalam wawancara yang berlangsung lebih dari tiga jam itu, Macron juga menekankan bahwa Prancis tidak ingin memicu eskalasi perang lebih luas terkait invasi Rusia ke Ukraina. Ia menyatakan pihaknya ingin membantu Ukraina mempertahankan diri, namun tidak ingin mengobarkan “Perang Dunia III”. Macron, yang akan lengser pada 2027, menambahkan bahwa perang harus segera diakhiri dan Ukraina perlu berada dalam posisi sekuat mungkin untuk memasuki proses negosiasi.
Macron mengatakan Prancis tetap mendukung Ukraina di tengah upaya baru untuk mendorong Presiden Rusia Vladimir Putin kembali ke meja perundingan. Ia menyebut niat Prancis dan sekutu-sekutu Eropa Kyiv adalah memberlakukan sanksi jika Rusia tidak mematuhi usulan gencatan senjata di Ukraina yang diajukan pihak Eropa.
Dalam beberapa bulan terakhir, Prancis mengambil peran utama dalam mendorong respons terkoordinasi dari Eropa untuk membela Ukraina. Macron juga disebut memanfaatkan hubungannya yang cukup baik dengan Presiden AS Donald Trump dalam pembicaraan mengenai penyelesaian perang yang telah berlangsung selama tiga tahun.
Pada Maret lalu, Macron sempat mengusulkan pembicaraan dengan sekutu dekat mengenai bagaimana senjata nuklir Prancis dapat berkontribusi dalam melindungi benua Eropa. Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran Eropa mengenai ancaman dari Rusia, serta ketidakpastian atas komitmen nuklir Amerika Serikat.
Kanselir Jerman Friedrich Merz turut menyatakan ketertarikannya untuk menjadi tuan rumah bagi senjata nuklir Prancis. Namun, dalam konferensi pers bersama Macron di Paris pekan lalu, Merz menegaskan bahwa langkah itu “secara tegas bukanlah pengganti dari jaminan nuklir yang saat ini diberikan oleh Amerika Serikat kepada Eropa”. Merz juga sebelumnya menekankan bahwa Jerman “tidak bisa dan tidak boleh memiliki senjata nuklir sendiri”.
Sebagai catatan, saat ini terdapat hingga 20 senjata nuklir milik Amerika Serikat yang ditempatkan di sebuah pangkalan udara militer di Jerman.
Sementara itu, para menteri luar negeri negara anggota NATO dijadwalkan berkumpul pada Rabu (14/5) malam di Antalya, Turki, untuk pertemuan tingkat tinggi terakhir sebelum konferensi tingkat tinggi NATO pada Juni mendatang. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan akan menjadi tuan rumah pertemuan dua hari tersebut, yang diperkirakan berfokus pada belanja pertahanan dan masa depan keamanan Eropa.
Dalam KTT NATO mendatang di Den Haag, para pemimpin diharapkan menyepakati target belanja pertahanan yang baru. Presiden AS Donald Trump berulang kali mendesak sekutu-sekutu NATO untuk secara drastis meningkatkan pengeluaran pertahanan. Saat ini, negara anggota NATO diwajibkan mengalokasikan sedikitnya 2% dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk pertahanan, namun sejumlah negara masih belum memenuhi target tersebut.
Negara-negara Eropa anggota NATO juga menghadapi dampak perubahan kebijakan pemerintahan AS terkait dukungan terhadap Ukraina sejak Trump kembali menjabat sebagai Presiden. Pergeseran ini memunculkan pertanyaan mengenai arsitektur keamanan Eropa ke depan. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio telah mengonfirmasi kehadirannya dalam pertemuan di Antalya, dengan agenda konsultasi dimulai dalam jamuan makan malam pada Rabu malam dan dilanjutkan pembicaraan resmi pada Kamis pagi.
