JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya transformasi struktural dan integrasi ekonomi kawasan sebagai agenda utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Asia-Pasifik yang inklusif di tengah dinamika global yang terus berkembang. Menurutnya, sinergi antara kebijakan publik dan peran dunia usaha dibutuhkan agar transformasi ekonomi kawasan berjalan efektif dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Hal itu disampaikan Airlangga saat memberikan sambutan pembuka pada Opening Ceremony APEC Business Advisory Council (ABAC) Meeting I 2026 di Jakarta, Minggu (8/2/2026). Ia menilai kondisi ekonomi global saat ini menuntut lebih dari sekadar pemulihan, melainkan perubahan yang lebih mendasar.
“Kita berkumpul pada momen yang sangat penting, ketika lanskap ekonomi global menuntut lebih dari sekadar pemulihan, tetapi juga transformasi fundamental. Saat kita fokus 'Mempercepat Pertumbuhan Inklusif Regional Melalui Reformasi Struktural’, kita harus mengakui bahwa kekuatan kita terletak pada integrasi kita,” ujar Airlangga.
Dalam forum tersebut, Airlangga juga menyampaikan bahwa ketahanan perekonomian Indonesia, menurutnya, dibangun melalui kebijakan yang kuat dan kredibel yang dijalankan secara konsisten. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2025 mencapai 5,39% secara tahunan (year on year/yoy), serta tumbuh 5,11% sepanjang 2025.
Capaian itu, kata Airlangga, menempatkan Indonesia dalam jajaran ekonomi dengan kinerja terbaik di antara negara-negara APEC.
“Indonesia tetap resilien, bukan karena kebetulan, tetapi karena kebijakan yang kuat dan kredibel yang terus dijalankan untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif dan selaras dengan agenda reformasi,” tegasnya.
Airlangga menambahkan, pertumbuhan ekonomi tersebut disebut berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ia menyampaikan tingkat kemiskinan menurun menjadi 8,5%, pengangguran turun menjadi 4,9%, rasio ketimpangan membaik, serta Indeks Pembangunan Manusia meningkat.
Menurutnya, capaian itu didukung oleh bauran kebijakan yang terkoordinasi, penguatan koordinasi lintas sektor, serta komunikasi kebijakan yang konsisten.
