Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menegaskan Rusia tidak memiliki niat untuk melancarkan serangan militer terhadap negara-negara Eropa, kecuali bila lebih dulu diserang. Pernyataan itu disampaikan Lavrov dalam wawancara dengan stasiun televisi NTV yang disiarkan pada Minggu, menanggapi pernyataan sejumlah pejabat Eropa yang belakangan mengangkat isu potensi konflik militer dengan Rusia.
“Kami tidak berniat menyerang Eropa. Tidak ada alasan untuk melakukannya,” kata Lavrov.
Meski demikian, ia menekankan Rusia akan merespons keras apabila Eropa melakukan agresi militer. Lavrov mengatakan Moskow siap menggunakan seluruh kemampuan militernya jika menghadapi serangan.
“Jika Eropa bertindak berdasarkan ancamannya untuk mempersiapkan perang melawan kami dan memulai serangan terhadap Federasi Rusia, maka Eropa akan menghadapi respons militer penuh, dengan seluruh kemampuan militer yang kami miliki,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, Lavrov juga kembali menuding Uni Eropa sebagai pihak yang dinilai memperkeruh situasi, alih-alih membuka jalan menuju perdamaian di Ukraina. Menurut Moskow, Brussels disebut lebih memilih menciptakan hambatan dan bahkan menyabotase upaya perdamaian.
Lavrov menyampaikan tudingan serupa dalam wawancara terpisah dengan kantor berita TASS pada akhir Desember. Saat itu, ia menyebut sejumlah pejabat Eropa secara terbuka melakukan persiapan menuju konfrontasi dengan Rusia. Ia menilai dukungan Uni Eropa kepada Kiev, baik dalam bentuk dana maupun persenjataan, sebagai bukti.
“Partai perang Eropa mempertaruhkan seluruh modal politiknya untuk menjatuhkan Rusia secara strategis,” kata Lavrov. Ia menambahkan bahwa hampir seluruh negara Eropa, dengan sedikit pengecualian, terus “memompa” Ukraina dengan uang dan persenjataan.
Lavrov juga menuding para pemimpin Uni Eropa berupaya menggagalkan inisiatif perdamaian Ukraina yang dimediasi Amerika Serikat dan sempat digagas Presiden AS Donald Trump.
Rusia, sebagai latar belakang, meluncurkan apa yang disebutnya “operasi militer khusus” di wilayah Donbass pada Februari 2022. Moskow mengklaim langkah tersebut bertujuan membebaskan wilayah berbahasa Rusia di Ukraina timur, melakukan demiliterisasi, serta “denazifikasi”.
